Wakil Presiden Filipina Terjerat Gugatan Pemakzulan, Kenapa?

Dilansir dari Arab News, langkah hukum terbaru ini pada dasarnya menghidupkan kembali tuduhan serupa dari upaya pemakzulan tahun lalu, yang akhirnya dihentikan Mahkamah Agung karena persoalan teknis konstitusional, yakni aturan yang hanya mengizinkan satu proses pemakzulan dalam setahun untuk pejabat tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu telah menyetujui pemakzulan terhadap Duterte pada Februari lalu dan meneruskan dokumennya ke Senat, namun Mahkamah Agung memberikan perlindungan selama satu tahun penuh yang baru berakhir pada pertengahan Januari kemarin.

Konflik politik ini bermula ketika kerja sama antara keluarga Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. pecah, padahal sebelumnya koalisi tersebut menjadi faktor utama kemenangan telak mereka pada pemilu 2022, dan Duterte menuduh Marcos Jr. membiarkan penangkapan serta penculikan ilegal terhadap ayahnya. Sementara itu, para pendukungnya meyakini bahwa lawan politik sengaja merekayasa berbagai perkara agar ia tak dapat ikut dalam pemilihan presiden 2028.

Pokok perkara dalam gugatan berpusat pada dugaan pemanfaatan dan pengelolaan secara ilegal dana rahasia senilai 10,3 juta dolar AS (setara sekitar Rp172,8 miliar) yang berasal dari Kantor Wakil Presiden serta dari periode ketika ia menjabat Menteri Pendidikan pada pemerintahan Marcos Jr. DPR yang saat itu didominasi sekutu Marcos Jr. pernah melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut dua tahun lalu. Namun, Duterte memilih tak memberi penjelasan rinci dan bahkan beberapa kali tidak hadir dalam sidang yang disiarkan kepada publik. Salah satu gugatan turut mempersoalkan kekayaan yang dinilai tak memiliki sumber jelas, termasuk aliran dana ke rekening bank pribadi.

Seorang jaksa senior di bidang pemberantasan korupsi menyatakan lembaganya sedang berupaya mendapatkan akses terhadap rekening-rekening itu sebagai bagian dari penyidikan pidana yang berlangsung terpisah.

Muncul pula tuduhan yang kembali menyoroti pernyataan Duterte dalam konferensi pers daring November 2024, ketika ia mengaku akan menyewa pembunuh bayaran untuk menargetkan Presiden Marcos Jr., istrinya, serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila dirinya sendiri sampai dibunuh di tengah perseteruan politik yang terjadi.

Gugatan tersebut menyebut bahwa wakil presiden, berulang kali bertindak dengan cara yang merongrong fondasi konstitusi, dan perilakunya dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan serius, pembangkangan terbuka terhadap batasan konstitusional, serta pengkhianatan berkelanjutan terhadap kepercayaan rakyat.

Sara Duterte yang kini berusia 47 tahun, berprofesi sebagai advokat dan pernah menjabat wali kota, saat ini dipandang luas sebagai figur paling kuat dalam bursa calon presiden pada pemilu 2028.

Ia merupakan putri eks Presiden Rodrigo Duterte yang memimpin kampanye anti-narkoba berdarah sepanjang 2016-2022 dan saat ini ditahan di Belanda oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak tahun lalu.

Marcos Jr. juga menghadapi tekanan politik karena harus berhadapan dengan dua gugatan pemakzulan di DPR yang masih dikuasai para pendukungnya.

Tuduhan terhadap Marcos Jr. menyebut dirinya lalai menggunakan hak veto atas alokasi anggaran proyek infrastruktur yang diduga menjadi jalur penyaluran suap bagi dirinya serta anggota parlemen sekutu. Pihak pemerintah telah berkali-kali menepis tuduhan tersebut dengan tegas.

Duterte pun menegaskan bahwa Marcos Jr. seharusnya diperiksa dan dipenjara karena menyetujui alokasi anggaran mencurigakan dalam APBN tahun lalu untuk proyek pengendalian banjir, yang menurutnya menguntungkan legislator berpengaruh, termasuk sekutu dekatnya, melalui praktik suap.