8 Negara yang Mengedit Buku Pelajaran dan Menulis Ulang Sejarah Mereka

2. Jepang

Sudah menjadi rahasia umum kalau Jepang memiliki hubungan yang tegang dengan Tiongkok dan Korea Selatan. Sentimen anti-Jepang sendiri muncul di kedua negara tersebut selama abad ke-20, yang berasal dari perselisihan wilayah dan Perang Dunia II ketika Jepang menginvasi dan melakukan kejahatan perang terhadap warga Tiongkok dan Korea.

Namun pada tahun 2017, pemerintah Jepang diekspos karena telah mengedit buku sejarah sekolah menengah pertama mereka. Ironisnya, pengeditan ini dipelopori oleh Society for the Dissemination of Historical Fact (SDHF).

Melansir dari laman Deutsche Welle, diketahui kalau kelompok ini menghapus bagian yang berisi referensi 300.000 warga Tiongkok yang terbunuh selama Pembantaian Nanking. Buku-buku itu juga menghapus referensi yang merujuk pada 400.000 wanita Korea dan Tiongkok yang dipaksa untuk menjadi pelacur tentara Jepang selama Perang Dunia II.

Lebih parahnya lagi, buku-buku itu turut menyalahkan Amerika atas pemboman Pearl Harbor. Para penulisnya mengklaim kalau pemboman itu adalah "tanggapan" terhadap beberapa embargo perdagangan yang dilakukan Amerika di wilayah Kekaisaran Jepang, yang mereka anggap sebagai deklarasi perang informal.

Anehnya, SDHF sudah membuat edisi keempat pada saat kontroversi ini booming. Ini menunjukkan kalau pemerintah Jepang perlahan-lahan sedang menghapus peristiwa kontroversial dari buku-buku sejarahnya tahun demi tahun.

3. Tiongkok

Pada tahun 1966, pendiri dan pemimpin Republik Rakyat Tiongkok, Mao Tse-tung (Mao Zedong), memperkenalkan serangkaian reformasi yang ia sebut dengan Cultural Revolution (Revolusi Kebudayaan). Dia mengklaim kalau itu adalah bagian dari upaya untuk menyelaraskan kembali Tiongkok dengan ideologi komunisnya.

Namun, di dalam itu juga merupakan bagian dari taktik Mao untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Selama 10 tahun berikutnya, Mao "menekan" beberapa individu yang mengarah ke serangkaian protes dan tindakan pembangkangan sipil yang baru berakhir setelah kematiannya pada tahun 1976.

Periode ini adalah bagian kontroversial dalam sejarah Tiongkok yang mendorong pemerintah untuk menghapus rincian tentang revolusi ini dari buku sejarahnya pada tahun 2018. Seluruh bab tentang Revolusi Kebudayaan dikeluarkan dari buku sejarah dan diganti dengan bagian tentang perkembangan Tiongkok. 

Dilansir dari South China Morning Post, penghapusan ini termasuk setiap referensi untuk protes dan kekerasan yang didukung oleh pemerintahan Mao pada saat itu. Mengedit sejarah menjadi lebih mudah bagi pemerintah Tiongkok karena buku-bukunya diterbitkan oleh People's Education Press milik pemerintah.

4. Irak

Pada tahun 1973 Saddam Hussein menulis buku pelajaran sejarah Irak untuk mempromosikan dirinya dan ideologi Partai Ba'ath-nya. Menurut versinya tersebut, Hussein telah menyelamatkan tanah Arab dari serbuan orang-orang Yahudi yang ia sebut sebagai "orang rakus."

Bertahun-tahun kemudian, buku sejarah versi Hussein ini menambahkan kalau Irak telah memenangkan Perang Iran-Irak (1980 - 1988) dan Perang Teluk (1991) melawan Amerika. Jelas keduanya salah. Buku-buku ini kemudian menjadi sumber keprihatinan bagi koalisi Amerika yang akan menggulingkan pemerintahan Saddam di tahun 2003.

Dilansir Guardian, pemerintah Amerika dan tim pendidik Irak menghapus setiap referensi sejarah untuk Saddam Hussein dan Partai Ba'ath. Mereka juga menghapus beberapa referensi ke Iran, Kuwait, Yahudi, Kurdi, Sunni, Syiah, dan Amerika. Para pendidik juga mengedit rincian tentang Perang Teluk dan membuatnya menjadi kurang "kontroversial".

5. India dan Pakistan

India dan Pakistan sudah memiliki hubungan yang bermasalah sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Hubungan yang tegang di antara mereka telah menyebabkan pemisahan wilayah antara India dengan Pakistan. Pemisahan ini diikuti oleh beberapa kerusuhan, perang, dan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan.

Sampai saat ini, kedua negara tersebut selalu mencari cara untuk kembali berseteru. Mereka bahkan membawa perang ke dalam sekolah-sekolah, di mana mereka mengedit buku-buku sejarah mereka untuk mengajarkan versi "suntingan" dari peristiwa masa lalu kepada warga mereka.

Dilansir The Quint, buku pelajaran sejarah di kedua negara memberikan alasan berbeda untuk partisi mereka di tahun 1947. 

Buku sejarah Pakistan mengklaim bahwa Muslim Pakistan memisahkan diri dari India setelah Hindu India mengubahnya menjadi budak setelah kemerdekaan. Sementara itu, buku sejarah India mengklaim kalau Pakistan hanya menggunakan penciptaan negara baru sebagai alat tawar-menawar dan tidak pernah benar-benar menginginkannya.

India dan Pakistan memang terjerat dalam serangkaian kerusuhan mematikan yang menewaskan 200.000-500.000 orang setelah pemisahan itu. Sementara buku sejarah Pakistan menyalahkan India atas kerusuhan dengan mengklaim bahwa orang-orang Hindu menyerang lebih dulu, buku sejarah India menyatakan kalau kedua belah pihak bersalah.

6. Afghanistan

Pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan Afghanistan memperbarui kurikulum sejarahnya. Hal ini mengarah pada penghapusan instan 40 tahun sejarah bangsa mereka, termasuk kehidupan di bawah pemerintahan komunis Afghanistan, beberapa kudeta pada 1970-an, dan invasi Soviet di tahun 1979.

Kurikulum ini juga mengecualikan rincian tentang perlawanan anti-Soviet yang dipimpin oleh mujahidin (yang kemudian menjadi Taliban), perang sipil yang diperjuangkan oleh faksi-faksi mujahidin setelah Uni Soviet diusir, dan akibat dari invasi dan pendudukan Amerika setelahnya.

Mengutip dari laman BBC, pemerintah Afghanistan mengatakan kalau suntingan itu diperlukan untuk menyatukan negara yang terpecah di mana warga negara Afghanistan memiliki lebih banyak kesetiaan kepada suku, klan, dan kepercayaan politik masing-masing dibandingkan dengan bangsa mereka sendiri.

Seorang kritikus bahkan menyamakan penghapusan informasi tentang invasi dan pendudukan Amerika di Afghanistan sebagai upaya untuk "menyembunyikan Matahari dengan dua jari".

7. Turki

Sekolah-sekolah di Jerman menggunakan buku sejarah Turki untuk mengajar imigran Turki tentang sejarah bangsa mereka. Pada tahun 2013, buku sejarah yang disetujui pemerintah adalah Turkce ve Turk Kulturu (Turki dan Budaya Turki). Namun, buku itu menimbulkan begitu banyak kontroversi sehingga orang-orang mulai menyerukan pelarangannya.

Para kritikus mengatakan kalau buku ini telah mengubah sejarah untuk kepentingan Turki. Seperti buku teks sejarah Turki lainnya, buku ini menghilangkan atau mengubah beberapa referensi tentang Genosida Armenia — genosida yang menyebabkan kematian 1,5 juta orang Armenia — selama dan setelah Perang Dunia I.

Sebaliknya, para penulis buku ini mengklaim kalau orang-orang Armenia bekerja sama dengan Sekutu (Rusia, Inggris, dan Amerika) selama Perang Dunia I untuk menghancurkan Kekaisaran Ottoman, yang pecah menjadi beberapa negara (termasuk Turki) setelah perang berakhir.

Melaporkan Deutsche Welle, para penulis juga mengklaim kalau Armenia rela menyerahkan tanah mereka ke Turki setelah perang, yang tentunya adalah sebuah fakta salah. Para kritikus mengecam buku itu karena kekhawatiran bahwa buku itu secara agresif mempromosikan nasionalisme Turki.

Buku ini sendiri diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Turki dan didistribusikan oleh Kedutaan Besar Turki.