Zelenskyy Ajukan UU Klaim Wilayah Rusia yang Dihuni Etnis Ukraina
Jakarta, IDN Times - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, pada Senin (22/1/2024), mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait klaim teritori Rusia yang dulunya dihuni etnis Ukraina. Ia menyebut bahwa kebijakan ini penting untuk mempersatukan seluruh rakyat Ukraina.
Pengumuman ini disampaikan di tengah perayaan Hari Persatuan Ukraina yang dirayakan setiap tahunnya pada 22 Januari. Hari itu menjadi penanda bersatunya Republik Rakyat Ukraina dan Republik Rakyat Ukraina Barat pada 1919 menjadi satu negara.
1. Klaim sebagai langkah melestarikan identitas nasional etnis Ukraina
Zelenskyy mengatakan, dekrit yang mengklaim teritori Rusia tersebut adalah langkah untuk melestarikan identitas nasional Ukraina.
"UU yang mengklaim teritori Federasi Rusia yang dalam sejarahnya dihuni oleh etnis Ukraina adalah bentuk kerja sama dengan pakar internasional dalam merencanakan pelestarian identitas nasional Ukraina di teritori tertentu, yang sekarang masuk dalam wilayah Rusia," terangnya, dikutip The Kyiv Independent.
Dalam RUU tersebut disebutkan beberapa wilayah Rusia, termasuk Kuban atau Krasnodar Krai yang terdiri dari timur Semenanjung Krimea dan Starodubshchyna. Selain itu, teritori Chernihiv bagian utara dan bagian utara serta selatan Slobozhanshchyna.
Di samping mengklaim wilayah, dekrit itu juga menyatakan Rusia harus mempertahankan sejarah etnis Ukraina di wilayah tersebut. Kebijakan itu juga mengenai pemaksaan Rusifikasi, tekanan politik, dan deportasi massal etnis Ukraina.
2. Kiev desak seluruh warga mendapatkan pelajaran bahasa Ukraina
Selain mengenai sejarah, dekrit tersebut juga menuliskan perlawanan terhadap propaganda Rusia soal keberadaan etnis Ukraina. Kiev akan memaksa Rusia memasukkan sejarah etnis Ukraina yang tinggal di area tersebut di dalam buku pelajaran.
Kemlu Ukraina juga akan mengajak pembangunan strategi komprehensif dalam menjembatani interaksi warga Ukraina di wilayah tersebut dengan komunitas Ukraina secara global.
Dilaporkan Ukrainska Pravda, Zelenskyy menekankan bahwa Rusia selama ini berusaha merusak identitas etnis Ukraina. Ia pun mengharuskan Moskow untuk mengikuti hukum internasional dalam memastikan hak-hak kepada rakyat Ukraina di wilayahnya terpenuhi.
"Kami menekankan bahwa seluruh etnis Ukraina harus mendapatkan haknya seperti warga Rusia lainnya. Mereka harus mendapatkan hak pendidikan dalam bahasa Ukraina dan penggunaannya secara bebas, serta hak sipil, sosial, budaya, hingga hak-hak beragama, serta mengakses media berbahasa Ukraina," tuturnya.
3. Ukraina akan melarang akses transportasi langsung ke Rusia
Kabinet Kementerian Ukraina mengumumkan proposal UU yang melarang seluruh akses langsung antara Rusia dan Ukraina melalui udara, darat, dan laut hingga 50 tahun ke depan. Kebijakan ini sebagai bentuk sanksi Ukraina kepada sektor transportasi Rusia.
Dilansir Interfax, proposal tersebut menyebut tidak boleh ada penerbangan langsung maupun transit dari dan menuju ke Rusia, termasuk tidak boleh ada penggunaan wilayah udara Ukraina bagi pesawat yang dimiliki oleh penduduk yang tinggal di Rusia.
Sedangkan di darat, larangan ini berlaku bagi bus dan truk yang terdaftar di teritori Rusia. Seluruh jenis kereta api, termasuk lokomotif, kereta barang, dan lainnya yang memiliki asosiasi dengan Moskow juga dilarang masuk ke wilayah Ukraina.
Sementara itu, seluruh kapal berbendera Rusia dilarang berlayar di perairan internal Ukraina dan memasuki pelabuhan laut. Larangan ini juga berlaku bagi kapal Rusia yang berlayar di teritori dudukan Rusia di Ukraina.