Usai Dilantik, Donald Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menarik negaranya dari Perjanjian Paris pada Senin (20/1/2025). Keputusan tersebut menjadi salah satu kebijakan pertamanya setelah dilantik sebagai presiden AS periode kedua.
Trump juga mengirimkan surat resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan niat penarikan AS dari perjanjian tahun 2015 tersebut. Perjanjian Paris sendiri merupakan kesepakatan 196 negara yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global maksimal 1,5 derajat Celcius di atas level praindustri.
Penarikan AS dari perjanjian tersebut akan efektif satu tahun setelah pemberitahuan ke PBB. Penarikan kali ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya Trump melakukan hal serupa pada 2017. Saat itu, kebijakan Trump dibatalkan Presiden Joe Biden.
"Saya langsung menarik AS dari Perjanjian Paris yang tidak adil dan merugikan ini. AS tidak akan mengorbankan industrinya sementara China mencemari alam dengan bebas," kata Trump sebelum menandatangani perintah eksekutif tersebut, dilansir Reuters.
1. Trump sebut Perjanjian Paris tidak sesuai nilai AS
Trump berargumen bahwa Perjanjian Paris tidak mencerminkan nilai-nilai AS dan merugikan warga negaranya. Trump mengklaim Washington memiliki catatan kesuksesan memajukan ekonomi dan lingkungan yang seharusnya menjadi model bagi negara lain.
"Perjanjian-perjanjian ini juga mengarahkan uang pembayar pajak AS ke negara-negara yang tidak membutuhkan atau tidak pantas mendapat bantuan keuangan demi kepentingan rakyat AS," bunyi pernyataan Gedung Putih, dilansir dari NBC News.
AS akan bergabung dengan Libya, Yaman, dan Iran sebagai negara-negara yang berada di luar Perjanjian Paris. Keputusan Trump ini mendapat penolakan dari sekitar setengah warga AS menurut jajak pendapat AP-NORC Center for Public Affairs Research.
Bahkan di kalangan Partai Republik sendiri dukungan terhadap penarikan dari perjanjian iklim ini tidak terlalu kuat. Kurang dari setengah pendukung Partai Republik menyatakan setuju AS keluar dari Perjanjian Paris, sementara sekitar 20 persen menentangnya.