Kenapa Cara Polisi Menangani Keramaian Sering Gagal?

Merujuk tulisan Thomas Althusser berjudul “Ideology and Ideological State Apparatuses” dalam buku New Critical Writings in Political Sociology, negara punya enam aparat yang dipakai untuk mempertahankan legitimasinya. Mereka adalah pemerintah, administrator, tentara, polisi, pengadilan, dan penjara. Menurut Althusser, mereka umumnya bersifat represif, yakni fungsinya didominasi koersi dan kekerasan (meski tidak selalu berupa kekerasan fisik).

Dalam konteks negara demokrasi, mereka dibentuk dengan segala aturan dan restriksi yang berlaku demi menjaga kedaulatan hukum dan kepentingan banyak orang. Ini kemudian diperjelas oleh Max Weber dalam teori monopoli kekerasan, yakni teori yang percaya kalau negara perlu memonopoli akses terhadap kekerasan. Tanpa monopoli, privatisasi kekerasan dan perpecahan bisa terjadi. Ambil contoh kemunculan kelompok militan dan tentara bayaran.

Namun, menurut Andreas Anter dalam tulisannya, "The Modern State and Its Monopoly on Violence" dalam buku The Oxford Handbook of Max Weber, dalam praktiknya, monopoli tidak serta-merta menyelesaikan masalah kekerasan di sebuah negara. Ia layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi, monopoli menjanjikan jaminan keamanan dari kelompok-kelompok kekerasan nonnegara, tetapi tanpa sadar negara sendiri jadi sumber potensi kekerasan tersebut.

Ini yang akhirnya terpampang nyata ketika aksi protes berlangsung. Tak hanya di Indonesia, blunder dan brutalisme aparat saat mengamankan aksi protes terjadi di berbagai tempat, termasuk di negara-negara penganut demokrasi tertua, seperti Prancis dan Amerika Serikat. Menurut liputan Koerth dan Lartey dalam artikel mereka yang berjudul "Why So Many Police Are Handling the Protests Wrong" untuk The Marshall Project, taktik kekerasan dilakukan aparat karena kebiasaan mereka menggunakan insting primal.

Ada kesalahan pola pikir yang percaya bahwa dengan menunjukkan kekuatan, kekerasan akan mereda. Padahal, sebaliknya, dengan melempar gas air mata, memukul mundur, dan menangkapi demonstran, kondisi justru memanas. Peserta aksi akan membalas dan sebaliknya hingga terjadi siklus kekerasan tak berujung. Selain itu, kultur kerja polisi punya andil dalam pemilihan taktik.

Ada satu bab menarik dalam buku The New Policing yang ditulis Eugene McLaughlin berjudul "Police Culture". Dalam bab itu, ia menyebut beberapa tendensi dalam kultur kerja polisi berdasarkan durasi keterlibatan mereka dalam profesi itu, salah satunya adalah persepsi mereka terhadap warga sipil yang didominasi kecurigaan. Mereka juga cenderung menempatkan diri sebagai “minoritas”, lebih tepatnya sebuah kesatuan/komunitas yang punya cara kerja sendiri dan tak bisa dipahami orang di luar institusi mereka. Ini yang kemudian melahirkan sikap-sikap defensif dan agresif. Sinisme juga sering ditemukan seiring dengan kerapnya mereka terekspos situasi yang menunjukkan lemahnya hukum dan celah untuk memanipulasi aturan.

Lantas, apa taktik nirkekerasan yang bisa jadi solusi alternatif untuk meredam tensi saat aksi unjuk rasa? Masih merujuk tulisan Koerth dan Lartey, ada beberapa contoh taktik damai yang bisa dilakukan. Di Jerman, polisi menggunakan taktik transparansi komunikasi, yakni dengan mengumumkan apa yang mereka inginkan kepada massa dengan intonasi tenang dan terukur.

Ada pula yang namanya “Madison Model”, merujuk dari satuan asal pencetusnya yang merupakan kepala Kepolisian Madison, Amerika Serikat. Taktik ini dilakukan dengan mengirimkan beberapa anggota polisi untuk berbicara langsung dengan peserta aksi guna mendengar keluh kesah dan memahami kemarahan mereka. Perjanjian atau negosiasi dengan koordinator aksi juga bisa dilakukan untuk menyepakati beberapa poin dan aturan selama protes berjalan.

Konflik antara massa aksi dengan polisi memang sulit dihindari. Tensi tinggi sudah terbentuk sejak awal mengingat ada sentimen dan kemarahan yang terakumulasi hingga mendorong terjadinya aksi protes. Namun, harusnya dari pengalaman dan berbagai kesalahan fatal saat manajemen keramaian, polisi sudah seharusnya memperbaiki diri. Selain memprioritaskan cara nirkekerasan, jangan lupa menghapus kebiasaan menyelesaikan masalah hanya dengan permintaan maaf tanpa mengadili anggota yang terbukti bersalah.