Pelanggar Hukum Dijadikan Duta Dianggap Ampuh? Ini Faktanya

Siapa yang tidak ingat dengan kasus Sonya Depari? Pada 2016 lalu, saat tengah merayakan kelulusan Ujian Nasional di Medan, Sumatra Utara, Sonya diberhentikan oleh Iptu Perida Panjaitan karena melanggar lalu lintas.

Tidak terima, Sonya kemudian memarahi sang polwan dan mengaku sebagai anak Irjen Arman Depari. Kenyataannya, Sonya adalah keponakannya. Kejadian tersebut pun terekam dan tersebar di dunia maya, sehingga Sonya menerima banyak kritik pedas dari netizen. Beberapa bulan setelahnya, Sonya malah diangkat sebagai Duta Anti Narkoba.

Tidak cukup dengan kasus Sonya Depari, penyanyi dangdut Surkianih atau yang lebih akrab disebut "Zaskia Gotik" pun juga dilaporkan menghina Pancasila di tahun yang sama. Ini dikarenakan sang pelantun lagu 1 Jam dan Tarik Selimut ini menyebut sila ke-5 Pancasila sebagai "Bebek nungging" di salah satu segmen acara TV.

Zaskia pun sempat diproses hukum. Namun, ternyata ia pun bebas dari hukuman. Malah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR, Abdul Kadir Karding, menunjuk Zaskia Gotik sebagai Duta Pancasila. Sementara beberapa mendukung keputusan ini, tidak sedikit yang mengecam menjadikan penghina Pancasila sebagai dutanya.

Di tengah pandemi COVID-19 pun, jagat maya Indonesia sempat dihebohkan Mei 2021 lalu dengan aksi seorang warga Bekasi yang mencopot masker seorang jemaah di Masjid Al-Amanah. Tidak sampai situ, warga yang bernama Nawir tersebut mengusir jemaah tersebut dan memintanya mencari masjid lain yang "mengizinkan masker".

Viral dalam rekaman video, hal tersebut memicu kemarahan netizen. Nawir kemudian meminta maaf atas aksinya, dan jamaah yang bernama Roni Oktavian tersebut juga memaafkannya. Di kesempatan tersebut, Nawir juga menerima gelar baru sebagai "Duta Masker".

Serupa dengan insiden Nawir, pada Mei 2021, seorang laki-laki bernama Putu Aribawa juga mencari gara-gara dengan menghina para pengunjung Supermall Pakuwon Surabaya yang memakai masker.

Dengan menggendong balita, ia mengumpat dan menghina para pengunjung mal yang menaati protokol kesehatan. Tidak butuh waktu lama untuk menangkap Aribawa di kediamannya. Ia kemudian meminta maaf dan mengaku hanya iseng.

Akhirnya, Aribawa diganjar sanksi kerja sosial dan sanksi administrasi. Setelahnya, Aribawa malah diangkat sebagai "Duta Masker" dan diharuskan mengampanyekan pentingnya protokol kesehatan COVID-19 lewat media sosialnya.

Dihubungi IDN Times pada Rabu (14/7), dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), dr. Kristiane Siahaan, Sp.KJ, mengatakan bahwa memang pendekatan yang dipakai adalah psikologi terbalik atau reverse psychology. Tanpa sadar, pelanggar hukum bisa melakukan hal yang diterima secara sosial.

Dengan perilaku para pelanggar hukum yang sudah keburu viral, dr. Kristiane mengatakan kalau para duta diharuskan mengeluarkan pernyataan yang akan segara meredam pernyataan negatif yang telah dikeluarkan.

"Jadi, dia sudah bikin statement banyak yang sudah jadi viral, dia yang harus membuat pernyataan untuk meng-counter apa yang telah dia lakukan," ujar dokter yang akrab disapa dr. Ane tersebut.

Di sisi lain, dr. Ane mengingatkan bahwa menjadikan para pelanggar sebagai duta dapat memperbaiki kerusakan kepercayaan yang telah mereka lakukan, dan sebuah kesempatan untuk memperbaiki citra mereka di masyarakat.

Berbicara mengenai polemik tersebut, dosen Administrasi Publik di Universitas Airlangga, dr. Falih Suaedi, mengatakan bahwa menunjuk pelanggar hukum jadi duta di bidang tertentu adalah hal yang "sia-sia". Ini dikarenakan masyarakat sudah tahu "boroknya", sehingga hanya menganggap gelar tersebut "lelucon".

“Kalau pelanggar dijadikan duta, itu hal yang sia-sia. Efeknya pun nihil karena duta seharusnya menjadi teladan, tetapi masyarakat sudah tahu bahwa yang diangkat tidak mengimplementasikan nilai-nilai dengan baik dan konsisten,” jelas dr. Suaedi melalui wawancaranya dengan UNAIR News dalam artikel yang berjudul "Violators Appointed as Ambassadors, Expert: Re-orientation of Image is Needed".

Malah, dr. Suaedi menekankan bahwa duta seharusnya berasal dari kelas menengah ke bawah agar pesan yang disampaikan benar-benar meresap ke seluruh segmen masyarakat. Beliau kemudian menjelaskan bahwa seorang teladan hendaknya memenuhi dua kriteria utama, yaitu:

• Mampu memotivasi, menginspirasi, atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang mereka lakukan;
• Memberikan contoh dan dukungan.

Berbeda pandangan dengan dr. Suaedi, dr. Ane mengatakan bahwa menjadikan para pelanggar hukum duta memiliki keampuhan tersendiri. Namun, hal ini harus dilihat dari dua sisi, yaitu dari kesungguhan sang duta menjalankan perannya dan penerimaan masyarakat luas.

Ada beberapa kemungkinan kalau masyarakat akan berpikiran terbuka dan menerima sang duta terlepas dari kesalahannya, atau tetap memandangnya sinis. Hal ini pun berlaku pada para duta. Peran baru ini baru dibilang ampuh bila mereka menjalankannya dengan sepenuh hati, bukan sekadar candaan.

"Hak beropini itu hak setiap orang. Ini pun berlaku pada orang yang mendapatkan titel 'Duta'. Apakah dia mau menjalankan perannya dengan kesungguhan dan mau berubah atau tidak, ini tergantung dari pribadi masing-masing. Bukan hal yang dapat diatur," kata dr. Ane.

Lalu, dr. Suaedi menyerukan "reorientasi" citra duta yang saat ini digunakan sebagai teladan di Indonesia. Baginya, seorang duta adalah orang-orang yang, dalam kenyataannya, memiliki kemampuan untuk menyentuh hati orang lain secara tulus, bukan karena pandemi belaka.

Oleh karena itu, dr. Suaedi menjabarkan beberapa kriteria yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat diangkat sebagai duta di bidang tertentu, yaitu:

• Memiliki pertumbuhan pribadi yang konsisten
• Memiliki kepedulian yang besar terhadap bidang yang diwakili
• Mampu memberikan nilai tambah terkait bidang yang diwakili
• Mengimplementasikan nilai-nilai bidang yang diwakili secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari

Dokter Ane kembali mengingatkan bahwa menjadi duta adalah tugas yang cukup berat untuk pelanggar hukum. Namun, kemampuan menjalankannya pun bergantung dari pribadi para duta, apakah mereka saklek dengan nilai yang dipegang atau fleksibel dan mau menerima pendapat.

Jika pribadi sang duta sebenarnya cukup fleksibel, maka ia pun lebih mudah menerima masukan yang benar sehingga ia bisa berubah. Ini berarti beban menjadi duta tidaklah berat. Namun, jika orang tersebut kekeh dengan pendapatnya, maka akan sulit untuk menjalankan tugasnya.

"Jika orang tersebut keras kepala, mungkin akan lebih sulit untuk mengganti pendapatnya dan lebih terbeban dengan titel 'Duta' tersebut. Malah bertanya, 'Kenapa saya dijadikan duta?' Tetapi kalau orang tersebut lebih fleksibel dan open, mungkin justru akan menunjukkan totalitas pada perannya. Lagi-lagi, tergantung dari pribadinya," tandas dr. Ane.