5 Fakta Kecerdasan Buatan (AI) dalam Militer Amerika Serikat

Seperti yang dilaporkan Associated Press, pada akhir tahun 2023, Pentagon memiliki portofolio sebanyak 800 proyek terkait AI. Sebuah studi yang dilakukan oleh Brookings Institution melacak 254 proyek Departemen Pertahanan AS (DOD) terkait AI dalam kurun waktu lima tahun hingga Agustus 2022, dan 657 kontrak yang mengejutkan dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023. Laju minat militer AS terhadap AI semakin meningkat, terlepas dari percepatan laju pengembangan AI itu sendiri.

Adapun, berbagai sektor federal telah mengembangkan kontrak terkait AI—misalnya, pertanian, manufaktur, pendidikan—atau 90 persen dari nilai semua kontrak tersebut berasal dari Departemen Pertahanan AS. Anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp71,8 triliun dari 269 juta dolar AS atau setara dengan Rp4,4 triliun selama periode waktu yang disebutkan di atas. Nah, sampai saat ini, Departemen Pertahanan AS berinvestasi besar, dengan mengalokasikan 1,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp30 triliun untuk penelitian, pengembangan, dan pengujian berbasis AI untuk tahun fiskal 2025, menurut laporan dari U.S. Departement of War.

Selain itu, NASA meningkatkan nilai kontrak terkait AI sebesar 25 persen dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023. Namun, nilai keseluruhan kontrak mereka turun dari 11 persen dari total kontrak pemerintah menjadi 1 persen. Angka-angka tersebut menggambarkan dengan tepat betapa dalamnya keterlibatan militer AS terkait AI.

Jadi, proyek-proyek terkait AI apa yang sedang dikembangkan Departemen Pertahanan AS dengan miliaran dolar itu, ya? Menteri Pertahanan AS di era pemerintahan Donald Trump, yakni Pete Hegseth, sangat mendukung pemanfaatan AI di bidang militer, sampai-sampai merilis platform GenAI.mil untuk personel militernya. Adapun, ditingkatkannya sistem yang didukung AI dalam bidang militer AS dilakukan untuk mempercepat pengambilan keputusan komandan militer dan meningkatkan kualitas serta akurasi keputusan tersebut.

Mantan Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, mengatakan bahwa Departemen Pertahanan AS berupaya melindungi diri dari lawan. AS berupaya untuk mengimbangi negara-negara besar seperti China. Apalagi satelit China disintegrasikan dengan AI, dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan.

Namun, Departemen Pertahanan AS (DoD) sedang melakukan uji coba untuk menyelidiki "penggunaan otonom" dengan jet tempur F-16. Pada tahun 2020, DARPA menjelaskan Uji Coba AlphaDogfight yang mempertemukan F-16 berpengalaman melawan AI, yang sebelumnya berhasil mengalahkan lawan manusia. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana pesawat berawak dan sistem otonom dapat bekerja sama secara efektif dalam pertempuran. Ada pula proyek AI DoD yang asli, yaitu Proyek Maven, yang terkait dengan AI dan drone.

Selain kolaborasi manusia dengan AI untuk jet tempur F-16, dan sikap tertutupnya dengan proyek-proyek lain, Pentagon rupanya sedang menyelidiki penggunaan AI untuk membuat pengambilan keputusan militer dan kebijakan luar negeri yang berisiko tinggi, seperti yang dijelaskan oleh National Defense Magazine. Uji coba yang dimaksud merupakan proyek Thunderforge oleh Scale AI. Proyek militer AS ini juga bekerja sama dengan Anduril dan Microsoft untuk menjalankan simulasi perang.

Namun, ada pula model AI dalam militer AS yang bisa dibilang sangat mengerikan, yakni model dari OpenAI, Meta, dan Anthropic untuk menjalankan simulasi perang. Seperti yang dijelaskan Quartz, semua model AI ini menunjukkan dinamika perlombaan senjata, yang mengarah pada konflik yang lebih besar. Nah, beberapa modelnya mengandalkan opsi nuklir.

Secara khusus, GPT-3.5 dan GPT-4 dari OpenAI terbukti paling agresif dari semua model AI. Model AI yang dimaksud adalah Large Language Model (LLM), yaitu: AI seperti ChatGPT yang dikembangkan untuk menghasilkan keluaran yang meniru ucapan manusia. Masuk akal bahwa jenis sistem AI masa depan lainnya mungkin akan mengambil keputusan yang berbeda, dan semoga tidak terkait dengan senjata nuklir.

Departemen Pertahanan AS juga tertarik menggunakan AI untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mempercepat pengambilan keputusan. Meskipun pengumpulan dan analisis data merupakan bagian dari sesuatu yang sederhana seperti pertempuran F-16, dan sesuatu yang kompleks seperti simulasi perang yang dipimpin AI, analisis dan pemrosesan data juga dapat menjadi tujuan itu sendiri, seperti yang dirinci dalam laporan Departemen Pertahanan tahun 2023. Laporan tersebut mencakup uraian keuntungan menggunakan AI dalam lima domain perang, seperti kesadaran dan pemahaman medan pertempuran serta rantai pembunuhan yang cepat, tepat, dan tangguh.

Dalam hal ini, perusahaan perangkat lunak Sentient Digital, Inc. menyatakan, "Seiring AI menjadi semakin penting, dominasi militer tidak akan ditentukan oleh ukuran tentara, tetapi oleh kinerja algoritmanya." Algoritma tersebut berfokus di sekitar pengambilan keputusan, pemrosesan data, pemantauan ancaman, dan sebagainya. Berbagai cabang militer telah menggemakan sentimen ini, seperti Angkatan Laut AS, yang pada konferensi Naval Applications of Machine Learning (NAML) 2024, mengatakan bahwa bertempur secara cerdas adalah tujuannya.

Kesimpulannya, AI mampu menyelesaikan permintaan terkait data hanya dalam 10 menit. Hal ini biasanya membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari bagi manusia.

Pada tahun 2023, Amerika Serikat bergabung dengan perjanjian internasional yang beranggotakan 47 negara yang disebut "Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy." Tujuannya, menurut Departemen Pertahanan AS, adalah untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam bidang militer bertanggung jawab atas AI dan otonom. Norma-norma tersebut mencakup penggunaan AI yang terdefinisi dengan baik, pengamanan dan pengawasan yang tepat, penggunaan personel yang terlatih dengan baik, dan lain-lain. Seperti yang tercantum dalam daftar Departemen Luar Negeri AS, negara-negara yang mematuhi perjanjian tersebut mencakup hampir semua negara Eropa, Inggris, Jepang, Singapura, Maroko, Republik Dominika, dan banyak lagi.

Namun, bagaimana dengan negara-negara yang tidak mau mematuhi etika tersebut? Departemen Pertahanan AS mungkin memiliki jawaban atas pertanyaan itu, karena tujuannya adalah untuk memberi para tentara keunggulan dalam mencegah, dan jika perlu, mengalahkan musuh. "Keunggulan" adalah istilah kunci di sini, asalkan prinsip-prinsip etika mendasar tidak dikesampingkan.

Prinsip-prinsip tersebut diuraikan pada tahun 2021 dalam sebuah memorandum dari kantor Wakil Menteri Pertahanan AS: bertanggung jawab, etis, dapat dilacak, dapat diandalkan, dan dapat diatur. Namun hanya waktu yang bisa membuktikan apakah cita-cita tersebut akan bertahan menghadapi tekanan peperangan di dunia nyata.

AI memang membantu pekerjaan secara cepat di berbagai bidang, termasuk militer. Namun, kecanggihan ini pasti ada harga yang harus dibayar mahal. Efeknya pun tak selalu positif, nih.