12 Pelanggaran Berat Presiden AS ketika Menjabat, Ada Donald Trump

Pada 17 Januari 1998, Drudge Report mengungkapkan perselingkuhan antara seorang perempuan muda di Gedung Putih dan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Keesokan harinya, Drudge Report mengidentifikasi perempuan itu sebagai pekerja magang di Gedung Putih. Ia bernama Monica Lewinsky, perempuan berusia 23 tahun.

Pada 1994, Paula Jones, seorang mantan pegawai negeri, menuduh Bill Clinton melakukan pelecehan seksual terhadapnya, saat Bill Clinton menjabat sebagai Gubernur Arkansas. Jones menuntut ganti rugi sebesar 750 ribu dolar AS atau setara Rp11,5 miliar. Kasus Jones sendiri meledak setelah Monica Lewinsky menyangkal adanya hubungan seksual dengan Presiden Clinton. Sayangnya, Linda Tripp, rekan kerja Lewinsky di Pentagon, memiliki bukti rekaman percakapan yang mengarah ke tindakan asusila antara Lewinsky dengan Bill Clinton.

Saat skandal itu terungkap, Bill Clinton berpidato di hadapan publik pada 26 Januari 1998. Dia menyatakan, "Saya tidak melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu, Ms. Lewinsky." Juli berikutnya, Lewinsky dipanggil kepolisian. Dia menyerahkan gaun yang terdapat air mani kepada penyelidik. Sebulan kemudian, Bill Clinton menjadi presiden pertama yang memberikan kesaksian di hadapan Kantor Penasihat Independen. Bill Clinton akhirnya mengakui hubungannya dengan Monica Lewinsky. Bill Clinton pun menyangkal bahwa dia berbohong, menyembunyikan, menghancurkan bukti, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Akibatnya, kasus tersebut diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Clinton dimakzulkan atas tuduhan sumpah palsu dan menghalangi keadilan. Bill Clinton pun menjadi presiden AS kedua yang pernah dimakzulkan. Sidang selama 5 minggu berakhir pada 12 Februari 1999. Anehnya, Clinton dibebaskan dari kedua tuduhan tersebut.

Pada 18 Desember 2019, Donald Trump menjadi Presiden AS ketiga yang dimakzulkan. Ia dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Saat menelepon Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, Trump mengancam akan menahan bantuan militer senilai 400 juta dolar AS atau setara Rp6,1 triliun sampai Ukraina berhasil menyelidiki aktivitas Robert Hunter Biden (yang merupakan pengacara sekaligus anak dari Joe Biden) di negara Eropa Timur tersebut.

Seperti dilansir laporan BBC, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Nancy Pelosi, mengatakan, "Faktanya tidak dapat disangkal. Presiden Trump menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan politiknya sendiri dengan mengorbankan keamanan nasional kita. Ia menahan bantuan militer dan pertemuan penting di Ruang Oval sebagai imbalannya untuk pengumuman penyelidikan terhadap saingan politiknya."

Pemakzulan diputuskan berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan pada Februari 2020. Setiap anggota Partai Demokrat memberikan suara untuk mendukung pemakzulan Trump. Namun, satu anggota Partai Republik, Senator Mitt Romney, menentang pemakzulan tersebut. Jadi, karena Senat dikuasai Partai Republik, Donald Trump dibebaskan dari pemakzulan. 

Pada awal 2021, setelah serangan 6 Januari di Gedung Capitol AS, Donald Trump dimakzulkan untuk kedua kalinya karena dianggap menghasut pemberontakan. Pada Januari itu, massa pendukung Donald Trump berbaris di Gedung Capitol AS saat Kongres meresmikan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden 2020. Setelah berhasil masuk secara paksa, massa melakukan vandalisme, menggeledah, dan mencuri barang-barang di dalam gedung. Alhasil, pemberontakan ini menewaskan tujuh orang, seperti yang ditulis dalam laporan The New York Times.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump sempat berpidato di hadapan kerumunan pendukungnya, yang sebagian besarnya dikerahkan untuk menyerang Capitol. Saat membantah legitimasi kemenangan Joe Biden, Trump mengatakan, "Kami datang untuk menuntut agar Kongres melakukan hal yang benar dan hanya menghitung pemilih yang telah dijadwalkan secara sah. Saya tahu bahwa semua orang di sini akan segera berbaris menuju Gedung Capitol agar suara Anda didengar secara damai dan patriotik." Namun, ia juga melontarkan beberapa pernyataan yang bersifat agresif, "Kami berjuang sekuat tenaga dan jika Anda tidak berjuang sekuat tenaga, Anda tidak akan memiliki negara lagi."

Akibatnya, pidato Donald Trump itu dianggap memicu aksi kekerasan. Bahkan, beberapa anggota Partai Republik sepakat dan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan Donald Trump. Namun, Trump kembali dibebaskan untuk kedua kalinya. Jadi, kemungkinan besar, Donald Trump akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden 2024 nanti.

Mayoritas jajak pendapat akademis yang dipublikasikan The National Interest mengidentifikasi bahwa mantan Presiden Amerika Serikat, Warren G Harding, sebagai presiden terburuk dalam sejarah Amerika. Harding dianggap mewarisi resesi ekonomi yang parah saat dia terpilih pada 1920. Akan tetapi, Harding mampu mengubahnya dengan baik.

Namun, hasil kerja keras Harding dirusak oleh korupsi yang dilakukan pemerintahannya. Harding dikelilingi oleh kroni-kroninya yang rakus sehingga pemerintahannya terjerumus ke dalam lubang korupsi. Hal ini juga terjadi karena hobi Harding yang suka bermain poker (judi) dan perempuan.

Kepemimpinan presiden yang lemah dan rekrutmen nepotis ini menciptakan banyak skandal, termasuk Teapot Dome Scandal (Skandal Teko Teh). Skandal ini terjadi ketika Albert Fall, Menteri Dalam Negeri pada saat itu, diberi kendali atas cadangan minyak di Teapot Dome, Wyoming, dan California. Fall mengeluarkan perizinan pengeboran kepada temannya yang juga pengusaha bernama Harry Sinclair dan Edward Doheny. Masing-masing memiliki Mammoth Oil Company dan Pan-American Petroleum Company. Ketika skandal besar ini terungkap, tak lama kemudian, Harding meninggal dunia pada 2 Agustus 1923.

Richard Nixon adalah tolok ukur korupsi pada politik Amerika. Skandal Watergate, yang melibatkan penyadapan dan perampokan Komite Nasional Demokrat, melahirkan akhiran "-gate", yang sejak itu diterapkan pada berbagai skandal, seperti Nipplegate di Amerika Serikat dan Partygate di Inggris. Watergate terjadi pada Juni 1972. Saat itu, lima pencuri ditangkap di kompleks Hotel Watergate, tempat Konvensi Nasional Partai Demokrat, sebagaimana dijelaskan Britannica. Sebanyak 7 orang didakwa melakukan pencurian dan penyadapan telepon, termasuk 5 orang yang ditangkap, mantan ajudan Gedung Putih, serta G Gordon Liddy, anggota Komite Richard Nixon sebagai tim suksesnya.

Pemerintahan Nixon membantah melakukan kesalahan tersebut dan menghindari pemberitaan negatif untuk memenangkan pemilu Richard Nixon pada 1972, yang merupakan salah satu pemilu terbesar dalam sejarah Amerika. Namun, karena skandal Watergate makin menghebohkan, Richard Nixon melakukan segala cara untuk mengendalikannya. Nixon melakukan cara kotor dengan menyuap para perampok yang tertangkap dan melibatkan CIA untuk menghalangi penyelidikan FBI.

Kasus ini meledak ketika jurnalis Bob Woodward dan Carl Bernstein menerbitkan penyelidikan mereka pada The Washington Post. Ditambah lagi, dengan adanya dorongan kuat dari Kongres dan Mahkamah Agung, Presiden Richard Nixon terpaksa mengundurkan diri pada 8 Agustus 1974. Meskipun sebenarnya ada rekaman audio yang menguatkan tuduhan tersebut, Richard Nixon malah mendapat pengampunan dari presiden yang menggantikannya, yakni Gerald Ford.

Mantan Presiden AS, Ulysses S Grant, pernah ditangkap oleh seorang petugas polisi bernama William H West. Itu karena ia ngebut saat menaiki kereta kudanya. Grant akhirnya meminta maaf kepada West. Namun, petugas kepolisian tersebut memergoki presiden ngebut lagi keesokan harinya. Jadi, West memberikan sanksi kepada presiden.

Presiden Grant dan rombongan dibawa ke kantor polisi setempat. Grant didenda 20 dolar AS atau kurang lebih Rp308 ribu. Menurut kepala polisi Distrik Kolombia, Cathy Lanier, Presiden Grant harus kembali ke Gedung Putih dengan berjalan kaki. Pelanggaran yang cukup lucu dan unik bagi seorang presiden, ya!

Presiden AS, George W Bush, tidak pernah dimakzulkan. Namun, invasi pemerintahannya ke Irak membuat banyak orang menuduhnya melakukan kejahatan perang. Pemerintahan Bush mengarahkan invasi ke Irak pada 2003. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Inggris menginvasi Republik Irak dan menggulingkan kediktatoran Ba'ath pimpinan Saddam Hussein dalam waktu sebulan. 

Siaran pers Gedung Putih pada 22 Maret 2003 mengumumkan bahwa koalisi akan melucuti senjata pemusnah massal milik Irak. Namun, ketika Irak ditaklukkan, pasukan koalisi gagal menemukan senjata yang mereka maksud. Bahkan, setelah penyelidikan senilai 1 miliar dolar AS atau setara Rp15,4 triliun yang melibatkan 1.625 inspektur PBB dan telah mencari di 1.700 lokasi, tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan, tulis laporan The Guardian.

Pada 2012, sekitar 18 bulan setelah brigade tempur AS terakhir meninggalkan Irak, Komisi Kejahatan Perang Kuala Lumpur memutuskan bahwa George W Bush dan tujuh anggota pemerintahannya bersalah atas kejahatan perang. Korban penyiksaan mereka memberikan kesaksian yang meresahkan di persidangan. Mereka menjelaskan bagaimana mereka menderita di tangan tentara dan kontraktor AS. Ini menjadi dasar keputusan pengadilan untuk menghukum Bush dan rekan-rekannya sebagai penjahat perang karena penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah salah satu isu yang paling memecah belah dalam Perang Dunia II. Beberapa orang menjulukinya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, sejarawan Victor Davis Hanson, yang menulis pada The Mercury News, berpendapat bahwa serangan tersebut memiliki alasan yang strategis.

Hanson memperkirakan bahwa setelah Jerman menyerah, mungkin ada sebanyak 5 ribu pengebom Sekutu yang telah bersiap untuk mengebom Jepang, yang merupakan awal dari Operasi Downfall atau invasi ke Jepang. Dalam Operasi Downfall tersebut, diperkirakan akan ada 1 juta korban jiwa di pihak Amerika. Bagaimanapun, pasukan Jepang tidak rela tanahnya direbut. Jepang akan mempertahankan Pulau Okinawa mati-matian.

Sejarawan lain memiliki perspektif yang sama dengan Hanson. "Presiden Harry Truman tidak punya pilihan lain," tulis Antony Beevor dalam History Extra. Dokumen Jepang rupanya menunjukkan bahwa tentara mereka siap mengorbankan hingga 28 juta kematian warga sipilnya. Terlepas dari beragam alasan yang ada, mungkin tidak akan pernah ada konsensus mengenai masalah Hiroshima dan Nagasaki.

Iran–Contra Affair adalah skandal terbesar pada masa kepresidenan Ronald Reagan. Pada 1986, terungkap bahwa pejabat pemerintah telah melanggar hukum nasional dan internasional dengan menjual senjata ke Iran. Imbalannya berupa pembebasan sandera Amerika di Lebanon. Pelanggaran hukum ini diperparah ketika hasil penjualan senjata dikirim ke Contras, komplotan rahasia pemberontak sayap kanan yang melawan pemerintah Marxis Nikaragua.

Dalam pidatonya kepada rakyat Amerika pada Maret 1987, Presiden Ronald Reagan mengatakan, "​​Beberapa bulan yang lalu, saya mengatakan kepada rakyat Amerika bahwa saya tidak menukar senjata untuk sandera. Hati dan niat terbaik saya masih mengatakan bahwa itu benar, tetapi faktanya dan buktinya memberitahuku bahwa itu tidak benar." Akhirnya, Ronald Reagan meninggalkan jabatannya pada 1989.

Dilansir BBC, Tara Reade menuduh Joe Biden melakukan pelecehan seksual terhadapnya 30 tahun lalu. Saat Reade bekerja sebagai asisten staf dari 1992 hingga 1993, senator Biden melecehkan Reade di ruang kerja Biden. Tim Joe Biden sendiri dengan tegas membantah tuduhan Reade.

Namun, kisah Reade bukanlah tuduhan pelecehan seksual yang pertama terhadap Presiden AS Ke-46 itu. Banyak perempuan yang menuding Joe Biden melakukan perilaku yang tidak pantas, yakni mencium, menyentuh area sensitif, dan berpelukan. Hal seperti ini bahkan dialami politisi Demokrat Nevada, Lucy Flores, yang mengaku bahwa Biden mencium rambutnya dan bagian belakang lehernya selama rapat umum politik pada 2014.

Flores menulis bahwa dia malu, kaget, dan bingung dengan perilaku Biden. Ia menambahkan bahwa apa yang dilakukan Biden adalah hal yang tidak pantas. Pada musim semi 2020, menjelang kampanye Joe Biden untuk menjadi presiden, The Cut melaporkan bahwa setidaknya delapan perempuan telah menuduh mantan wakil presiden tersebut melakukan perilaku yang tidak pantas.

Pada 2013, pelapor khusus PBB, Ben Emmerson dan Christof Heyns, melaporkan bahwa serangan pesawat tak berawak (drone) milik pemerintahan Obama melanggar hukum internasional. Laporan PBB menyatakan bahwa Presiden AS, Barack Obama, tidak transparan dan tidak mengakui serangan pesawat tak berawak di Yaman dan Pakistan. Human Rights Watch juga mengkritik serangan Obama di Yaman dengan menyatakan, "Dua dari serangan ini jelas-jelas melanggar hukum kemanusiaan internasional, hukum perang, karena serangan tersebut hanya menyerang warga sipil atau menggunakan senjata sembarangan."

Serangan drone adalah bagian penting dari strategi kontraterorisme Presiden Barack Obama. Dia memerintahkan serangan pertama hanya 3 hari setelah masa kepresidenannya dengan menyerang sasaran di Pakistan yang menewaskan 20 warga sipil, seperti yang dilaporkan Council on Foreign Relations. Saat pelantikan Donald Trump pada Januari 2017, pemerintahan Obama telah melakukan 542 serangan yang menewaskan 3.797 orang dengan 324 di antaranya adalah warga sipil.

Pada Kamis malam, 30 Maret 2023, Amerika Serikat mendapatkan berita mengejutkan bahwa mantan Presiden Donald J Trump akan didakwa. Lima hari kemudian, Trump muncul di pengadilan negara bagian New York di Manhattan. Trump sendiri mengaku tidak bersalah atas 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis. Ini menandai pertama kalinya seorang presiden didakwa dalam sejarah Amerika Serikat.

Jaksa Wilayah Manhattan, Alvin Bragg, mengajukan dakwaan terhadap Donald Trump. Itu karena Trump dan para pengacaranya berpartisipasi dalam skema "tangkap dan bunuh" untuk memengaruhi persepsi publik terhadap Donald Trump menjelang pemilu 2016. Trump menyogok banyak orang yang mengaku mengetahui aibnya dan masalah hubungan seksualnya dengan perempuan lain. Tidak main-main, demi menjaga reputasinya ini, Trump rela mengeluarkan uang lebih dari 300 ribu dolar AS atau setara Rp4,6 miliar.

Sebagai bagian dari skema tersebut, Bragg menuduh Trump memalsukan berbagai dokumen bisnisnya. Bragg juga menuduh Trump memalsukan dokumen bisnis untuk menyembunyikan kejahatan Trump terkait pemilu 2016. Hal ini membuat Donald Trump yang tadinya didakwa melakukan pelanggaran ringan menjadi kejahatan Kelas E.

Yang kontroversialnya lagi, Trump tidak diborgol atau dipotret ketika dia ditangkap. Menanggapi dakwaan tersebut, Trump sendiri melontarkan komentar negatif terhadap Bragg dan Hakim Juan M Merchant. Juan adalah hakim yang mengawasi kasus tersebut dan malah menyatakan bahwa Trump tidak bersalah.

Presiden merupakan panglima tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur suatu negara. Presiden juga menjadi orang yang paling mungkin disalahkan jika ada suatu kesalahan maupun skandal yang terjadi selama masa pemerintahannya. Jadi, penting bagi presiden untuk membuat nama dan reputasinya bersih. Namun, presiden tak melulu sempurna. Pasti ada saja kesalahan yang menghantui, seperti yang sudah kita bahas pada poin-poin di atas.