Jakarta, IDN Times - Pemerintah Hungaria menerbitkan hasil amandemen undang-undang yang mengatur aborsi pada Senin (12/9/2022). Aturan baru itu membuat aborsi semakin sulit untuk dilakukan.
Aturan itu mulai berlaku pada 15 September. Dalam amandemen, mereka yang ingin melakukan aborsi harus mendengarkan detak jantung janin terlebih dahulu.
Melansir DW, aborsi di Hungaria dapat diizinkan hingga masa 12 minggu kehamilan. Melewati masa itu kehamilan boleh diakhiri jika ada komplikasi kesehatan yang parah. Untuk melakukan aborsi juga diharuskan menyelesaikan sesi konsultasi terlebih dahulu.
Dalam aturan baru, untuk mengakhiri kehamilan, dokter juga harus mengeluarkan laporan yang menunjukkan bahwa wanita hamil telah disajikan informasi yang menunjukkan fungsi vital janin dengan cara yang dapat diidentifikasi dengan jelas, di mana dapat mendegar detak jantung janin.
Namun, dokter dan peneliti hak reproduksi menyampaikan berdasarkan undang-undang serupa di negara lain, mendengar detak jantung janin tidak dapat diterapkan. Alasan itu karena jantung belum sepenuhnya terbentuk dan suara debar jantung mungkin berkembang jauh sebelum anggota badan tumbuh dan aktivitas otak dimulai.
Hungaria telah melegalkan aborsi sejak 1953, tapi aturan itu semakin ketat pada 1992 setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada 2012, negara itu mengadopsi konstitusi baru yang menetapkan kehidupan janin dilindungi dari pembuahan, meskipun tidak melarang prosedur aborsi.
Dora Duro, seorang anggota parlemen dari partai Gerakan Tanah Air Kita yang mendukung amandemen, mengatakan bahwa aturan terbaru merupakan langkah untuk melindungi semua janin.
Penelitian menunjukkan, aturan aborsi di Hungaria dapat membuat orang semakin sulit mengakses prosedur aborsi yang legal dan aman.
"Ini jelas merupakan langkah mundur yang mengkhawatirkan, pertanda buruk. Amandemen ini tidak menghasilkan apa-apa, tetapi akan semakin membuat trauma perempuan, memberi tekanan tambahan pada perempuan yang sudah berada di tempat yang sulit," kata Aron Demeter, juru bicara Amnesty International Hungaria, mengkritk hasil amandemen.
Melansir BBC, pemerintah Hungaria baru-baru ini telah menyalahkan peningkatan angka perempuan dalam pendidikan tinggi, atas tingkat kelahiran yang lebih rendah dan ekonomi yang menyusut.
Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, telah berusaha meningkatkan angka kelahiran. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintahan Orban pada 2019 menerapkan kebijakan yang menghapus pajak seumur hidup bagi wanita yang memiliki empat anak.
Pemerintah sayap kanan Orban juga berusaha melindungi nilai-nilai tradisional dan peran gender, termasuk menerapkan aturan yang menentang LGBT.
Namun, kebijakan Hungaria mendapat kritik dan dituduh tidak mendukung kesetaraan gender. Komisaris Dewan Eropa untuk HAM, Dunja Mijatovic, nenuduh Hungaria mundur dalam kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, yang disampaikan setelah kunjungan ke negara itu pada 2019.
Menurut laporan Institute for Strategic Dialogue (ISD), pemerintah Orban melakukan kerja sama dengan jaringan internasional organisasi ultra-konservatif untuk melemahkan dan membatasi hak kesehatan seksual serta reproduksi bagi perempuan.