Warga Serbia Boikot Referendum Lokal di Kosovo Utara

Referendum lokal ini digelar di empat wilayah dominan etnis Serbia, meliputi Mitrovica Utara, Zvecan, Zubin Potok, dan Leposavic. Sampai tengah hari dilaporkan hanya 253 orang yang hadir dari 46 ribu orang yang terdaftar sebagai pemilih. 

Dilansir Reuters, rendahnya keikutsertaan warga karena merasa kecewa atas keputusan Pristina. Situasi diperparah dengan ajakan dari Partai Srpska List untuk memboikot referendum dan mendesak agar empat wali kota itu mundur dengan sendirinya. 

Pihak pro-Serbia itu menekankan bahwa integritas referendum lokal ini telah dirusak oleh serangkaian tekanan dan intimidasi yang dikampanyekan oleh pemerintah Kosovo belakangan ini. 

Partai itu menambahkan bahwa sejak awal referendum bukanlah bagian dari persetujuan antara Serbia, Kosovo, dan mediator internasional dalam menyelesaikan ketegangan di Kosovo bagian utara. 

Presiden Kosovo Vjosa Osmani mengatakan, referendum ini adalah kesempatan bagi warga di Kosovo Utara untuk melengserkan wali kota yang masih menjabat saat ini. 

"Sayangnya, mereka tidak mengambil keuntungan dalam kesempatan untuk melengserkan wali kota. Ini semua disebabkan tekanan dari Belgrade yang diteruskan oleh Partai Srpska List dan struktur ilegal lainnya," tutur Osmani, dilansir RFE/RL.

"Serbia sekali lagi ikut campur secara ilegal dalam proses pemungutan suara di negara lain. Sekali lagi, Presiden Serbia Aleksandar Vucic tidak menepati janjinya yang dikatakan kepada rekanan internasional," tambahnya. 

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) mengapresiasi upaya dari pemerintah Kosovo untuk mengadakan referendum. Namun, ia menyayangkan hasilnya yang hanya diikuti sebagian kecil dari penduduk di wilayah dominan etnis Serbia. 

Situasi di Kosovo Utara masih terus menegang di tengah penolakan dari warga Serbia kepada otoritas Pristina. Pada awal April, warga dan Partai Srpska List menolak sensus penduduk yang digulirkan oleh pemerintah Kosovo. 

"Kami mengecam sensus penduduk dan menyerukan boikot terhadap program tersebut, yang merupakan upaya pemerintahan Perdana Menteri Albin Kurti untuk mengonfirmasi gagalnya pengusiran sekitar 250 ribu warga etnis Serbia," terang Partai Srpska List, dilansir Associated Press. 

Di samping itu, masalah Serbia-Kosovo meruncing setelah Pristina melarang peredaran mata uang dinar Serbia di wilayah dominan etnis Serbia. Padahal, mata uang tersebut digunakan secara luas di seluruh institusi yang dikelola Serbia, termasuk sekolah dan rumah sakit.