WANSUS: Iran Jawab soal Konflik Palestina dan Tuduhan Barat

Pertama-tama, selamat datang di kantor kedutaan besar Iran, dapat saya gambarkan secara keseluruhan hubungan antara Indonesia dan Iran adalah hubungan yang sangat baik. Kami bekerja sama di sektor politik, ekonomi, budaya. Kerja sama internasional kedua negara sangat, baik di organisasi internasional juga ada hubungan dan pandangan serupa dan sama di pentas politik, organisasi internasional dan saling dukung juga diberikan antara iIndonesia dan Iran.

Setelah kunjungan Presiden Raisi ke Indonesia tahun lalu, hubungan makin baik antarnegara, terbentuk 11 MoU kerja sama, diteken kedua presiden di bidang politik, ekonomi, hukum, budaya, konsuler. Lewat 11 MoU, ini artinya setuju untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memanfaatkan berbagai potensi kerja sama antar dua negara.

Saat ini kami sedang melakukan eksekusi dalam MoU-MoU tersebut dan kami harap kami bisa melaksanakannya.

Ada beberapa hambatan untuk MoU ini, antara lain letak geografis Indonesia dan Iran, adanya sanksi-sanksi ke Iran yang sepihak, serta tidak saling mengenal antarpengusaha kedua negara.

Tapi dua negara ada potensi untuk menguatkan hubungan bilateral yaitu sifat ekonomi Indonesia dan Iran yang melengkapi dan kesamaan budaya, serta agama dan sosial di dua negara, dan tidak pernah adanya gesekan antara Iran dan Indonesia. Dan hubungan yang berjalan sangat baik yang selama ini dibentuk.

Ada tekad besar kami, antara pejabat tinggi khususnya presiden kedua negara untuk meningkatkan hubungan yang sudah ada. Langkah kami selanjutnya adalah menindaklanjuti, agar berbagai kesepakatan yang tercapai bisa dilaksanakan oleh kedua negara.

Sebelum saya berkunjung ke Indonesia dan mulai masa tugas saya, saya bertemu dengan Presiden Raisi. Beliau berikan arahan dan instruksi untuk menindaklanjuti MoU yang sudah dicapai pada kunjungan beliau, Mei 2023 ke Indonesia. Saat saya sudah menyerahkan surat kepercayaan saya ke Presiden Jokowi, beliau juga memerintahkan saya dan memberi instruksi kepada saya untuk menindaklanjuti apa yang sudah disepakati dua negara. Ini merupakan agenda kerja saya yang utama untuk menindaklanjuti apa yang sudah disepakati.

Berkaitan dengan IKN, saya perlu sampaikan kita tentu tahu rencana pembangunan IKN ini dari awal. Kami menyampaikan kesiapan kami kepada pihak Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Berkaitan dengan itu, saya telah mengajukan waktu untuk bertemu dengan otorita IKN, jadi kami bisa diinformasikan peluang dan juga daftar proyek yang ada di IKN.

Secara umum kami siap mengikutsertakan perusahaan-perusahaan Iran untuk membantu bangun IKN. Perusahaan-perusahaan Iran punya banyak kemampuan di bidang infrastruktur dan konstruksi. Secara keseluruhan, antara lain konstruksi jalan, gedung-gedung tinggi, saluran telekomunikasi dan banyak insfrastruktur lainnya yang dibutuhkan sebuahkota. Kami berharap bisa segera bertemu dengan otorita IKN jadi bisa melihat peluang apa yang bisa kami bantu.

Selain itu, kami pernah sampaikan ke pemerintah Indonesia soal kesiapan kami ekspor material yang diperlukan, antara lain seperti besi, baja, aspal semen dan sebagainya. Bagi saya sulit untuk menjelaskan proyek apa, sebelum kami tahu ada peluang apa saja. Tapi kami mau melihat informasi itu dan meneruskan ke perusahaan-perusahaan di Iran, dan kami bisa hubungkan.

Di bidang infrastruktur dan pembangunan, transportasi yang dibutuhkan perkotaan, perusahaan Iran menguasai banyak ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Kami punya salah satu perusahaan terbaik di dunia. Kami siap untuk membantu pembangunan IKN. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari Iran akan jadi kerja sama yang menarik dengan indonesia.

Alasannya, pembangunan dilakukan berbasis teknologi, dan harga yang kami tawarkan bersaing. Proses transfer teknologi bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan terkait di Indonesia. Mode ini jarang dilakukan oleh lainnya. Kesiapan kami ada, tinggal menindaklanjuti peluang yang ada.

Soal Palestina, posisi Iran merupakan posisi yang jelas yaitu bangsa Palestina adalah bangsa yang sangat bersejarah, sejak dahulu tinggal di Palestina. Masalah penjajahan yang dihadapi mereka bukan dimulai dari 7 Oktober 2023, tapi sudah 74 tahun yang lalu. Berulang kali penjajah ini menduduki wilayah Palestina, dan Palestina punya hak untuk membela dirinya.

Kami lihat masalah ini sejak 74 tahun yang lalu. Yang bisa kami simpulkan penjajahan dilakukan dan pembelaan dilakukan oleh warga Palestina, terjadi penjajahan dan pendudukan terhadap sebuah wilayah dari negara lain dan pembunuhan massal terhadap perempuan serta anak-anak. Genosida yang besar sedang terjadi di sana, pembunuhan masif. Kami mengutuk pembunuhan yang terjadi di sana. Kami mendukung hak-hak bangsa Palestina, kami tentu memberikan dukungan ke berbagai kelompok yang mengharapkan kebebasan untuk Palestina.

Iran dan Indonesia, bersadarkan UU, punya sebuah amanah di mana menolak berbagai jenis penjajahan dan pendudukan terhadap wilayah negara lain. Bersadarkan amanah ini, Iran dan Indonesia mendukung pihak yang sedang diduduki wilayahnya.

Yang sedang kami lihat adalah kami harapkan pada dalam waktu dekat adanya penghentian kekerasan dan peperangan, mengakhiri pendudukan di Palestina. Pihak-pihak Barat selalu minta Iran untuk tidak ikut campur soal Palestina, ke Iran dan beberapa negara lain, diminta untuk tidak ikut campur. Tapi mereka negara-negara Barat mendukung Israel. Komunitas internasional harus menilai bagaimana mereka mendukung Israel tetapi Iran dan negara lain diminta berhenti mendukung Palestina.

Kami mendukung secara politik dan moral yang bisa kami dukung untuk Palestina. Kami tidak terlibat dalam peperangan, dan ambil andil dalam peperangan yang sedang terjadi di sana. Kami harap ada penghentian kekerasan dan diakhirinya pendudukan di Palestina. Kembali ke nilai-nilai demokrasi, solusi yang kami tawarkan. Masyarakat yang ada di Palestina dari berbagai suku dan agama, ikut berparitispasi dalam referendum dan memutuskan dalam sistem hukum yang mereka pilih. Kami akan menghormati pilihan yang diambil warga Palestina.

Ada sebuah pertanyaan apabila negara Anda atau rumah Anda diduduki oleh pihak luar, apa yang akan Anda lakukan? Apa Anda akan memprioritaskan two state solution dengan negara yang menduduki rumah Anda atau Anda akan siap untuk membicarakan kepemilikan bersama dengan pihak tersebut?

Tidak ada dua negara di sana, berdasarkan resolusi-resolusi PBB. Hanya ada dua hal yang terjadi, negara Palestina diduduki dan Israel yang menduduki. Pertama penghentian kekerasan, gencatan senjata dan diakhirinya pendudukan. Lebih dari 26 ribu warga Palestina dibunuh Israel dan 70 persennya perempuan dan anak-anak.

Gencatan senjata ini penting agar tidak meluas. Amerika Serikat terus meminta Iran untuk tidak ikut campur, tapi yang sedang kami saksikan AS setiap hari ikut serang berbagai negara dan ikut campur dan mereka yang bikin konflik ini meluas. Iran tidak ikut campur dan Iran tidak ingin perang ini meluas ke kawasan. Bagi kami, prioritas adalah penghentian kekerasan dan pemberian penghormatan untuk demokrasi Palestina.

Tidak ada demokrasi yang baik dan tidak baik. Tapi demokrasi sakral adalah menghormati suara masyarakat. Biar mereka yang memilih apakah two state solution atau memilih bentuk pemerintah lainnya. Tidak boleh ada intervensi dari pihak asing. Biarkan warga Palestina dari semua suku, fraksi, agama, mereka harus hadir berpartisipasi dan kami hormati semua pilihan mereka.

Barat menyerukan two state solution dan Israel menolak. Permainan ini dimainkan terus oleh Barat. Solusi pertama adalah penghentian kekerasan dan biarkan warga Palestina memilih sendiri.

Negara-negara Barat, khususnya AS, ini selalu menggaungkan capaian mulia soal demokrasi, perdamaian, keamanan dan perlawanan terhadap terorisme, mengutamakan HAM. Capaian-capaian ini untuk kepentingan mereka. Memberikan cap teroris sesuai mau mereka dan kepentingan mereka saja.

Pertama, definisi teroris ini apa? Siapa yang menjadi teroris? AS pernah melakukan teror terhadap jenderal tinggi Iran Soleimani, saat dia sedang berkunjung, kunjungan dinas ke Irak menggunakan paspor diplomatik. Mereka membunuh jenderal kami dan mereka bilang itu perlawanan terhadap terorisme. Ini keliru.

Kelompok-kelompok terserbut, mungkin bagi AS dan negara Barat adalah teroris. Tapi bagi kami, mereka adalah kelompok-kelompok yang membela hak bangsanya, yang mengharap penghentian kekerasan, penghentian pembunuhan massal dan genosida di negara mereka masing-masing.

Berdasarkan UU Iran, kami memang mendukung berbagai kelompok dan gerakan yang mengharapkan kebebasan di negaranya yang diduduki oleh pihak lain. Saya rasa Indonesia juga punya aturan yang sama yaitu menolak berbagai jenis penjajahan dan pendudukan.

Kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah, kami mendukung mereka, dukungan politik, moral, internasional tetapi bukan berupa ikut campur dalam operasi dan keputusan yang mereka ambil. Dalam operasi, mereka tidak pernah koordinasi atau menerima instruksi dari kami, tapi mereka punya hak melaksanakannya untuk membela hak.

Kami membenarkan tindakan mereka yang melawan bentuk pendudukan, kami dukung dari segi politik, moral dan hukum.

Isu hak perempuan juga sama dengan sama HAM, dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak Barat, dipolitisasi. Gambaran pertama yang ingin saya sampaikan adalah kasus di mana seorang perempuan di kantor kepolisian meninggal. Setelah visum, ditemukan hasilnya oleh dokter kepolisian bahwa ia meninggal wajar. Setelah itu, 45 dokter nonpemerintah dan independen juga sama hasilnya yaitu meninggal wajar.

Iran juga siap untuk melakukan penyelidikan kematian dan menghukum pihak-pihak yang melakukan hal ini, jika ada. Iran juga sudah menghubungi keluarga korban dan bisa ditindaklanjuti secara serius. Meninggalnya Mahsa Amini adalah kasus wajar.

Lalu ada di Palestina yaitu situasi di mana setiap hari ribuan warga Palestina tewas karena pembunuhan brutal dari Israel. Kampanye besar media-media Barat soal Iran tidak pernah terjadi di kasus warga Palestina.

Dua puluh enam ribu warga Palestina meninggal, di mana kaum pembela hak perempuan dan HAM? Di mama mereka yang berkampanye soal HAM terhadap kami? Kenapa mereka berhenti bersuara ketika menyangkut soal Palestina?

Kalau mau bisa lihat langsung di Iran, kami terbuka berbagai media Indonesia untuk melihat ke Iran seperti apa perempuan di Iran.

Kami membuka data bahwa 56 persen jumlah mahasiswa di Iran itu perempuan, 26 persen pejabat pemerintah maupun non pemerintah itu perempuan. 1.200 hakim Iran itu perempuan. Ribuan orang yang jadi bagian tentara nasional Iran itu perempuan. Empat duta besar itu perempuan, di Kedubes Iran di Jakarta, wakil dubesnya perempuan dan kepala dari bagian diplomasi umum dan politik itu perempuan. Maka dari itu, tidak ada keterbatasan terhadap kegiatan aktivitas dan ruang gerak untuk perempuan.

Tetapi hijab memang wajib di negara kami, berdasarkan UU. Saat referendum, 99,2 persen warga Iran setuju syariah Islam. Maka kami anggap demokrasi itu baik dan mulia, pilihan masyarakat Iran itu harus dihargai karena lewat proses demokrasi. Tidak bisa dibagi demokrasi baik dan demokrasi buruk.

Kami tidak peduli negara-negara Barat senang atau tidak senang. Tentu saja dibandingkan dengan termakan propaganda negatif oleh Barat, kami siap memfasilitasi media-media Indonesia untuk hadir di Iran, melihat lebih dekat bagaimana kaum perempuan di Iran.

Lihat ke lapangan dan fakta di lapangan lebih baik dari pada melihat pemberitaan framing oleh media-media Barat yang jadi rujukan.