Yordania Siap Perang untuk Tolak Rencana Trump Relokasi Warga Gaza

07 Feb 2025, 10:07 WIB

Bendera Yordania (Unsplash.com/Yazan obeidat)

Jakarta, IDN Times – Yordania menyatakan siap berperang demi menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terkait relokasi warga Gaza ke wilayahnya. Mantan Wakil Perdana Menteri Yordania, Mamdouh Al-Abadi, mengatakan rencana tersebut merupakan pernyataan perang terhadap negara-negara Arab.

"Ketika Anda bermaksud merelokasi lebih dari dua setengah juta warga Palestina ke tempat yang tidak diketahui untuk membangun riviera (resor mewah) di tanah mereka di Gaza, ini adalah kolonialisme yang belum pernah terjadi sebelumnya," katanya kepada Middle East Eye, Rabu (5/2/2025).

Pada Selasa, sumber terpercaya di Amman dan Yerusalem mengungkap kesiapan Yordania untuk berperang. Mamdouh kemudian mendesak pemerintah Yordania untuk memberlakukan wajib militer di tengah meningkatkan ketegangan negara.

"Di Yordania, kami memiliki banyak cara untuk menghadapi keputusan ini melalui tindakan politik dan rakyat, seperti menangguhkan perjanjian damai dan mengusir pangkalan militer AS dari Yordania," tambahnya.

1. Yordania bukan negara "pisang" yang seenaknya dikontrol AS

Hubungan Yordania dan AS sangat baik, termasuk dalam kerja sama pertahanan. Pada Januari 2021, keduanya sepakat untuk kerja sama yang mengizinkan AS mendirikan pangkalan militer di Yordania, termasuk 15 lokasi yang dirahasiakan.

Namun, meskipun AS dan Yordania memiliki ikatan yang baik, beberapa pihak dari Yordania menolak dijadikan sebagai negara yang seenaknya dikontrol AS. Senator Omar al-Ayasrah mengatakan, Trump tak boleh seenaknya terhadap Yordania.

"Yordania bukanlah negara ’republik pisang’ bagi Trump untuk memaksakan penerimaan jutaan pengungsi kepada kami," katanya.

Omar menggambarkan keteguhan warga Gaza yang masih tetap di wilayahnya kendati mereka telah dhujani oleh serangan bom. Ia juga menyatakan bahwa Yordania bakal tetap setia mendukung perjuangan warga Palestina.

"Pemindahan warga Palestina ke kerajaan itu akan menjadi bunuh diri politik bagi negara Yordania dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina," kata Etaf Al-Roudan, anggota suku besar Badui Bani Sakher.

2. Raja Yordania bakal bertemu Trump

Menanggapi isu yang santer belakangan, Raja Yordania Abdullah II akan bertemu dengan Trump pada 11 Februari mendatang.

“Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan presiden AS," kata pengadilan Kerajaan pada Minggu, dilansir Anadolu Agency.

Pada Minggu lalu, Abdullah telah berbicara melalui telepon dengan Trump. Ia menggarisbawahi pentingnya peran AS dalam mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

3. Arab Saudi juga tolak rencana Trump

Ilustrasi bendera Arab Saudi (unsplash.com/aboodi vesakaran)

Tak hanya Yordania, Arab Saudi juga tegas menolak rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza. Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan, normalisasi hubungan dengan Israel tak akan pernah dicapai selama Palestina belum merdeka.

"Tugas masyarakat internasional saat ini adalah bekerja untuk meringankan penderitaan manusia yang parah yang telah menimpa rakyat Palestina, yang akan tetap berkomitmen pada tanah mereka dan tidak akan meninggalkannya," kata Kemenlu.

Pada Sabtu, sekelompok negara Arab, termasuk Mesir, Yordania dan Arab Saudi, kompak menolak rencana Trump agar warga Palestina dipindahkan ke Mesir dan Yordania.

Dalam pernyataan bersama, kedua negara mengatakan bahwa rencana semacam itu akan berisiko memperluas konflik di Timur Tengah.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.