Serbia Kecewa atas Penolakan DK PBB Bahas Pengeboman NATO
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Serbia Ivica Dacic mengaku kecewa atas keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB yang menolak mengadakan debat soal pengeboman NATO di Yugoslavia pada 1999.
"Kebenarannya adalah agresi NATO lalu terhadap Federal Republik Yugoslavia yang berlangsung 25 tahun lalu sudah dihalangi untuk dibahas pada saat ini," terang Dacic pada Selasa (26/3/2024), dikutip Balkan Insight.
Dacic mengkritik keras prosedur pada pemboman NATO di Serbia akan dilaksanakan sebagai sebuah model. Ia menyebut model pembahasan tersebut baru saja terjadi dan sebelumnya tidak pernah terjadi di DK PBB selama bertahun-tahun.
1. Rusia mengajukan debat dalam membahas pemboman NATO di Yugoslavia
Debat mengenai pemboman NATO ini diangkat oleh Rusia dalam rapat DK PBB bersamaan dengan peringatan 25 tahun dimulainya agresi aliansi militer Barat tersebut. Serangan selaam 78 hari itu memaksa Yugoslavia untuk mengakhiri kampanyenya di Kosovo.
Dalam rapat tersebut, perwakilan dari Rusia, China, dan Aljazair sudah menyatakan persetujuan untuk diadakan debat. Namun, sejumlah negara lain menolaknya sehingga debat tidak dapat dilangsungkan.
Dubes Rusia di PBB Vassily Nebenzia mengatakan bahwa debat tersebut penting dengan mempertimbangkan situasi saat ini Balkan Barat.
"Sejumlah negara di DK PBB mungkin menyebut kejadian ini sudah lama dan tidak relevan lagi. Namun, ini jelas sangat beralasan dan menyulut pengrusakan kedaulatan suatu negara yang berujung pada kekacauan hingga saat ini, tidak hanya Kosovo tapi juga Balkan secara keseluruhan," tegasnya.
2. Dubes AS sebut intervensi NATO di Yugoslavia sudah tepat
Pada Selasa, Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) di Pristina Jeff Hovenier mengatakan bahwa intervensi NATO 25 tahun lalu penting untuk mengakhiri Perang Kosovo, terutama di tengah insiden di Krusha dan Madhe.
"NATO sudah beraksi dengan sangat tepat karena ini adalah kasus kriminal yang sangat buruk yang pernah terjadi di sini. Pada hari yang sama, tidak mungkin bagi kami untuk bernegosiasi dengan Milosevic yang terus meningkatkan pasukannya dan menyerang warga sipil, membakar desa di Kosovo," terangnya, dilansir Euronews.
Presiden Kosovo Vjosa Osmani menekankan bahwa keluarga korban masih menginginkan keadilan sebagai kompensasi atas kematian keluarganya.
"Keluarga korban membutuhkan keadilan, Kosovo membutuhkan keadilan karena itu adalah dasar prinsip untuk setiap masyarakat yang berfungsi, tanpa itu kedamaian tidak akan pernah benar," ungkapnya.
3. Serbia-Kosovo kembali adakan negosiasi
Sehari sebelumnya, Kepala Negosiator Serbia Petar Petkovic dan Kepala Negosiator Kosovo Besnik Bislimi sudah mengadakan pertemuan di Brussels untuk membahas terkait masalah larangan dinar Serbia di Kosovo.
Dilaporkan N1, dialog selama 6 jam tersebut tidak menghasilkan apapun dan belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan, posisi Kosovo maupun Serbia masih belum berubah dan tidak bersedia mengalah untuk menyelesaikan masalah.
Petkovic mengatakan khawatir dengan dialog tersebut dan mengkhawatirkan masa depan rakyat Serbia di Kosovo. Ia menyebut Pristina tidak memiliki keinginan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah ini.
