Jakarta, IDN Times - Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa Korea Utara telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar senilai 300 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp4,3 miliar.
Dikutip dari Channel News Asia, data PBB yang dirilis pada Kamis (17/6/2021) itu menandai sumbangan pertama Korea Utara untuk negara lain sejak 2005.
Layanan pelacakan keuangan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan, negara yang dipimpin Kim Jong-un itu berkontribusi untuk dana kemanusiaan Myanmar pada 24 Mei 2021.
OCHA berencana untuk menggalang dana hingga 276 juta dollar Amerika Serikat (Rp3,9 triliun) bakal membantu Myanmar, negara yang kini berada dalam gejolak politik sejak fraksi militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing melengserkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Kerusuhan dalam negeri memperburuk penanganan pandemik COVID-19 di Myanmar.
Terakhir kali Korea Utara tercatat menawarkan bantuan kepada PBB adalah tahun 2005, memberikan uang senilai 150 ribu dollar Amerika Serikat (Rp2,1 miliar) untuk Indonesia, India, Thailand, Malaysia, Maladewa, dan Sri Lanka yang terdampak tsunami hebat pada Desember 2004.
Korea Utara memiliki hubungan lama dengan Myanmar. Pemantau PBB mencurigai bahwa Pyongyang menjadi pemasok senjata untuk Burma. PBB saat ini sedang menyelidiki dugaan penjualan rudal antara kedua negara.
Korea Selatan juga telah memberikan 600 ribu dollar Amerika Serikat (Rp8,6 miliar) kepada PBB demi kemanusiaan Myanmar. Tetapi, Seoul telah menangguhkan kerja sama pertahanan dan melarang ekspor senjata serta barang-barang strategis untuk Myanmar.
Selain Korea Utara, Myanmar juga memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Negara pimpinan Xi Jinping itu berupaya keras supaya Dewan Keamanan PBB tidak melahirkan resolusi yang mengembargo senjata dan ekonomi Myanmar. Lebih dari tiga pertemuan DK PBB berakhir tanpa solusi konkret karena Tiongkok menggunakan hak vetonya.
Pasca pertemuan menteri luar negeri ASEAN dengan menteri luar negeri Tiongkok, Beijing menegaskan posisinya untuk mendukung Myanmar menemukan solusinya sendiri. Menteri Luar Negeri Wang Yi memastikan bahwa kebijakan bersahabat Tiongkok-Myanmar tidak akan terpengaruh oleh situasi domestik atau tekanan eksternal.
Baru-baru ini, Duta Besar Myanmar untuk PBB yang menentang kudeta Kyaw Moe Tun menyerukan agar DK memiliki strategi yang efektif untuk menekan junta militer. Dia bahkan mengatakan, semestinya nyawa lebih dari 800 orang bisa selamat jika komunitas internasional bergerak cepat dan efektif.
"Sangat mendesak bagi masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan munculnya potensi krisis kemanusiaan regional. Langkah-langkah yang kuat, tegas, dan terpadu sangat penting dan dibutuhkan segera,” tulis Kyaw Moe Tun jelang pertemuan DK PBB pada Jumat (18/6/2021).