Jakarta, IDN Times - Uzbekistan mengadakan pemungutan suara pada Minggu (30/4/2023) untuk referendum amandemen konstitusi. Perubahan itu akan memperpanjang masa jabatan presiden dan memberikan perlindungan sosial yang lebih besar kepada rakyat.
Pemungutan suara ditutup pada pukul 20:00 waktu setempat setelah dibuka selama 12 jam. Hasil pemungutan suara akan diumumumkan dalam 10 hari.
Dilansir Reuters, konstitusi saat ini dan yang baru tetap membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Tapi jika konstitusi yang diusulkan diadopsi, jumlah masa jabatan Presiden Shavkat Mirziyoyev akan diatur ulang menjadi nol.
Reformasi itu akan membuat masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tujuh tahun dari lima tahun, yang memungkinkan Mirziyoyev untuk tetap memimpin Uzbekistan hingga 2040. Masa jabatannya saat ini berakhir pada 2026.
Amandemen itu juga menyatakan Uzbekistan sebagai negara sosial dengan menjanjikan peningkatan kewajiban kesejahteraan dan mengizinkan kepemilikan tanah non-pertanian.
Perombakan juga menghapuskan hukuman mati dan memberikan perlindungan hukum yang lebih besar terhadap pribadi, misalnya terhadap hak-hak seseorang ketika ditahan oleh polisi, dan konsep habeas corpus, atau perlindungan terhadap pemenjaraan yang tidak sah dan tidak terbatas.
Mirziyoyev memberikan suaranya di salah satu tempat pemungutan suara di ibu kota Tashkent.
"Setiap orang harus memiliki keyakinan pada hari esok di hati mereka dan mendukung reformasi. Kami melakukan yang terbaik untuk memastikan itu, dan kehendak Tuhan, kepercayaan Anda pada reformasi akan tetap kuat," katanya.
Olivier Ferrando, peneliti di Catholic University of Lyon di Prancis, mengatakan reformasi adalah langkah unggulan bagi Mirziyoyev dalam upaya emansipasi dari warisan pendahulunya Islam Karimov.
"Banyak analis melihat, dapat dipahami, upaya Mirziyoyev untuk tetap berkuasa tetapi akan memalukan untuk menolak teks ini hanya sebagai giliran otoriter," kata Ferrando, dilansir France 24.
Setelah Karimov meninggal, Mirziyoyev mempelopori serangkaian reformasi di Uzbekistan, termasuk larangan kerja paksa di ladang kapas. Namun, para aktivis mengatakan pelanggaran hak asasi tetap ada, dan pihak berwenang tidak menunjukkan tanda-tanda akan membiarkan oposisi politik muncul.
Tahun lalu, sedikitnya 21 orang tewas saat demonstrasi di kawasan otonom Karakalpakstan. Aktivis menuduh pihak berwenang menindak pengunjuk rasa dengan menggunakan kekuatan mematikan.
Ferrando mengatakan salah satu tujuan dari perubahan itu adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat internasional atas perkembangan demokrasi di Uzbekistan.
"Kita harus melihat, tentu saja, apakah reformasi konstitusi ini akan mampu melampaui efek kosmetik sederhana dan diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," tambahnya.
Untuk mengampanyekan referendum itu pemerintah telah mendatangkan selebritas lokal dalam pertemuan umum dan konser besar untuk memuji proposal dan Mirziyoyev. Kampanye itu tampaknya berhasil karena jumlah pemilih mencapai 73,17 persen setelah tujuh jam pembukaan tempat pemungutan suara.
"Konstitusi baru akan mengubah hidup saya. Tapi aku tidak benar-benar tahu dengan cara apa," kata Shamsiddin Zhurayev, pengusaha berusia 40 tahun di luar tempat pemunguntan suara di Tashkent.
Namun, prospek Mirziyoyev yang berpegang teguh pada kekuasaan membuat beberapa orang ketakutan.
"Semuanya dilakukan agar presiden tetap berkuasa seumur hidup," kata Nurkhamil, pensiunan berusia 70 tahun.
Nurkhamil mengakui bahwa Mirziyoyev telah melakukan beberapa reformasi dan mencoba mengubah keadaan, tapi ia khawatir pemimpin Uzbekistan itu mengikuti jejak Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Otoritas kami meniru sistem Putin. Mereka (pemimpin) tidak abadi, kamu harus menghormati rakyat kamu," katanya.