6 Etnis Minoritas yang Paling Sering Dipersekusi di Dunia

Melansir tulisan MacDonald yang berjudul 'The Kurds', etnis Kurdi merupakan salah satu kelompok etnis terbesar yang mendiami Timur Tengah. Dari segi agama mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, Islam Sunni, Islam Syiah, Kristen, Yazidi, dan Yahudi. 

Mereka mendiami wilayah yang dipercaya sebagai Kurdistan, tetapi dalam sistem negara modern telah terbagi menjadi teritori Turki, Iran, Irak, Suriah, serta sebagian kecil dari Armenia dan Georgia. Di hampir semua teritori tersebut, Kurdi mendapatkan diskriminasi. Irak sebenarnya sempat mengakui Kurdi sebagai bagian dari negara mereka, tetapi terjadi genosida di masa Saddam Husein tepatnya di tahun 1987-1988. 

Di Turki, suku Kurdi dikenal sebagai separatis karena sebuah gerakan nasionalis di tahun 1830an yang lahir sebagai respons atas Reformasi Tanzimat (gerakan membangkitkan kejayaan Ottoman). Mereka juga menjadi korban kebijakan Turkifikasi yang mengharuskan warga Kurdi menggunakan bahasa Turki dan meninggalkan berbagai keunikan budaya mereka. Ini akhirnya melahirkan kelompok nasionalis PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) di tahun 1970an.   

Kebijakan nasionalis serupa juga terjadi pada warga Kurdi di Suriah. Mereka yang ingin tetap tinggal dan mengakses hak serta fasilitas harus mau menggunakan bahasa Arab. Kegiatan budaya mereka dibatasi di tahun 1960an ketika Partai Baath menguasai Suriah. Meski sempat membaik di tahun 1970an ketika pemerintah mulai mengakomodasi kebutuhan mereka. Melansir New York Times, ketika terjadi perang sipil di Suriah dengan tujuan menjatuhkan Bashar Al-Assad, mereka pun harus mempertahankan diri secara mandiri bahkan ketika ISIS mencoba mencaplok wilayah pemukiman mereka. 

Hal sedikit berbeda terjadi di Iran menurut tulisan Bengio yang berjudul 'Iran’s Forgotten Kurds', suku Kurdi beberapa kali menunjukkan pergerakan nasionalis dengan berjuang memiliki republik otonomi sendiri di dalam teritorial Iran. Namun, hal ini berhenti sejak era Khomeini. Iran juga diuntungkan dengan persamaan keyakinan, di mana kebanyakan penduduk Kurdi di wilayahnya menganut Islam Syiah sama seperti mayoritas orang Persia. Iran juga membantu penduduk Kurdi Syiah yang menjadi korban persekusi rezim Irak di tahun 1980an.  

Orang Roma atau Gypsy adalah minoritas yang mendiami beberapa wilayah di Eropa Timur dan Tengah. Namun, karena nomaden mereka juga bisa ditemukan di negara-negara Eropa Selatan. Menurut sebuah bab dalam buku The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders yang ditulis Marushiakova dan Popov, etnik Roma merupakan orang-orang dari subbenua India yang bermigrasi ke Eropa sejak ribuan tahun yang lalu. 

Meski memiliki bahasa sendiri, yaitu Romani, mereka biasanya menguasai bahasa tempat di mana mereka tinggal, seperti Turki, Tatar, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia, Rusia dan lain sebagainya. Untuk agama mereka pun bisa dibagi dalam beberapa kelompok keyakinan, kebanyakan Islam dan Kristen. 

Sama seperti Kurdi, mereka juga sering menjadi korban persekusi. Kekejaman dan diskriminasi terhadap orang Gypsy ternyata bisa ditarik lebih jauh ke abad ke-16 di mana mereka dianggap sebagai pengemis nomaden di Eropa. Ini semakin memburuk di Perang Dunia II ketika Nazi menguasai wilayah-wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Merujuk Suki Haider dari The Open University, orang-orang Gypsy ditangkapi dan dihilangkan secara paksa. Namun, tidak seperti orang-orang Yahudi yang mendapat kompensasi dan permintaan maaf pasca perang. Keberadaan orang Gypsy sebagai korban kebrutalan Nazi baru diakui di tahun 1980-1990an. 

Melansir Brearley dalam jurnal yang berjudul 'The Persecution of Gypsies in Europe', orang Gypsy hingga kini tidak memiliki representasi resmi di pemerintahan tempat mereka tinggal. Sejauh ini baru ada lembaga-lembaga non pemerintah yang membantu mereka mendapatkan hak dasar sebagai manusia. 

Beberapa tahun ke belakang Rohingya banyak disebut karena terkatung-katung di perairan Asia akibat genosida dan persekusi oleh junta militer Myanmar. Untuk memahami nasib malang orang Rohingya, kita wajib menilik sejarah Myanmar. 

Melansir tulisan Faye dalam International Journal of Humanitarian Action wilayah itu dulunya berupa kerajaan bernama Arakan yang dihuni berbagai etnis secara berdampingan dan damai. Semua berubah ketika koloni Inggris datang, menduduki dan membuat berbagai kebijakan yang memupuk tensi antar etnis. Inggris dikenal memberikan banyak kemudahan pada warga minoritas, termasuk warga muslim Rohingya yang akhirnya memupuk rasa dengki dari orang-orang Budha di Arakan.

Titik balik terjadi ketika negara Burma berdiri sebagai hasil dari perang kemerdekaan melawan koloni Inggris. Setelah merdeka, Burma membuat berbagai kebijakan yang eksklusif dengan hanya mengakui beberapa etnis minoritas dan mayoritas. Ini diperparah dengan junta militer yang merebut kekuasaan di tahun 1962 dan mengganti nama negara tersebut menjadi Myanmar.

Di bawah junta, hak warga negara Rohingya semakin tercerabut. Mereka dianggap sebagai imigran gelap sehingga tak memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Sebagian besar dari mereka disiksa, dieksekusi, dilecehkan secara seksual, dan tak pernah mendapat fasilitas dari pemerintah termasuk hak kepemilikan tanah, pendidikan, akses pekerjaan dan kesehatan. 

Menurut Mohajan dalam Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Rohingya sendiri adalah orang-orang campuran Arab, Bengali, dan Moghul. Terpaksa meninggalkan rumah mereka dan pergi mencari penghidupan di wilayah lain, ternyata banyak negara yang tidak menerima mereka. 

Uyghur adalah minoritas muslim di Tiongkok yang dicurigai banyak pihak menjadi korban persekusi oleh pemerintah. Melansir Majalah Smithsonian, orang Uyghur adalah etnis turunan bangsa Turki yang memiliki kekerabatan dengan etnis Uzbek. Mereka mayoritas beragama muslim dan mendiami wilayah Asia Tengah yang kini menjadi teritorial Tiongkok sejak abad ke-6. 

Selama ini mereka mengenal rumah mereka sebagai East Turkestan sampai di tahun 1884, Kekaisaran Tiongkok mendapuknya sebagai provinsi bernama Xinjiang. Mereka sempat mendeklarasikan kemerdekaan ketika Dinasti Qing jatuh di tahun 1911. Namun, upaya mereka dihentikan oleh Partai Komunis yang akhirnya menguasai Tiongkok dan membentuk negara Republik. Sejak saat itu pula, pemerintah Tiongkok mendorong etnik mayoritas mereka, Han untuk mendiami Xinjiang.

Masih melansir sumber yang sama, Partai Komunis Tiongkok kemudian membuat berbagai kebijakan yang melarang aktivitas agama dan budaya di wilayah mereka, termasuk di Xinjiang. Ini mendorong munculnya gerakan nasionalis dari Uyghur untuk memerdekakan diri. Namun, Tiongkok balas memberi mereka label ekstremis atau teroris. 

Kebijakan pun dibuat untuk "meredam" gerakan nasionalis Uyghur dengan dalih tersebut. Dibuatlah beberapa undang-undang baru di tahun 2014 yang membuat pemerintah memiliki hak untuk melakukan pengawasan ketat, penangguhan paspor, hingga pengiriman para warga yang dianggap terpapar radikalisme ke pusat detensi. Bahkan Tiongkok juga menerapkan tarif pajak untuk keluarga Uyghur yang memiliki terlalu banyak anak hingga pemasangan IUD secara paksa pada perempuan Uyghur guna membatasi pertambahan populasi mereka. 

Etnis lain yang sering dipersekusi adalah Hazara. Melansir Saikal dalam Journal of Muslim Minority Affairs, Hazara adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Afghanistan. Meskipun jumlahnya kalah dengan Pashtun dan Tajik. Pashtun biasanya menguasai posisi militer dan politik, sementara Tajik mengisi pos akademisi dan administrasi. Sedangkan Hazara lebih banyak bekerja di sektor yang lebih rendah sehingga disebut kelompok underprivileged. 

Status tersebut diperparah dengan keyakinan mereka yang didominasi Islam Syiah. Secara agama sendiri, Hazara terbagi menjadi tiga kelompok keyakinan yaitu Syiah Ismail, Syiah Dua Belas Imam, dan sisanya Islam Sunni. Dari penampakan fisik, Hazara memiliki kekerabatan dengan Mongol yang membuat mereka terlihat mencolok ketika disandingkan dengan etnis lain di Afghanistan. 

Sebelum terjadi perang saudara yang melibatkan Taliban, Hazara sudah menjadi korban persekusi dan diskriminasi dari kelompok mayoritas. Kondisi dan nasib mereka semakin memburuk ketika perang pecah di tahun 1970an. Amnesty International dan OHCHR mencatat berbagai kasus penyiksaan, blokade akses, dan pembunuhan yang menyasar spesifik pada etnik Hazara. Ini berlanjut ketika sekarang Afghanistan berada penuh di bawah kontrol Taliban. 

Tamil adalah suku minoritas yang mendiami sebagian wilayah India dan Sri Lanka. Melansir tulisan Nithyani Anandakugan di Harvard International Review, mereka mengisi 12 persen dari komposisi penduduk Sri Lanka. Beda dengan suku mayoritas Sinhala yang beragama Buddha, Tamil beragama Hindu. 

Sejarawan percaya bahwa Tamil adalah pendatang dari sebuah kerajaan bernama Chola yang kini menjadi teritorial India. Sejak kedatangan mereka ke Sri Lanka, tensi sudah terbentuk. Kemudian diperparah dengan kehadiran koloni Inggris yang memberikan banyak keistimewaan pada Tamil karena mereka pandai berbisnis dan punya kekerabatan dengan bangsa-bangsa India di India, Singapura, dan Afrika Selatan yang saat itu juga berada di bawah koloni Inggris. 

Kasusnya sama seperti Myanmar, ketika akhirnya Sri Lanka merdeka dari Inggris, etnik Sinhala pun mengekspresikan ketidaksukaan mereka pada etnik Tamil. Giliran Sinhala yang menguasai pemerintah dan posisi-posisi strategis. Berbagai bisnis orang Tamil mulai dilemahkan dan akses pada pekerjaan dan pendidikan pun dipersulit. 

Diskriminasi ini membuat orang Tamil mulai bergerak. Mereka mencoba mengajukan ide pembentukan negara independen sendiri bernama Tamil Eelam. Namun, ide tersebut ternyata justru membentuk perpecahan dalam tubuh orang Tamil sendiri. Terjadi kerusuhan yang dipicu keinginan kelompok bernama Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) untuk menjadi pemimpin pembentukan Eelam Tamil. Mereka melakukan cara-cara kekerasan yang menyasar sesama Tamil sendiri di Kolombo pada 1983. 

Perang sipil tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pemerintah Sri Lanka mengumumkan mereka berhasil membunuh pemimpin LTTE. Meski begitu, ketegangan belum usai. LTTE bukan satu-satunya yang melakukan kekerasan. Pemerintah Sri Lanka yang didominasi etnik Sinhala juga terbukti melakukan banyak persekusi tanpa bukti pada orang-orang Tamil yang dianggap mencurigakan atau terlibat dalam LTTE. Mereka juga melakukan kebijakan untuk memperkuat nasionalisme Sinhala dan mengesampingkan hak serta keunikan Tamil. 

Enam etnis di atas adalah contoh betapa mengerikan dan bahayanya diskriminasi pada kelompok minoritas. Sangat penting bagi negara untuk mengakui dan memberikan akses yang setara pada semua elemen penduduk di wilayahnya, meskipun prosesnya tidak mudah.