8 Perang yang Melatar Belakangi Konflik Palestina-Israel

Perang Dunia I, sebuah perang global pertama dalam sejarah yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peta politik global. Setelah perang, terjadi penghancuran ekonomi dan politik di berbagai negara Eropa, termasuk Kekaisaran Ottoman. Keruntuhan Ottoman membuka jalan bagi pembentukan negara-negara baru di wilayah Timur Tengah. 

Pembagian wilayah secara sepihak oleh kekuatan kolonial seperti Inggris dan Perancis yang memenangkan Perang Dunia I menciptakan ketegangan etnis dan agama di wilayah tersebut. Konsentrasi pemukiman Yahudi juga semakin meningkat di wilayah Palestina pasca berakhirnya Perang Dunia I, hal tersebut didorong oleh gerakan Zionis yang menggelorakan Aliyah, sebuah ajakan untuk penganut Yahudi untuk bermigrasi ke tanah Palestina. Migrasi massal disertai dengan pembagian wilayah secara sepihak menjadi salah satu bibit-bibit konflik antara pendatang Yahudi dengan penduduk Arab di masa mendatang.

Arab Revolt yang merupakan bagian dari teater Timur Tengah pada Perang Dunia I, memiliki dampak langsung terhadap kawasan Timur Tengah dan membentuk sebagian besar bibit konflik Palestina-Israel. Dilansir dari Imperial War Museum, revolusi ini dipimpin oleh tokoh Arab seperti Sharif Hussein yang beraliansi dengan perwira utusan Inggris seperti T.E. Lawrence, yang berkolaborasi dengan suku-suku Arab dalam melakukan pemberontakan melawan Kekaisaran Ottoman. Pada saat itu, Inggris menjanjikan kemerdekaan politik kepada bangsa Arab sebagai imbalan dukungan mereka terhadap pemberontakan melawan Ottoman.

Namun, setelah Perang Dunia I berakhir, dengan penandatanganan Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916 dan Deklarasi Balfour pada tahun 1917, hanya sebagian kecil janji-janji kepada pemimpin revolusi Arab yang dipenuhi. Sementara pembagian wilayah kebanyakan hanya menguntungkan kepentingan Barat. Hasilnya wilayah Palestina menjadi bagian dari mandat Britania Raya. Sebagai hasil dari Arab Revolt, ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terjadi diantara penduduk Arab terhadap hasil pembagian wilayah tersebut turut membentuk dinamika konflik yang terus berlanjut hingga beberapa dekade selanjutnya.

Sekelompok pemukim Yahudi yang bersekongkol dengan gerakan Zionis memulai pemberontakan terhadap otoritas Inggris di Mandat Palestina, pemberontakan ini berlangsung antara 1944 hingga 1948, bersamaan dengan waktu berlangsungnya Perang Dunia II.

Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan komunitas Yahudi terhadap kebijakan kolonial Britania Raya di wilayah tersebut. Para pemukim Yahudi menolak pembatasan imigrasi yang diterapkan oleh pemerintah Inggris dan menyuarakan tuntutan untuk pembentukan segera negara Yahudi di Palestina.

Pemberontakan ini memberikan dorongan kepada gerakan Zionis untuk membentuk identitas nasional dan militer yang kuat. Meskipun pemberontakan tersebut berhasil ditekan oleh Inggris, itu meninggalkan dampak jangka panjang, memperkuat kesatuan dan persiapan militer di antara komunitas Yahudi Zionis.

Peristiwa ini kemudian berkontribusi pada pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan menciptakan landasan bagi konflik berkelanjutan dengan penduduk Arab di wilayah tersebut. Pemberontakan Yahudi di Mandat Palestina menjadi salah satu babak yang penting dalam membentuk dinamika kompleks konflik yang terus berlanjut hingga hari ini.

Meletusnya Perang Dunia II menjadi pukulan telak bagi penduduk Yahudi di tanah Eropa. Perang Dunia Ii mengantarkan tokoh Fasis seperti Adolf Hitler untuk melakukan genosia dan pembantaian terhadap penduduk Yahudi di hampir seluruh wilayah Eropa yang dikuasai oleh Nazi Jerman.

Holocaust menjadi kebijakan sistematis oleh rezim Nazi yang mengakibatkan pembunuhan sekitar enam juta orang Yahudi. Peristiwa kemanusiaan tersebut menciptakan urgensi moral dan politik untuk memberikan tanah bagi orang Yahudi yang selamat. Perang Dunia II yang berpusat di Eropa juga mempercepat imigrasi penduduk Yahudi ke tanah Palestina demi menyelamatkan nyawa mereka.

Pasca perang, tekanan internasional maupun internal untuk menciptakan negara Yahudi pun semakin meningkat. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Resolusi PBB ini mencerminkan rasa simpati dan rasa bersalah dunia internasional terhadap tragedi Holocaust.

Meskipun komunitas internasional mendukung pembentukan Israel pada tahun 1948, ini juga menciptakan ketidakpuasan yang sangat mendalam di kalangan penduduk dan pemerintah Arab yang merasa bahwa penduduk Yahudi menjadi korban dari kebijakan salah yang dilakukan oleh kekuatan Eropa selama perang, dan sudah seharusnya penduduk Arab Palestina tidak ikut bertanggung jawab juga atas permasalahan tersebut.

Kekecewaan semakin mendalam yang dirasakan oleh penduduk dan pemerintah beberapa negara Arab terhadap pembagian wilayah mandat Palestina oleh PBB menjadi dua negara yakni negara Yahudi yang akan dikenal sebagai Israel dan negara Arab. Kekecewan tersebut mengantarkan konflik baru yang dikenal sebagai perang Arab-Israel tahun 1948.

Setelah pengumuman kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948, lima negara Arab yakni Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Libanon melancarkan serangan terhadap terhadap negara Yahudi yang beru berdiri yakni Israel sebagai respons terhadap pembentukan negara baru tersebut.

Namun pada perang tersebut pihak koalisi Arab mengalami kekalahan. Sehinggal hasilnya, setelah gencatan senjata yang disepakati pada 1949 ditetapkan kembali batas wilayah baru bagi Israel. Kali ini wilayah Israel menjadi lebih luas sehingga menyebabkan terusirnya jutaan warga Arab Palestina.

Dikutip dari buku Constantin Zureiq yqng berjudul The Meaning of the Disaster persitiwa ini dikenal sebagai Nakba yang memiliki arti "Bencana". Perang Arab-Israel 1948 menciptakan luka yang mendalam, menentukan garis batas politik dan identitas di Timur Tengah, dan menjadi elemen sentral dalam konflik yang terus berlanjut antara bangsa Arab dan Israel hingga hari ini.

Krisis Suez pada tahun 1956 yang terjadi antara Mesir dengan Israel dan sekutunya juga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan konflik Arab-Israel pada masa itu. Krisis ini dipicu oleh presiden Mesir kala itu, Gamal Abdel Nasser, yang mengambil alih pengelolaan Terusan Suez dari perusahaan asing, memicu reaksi militer dari Israel, Inggris, dan Prancis. Meskipun krisis ini tidak langsung berkaitan dengan konflik Palestina-Israel, namun peristiwa ini memberikan dimensi baru dan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

Dalam konteks konflik Palestina-Israel, Krisis Suez memperkuat hubungan antara Israel dan negara-negara Barat, terutama Inggris dan Prancis. Keterlibatan negara Barat di sisi Israel selama krisis tersebut menciptakan persepsi di kalangan negara-negara Arab bahwa Israel merupakan sekutu de facto dari Barat.

Hal ini memperdalam ketidakpercayaan antara Arab dengan negara Barat pada umumnya, yang telah tumbuh sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Krisis Suez dengan demikian menjadi elemen penting dalam membentuk latar belakang politik dan diplomatik antara Arab, Israel, dan kekuatan Barat.

Perang Enam Hari pada tahun 1967 memiliki dampak yang sangat memukul negara-negara koalisi Arab yang berusaha untuk mengembalikan tanah Palestina ke tangan bangsa Arab. Pemicunya bermula dari ketegangan regional yang meningkat, ketidaksetujuan terhadap kebijakan Israel, dan blokade Selat Tiran oleh Mesir. Israel merespons dengan serangan militer yang memicu konflik berskala besar melibatkan Israel, Mesir, Yordania, dan Suriah. Hasil dari perang ini sangat merugikan pihak koalisi Arab tersebut, yang mana Israel berhasil merebut dan menguasai beberapa wilayah penting termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan.

Perang Enam Hari membawa dampak jangka panjang terhadap konflik Arab-Israel. Perang ini juga memiliki dampak langsung terhadap penduduk tanah Palestina yang masih bertahan di berbagai wilayah yang kemudian di duduki oleh Israel, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza yang memiliki populasi penduduk Palestina yang besar. Pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina yang direbut dari koalisi Arab tersebut mengarah pada pembentukan pemukiman Israel di wilayah itu, hal tersebut menjadi pemicu sengketa lahan yang semakin memburuk dengan penduduk Arab yang mendiami wilayah tersebut.

Setelah beberapa perang besar antara negara Arab dengan Israel terjadi sebelumnya, untuk kesekian kalinya koalisi dari negara Arab kembali mencoba untuk menyerang Israel. Pemicu perang ini adalah serangan mendadak Mesir dan Suriah selama Hari Yom Kippur oada tahun 1973. Yom Kippur sendiri diambil dari nama sebuah hari raya Yahudi. Serangan ini pada awalnya membuat Israel terkejut karena terjadi hampir bersamaan dengan pelaksanaan hari raya. Meskipun Israel awalnya terkejut, mereka berhasil membalikkan keadaan dan meluncurkan serangan balik yang kuat. Mesir dan Suriah menerima dukungan besar dari negara-negara Arab lainnya. Sementara perang ini juga menyeret dua kekuatan besar dunia pada saat itu yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Perang Yom Kippur menciptakan pergeseran signifikan dalam dinamika politik dan diplomatik di Timur Tengah. Setelah perang, dilakukan perundingan yang menghasilkan kesepakatan damai Camp David pada 1978 antara Israel dan Mesir. Setelahnya juga terjadi serangkaian peristiwa dan gerakan politik yang mengarah kepada pembentukan negara Palestina pada tahun 1988. Hal tersebut berkorelasi langsung dalam terciptanya konflik langsung antara negara Palestina berlawanan dengan Israel hingga detik ini.

Pada akhirnya, serangkaian perang yang menciptakan konflik Israel-Palestina membawa kita pada refleksi mendalam mengenai kerumitan dan kesulitan mencapai perdamaian di tengah sejarah yang sarat akan perang dan pertumpahan darah. Intinya kita semua mengharapkan rekonsiliasi antara Palestina dan Israel segera tercipta sebagai langkah krusial menuju perdamaian yang sejati.