[WANSUS] Asisten Sekjen PBB Bicara Krisis Dunia dan Presidensi G20 RI

Saya baru sampai ke Indonesia hari ini (13 November 2022), dan saya turut berpartisipasi juga di pertemuan B20, salah satu side event dari G20.

Saya menilai bahwa tema G20 yang diangkat Indonesia saat ini sangat baik dan tepat. Recover Together Recover Stronger. Ini adalah seruan yang sangat kuat di dunia multilateral dan para pemangku kepentingan global.

Di B20 (13-14 November 2022) juga saya menemukan banyak diskusi yang sangat bagus, apalagi dari sektor swasta. Salah satunya diskusi soal krisis iklim.

Sementara, yang menjadi fokus tahun ini dari G20 yang diketuai Indonesia adalah transformasi digital, krisis energi dan juga iklim. Jadi kami mendorong agar sektor swasta juga memainkan peran yang penting dalam hal tersebut.

Tantangan tidak jadi jauh lebih besar dari yang kita hadapi saat ini. Tetapi memang di seluruh dunia, sektor ekonomi, pariwisata, terpukul oleh pandemik.

Banyak bisnis besar dan kecil sedang berjuang. Ratusan juta orang kehilangan pekerjaan. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, untuk mencapai kemakmuran yang langgeng, kita perlu membangun masa depan yang melindungi manusia dan planet ini.

Ada peluang besar bagi sektor swasta dalam transisi menuju masa depan yang berkelanjutan dan aman bagi iklim. Ini tidak hanya ada di sektor baru, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, tetapi juga membawa praktik dan inovasi berkelanjutan ke sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur.

Bisnis yang berkelanjutan dan lebih tangguh, berkontribusi pada masyarakat yang lebih sehat.

Berbagai krisis global menempatkan SDGs 2030 ini dalam ‘bahaya besar’. Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terbaru menyatakan bahwa pandemik, perubahan iklim, dan konflik bersenjata mengancam kelangsungan hidup umat manusia.

Jelas, kerja sama internasional harus segera ditingkatkan untuk menemukan solusinya.

Jika kita ingin mencapai Agenda SDGs 2030 saat pandemik juga belum selesai, perusahaan dan bisnis di seluruh dunia harus mempercepat komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab serta penerapan Perjanjian Iklim Paris.

PBB bertugas untuk menjaga perdamaian di negara-negara di seluruh dunia dan selalu mengambil pendekatan diplomasi tanpa kekerasan, untuk mencegah perpecahan di belahan dunia mana pun.

Perang di Ukraina berarti pelaporan ESG sedang menjalani ujian terbesarnya sejak konsep tersebut pertama kali diciptakan oleh UN Global Compact pada 2005, selama masa jabatan mendiang Sekjen PBB Kofi Annan.

Kita hidup di dunia yang terbelah oleh konflik, kekurangan energi, meningkatnya inflasi dan ancaman resesi.

Di UN Global Compact, kami yakin bahwa perusahaan dan lembaga keuangan harus menjadi lebih baik dalam mengelola berbagai risiko ESG. Ini termasuk menegakkan prinsip-prinsip universal PBB dalam membela HAM, tenaga kerja, lingkungan dan memerangi korupsi, di mana nilai-nilai yang penting untuk reputasi perusahan dan komponen nilai perusahaan juga semakin penting.

Kami akan terus menggelar komunikasi dan koordinasi kegiatan, baik luring maupun daring yang dapat mendorong kolaborasi antarpihak, swasta maupun pemerintah, melalui dialog untuk berbagi ide, mencari solusi dan bekerja sama untuk memperkuat komitmen dan menciptakan mekanisme dalam implementasi 10 Prinsip UN Global Compact ini.

Tugas kami adalah menciptakan ruang bagi para pelaku usaha untuk berbagi ide tentang transparansi dan akuntabilitas terkait 10 Prinsip UN Global Compact dan membantu menciptakan situasi di mana lebih banyak perusahaan bersedia menunjukkan komitmennya.