Jakarta, IDN Times - Kebijakan pemerintah Kamboja dalam menggratiskan tiket pertandingan SEA Games 2023 justru menjadi bumerang. Banyak kasus yang muncul ke publik dan ternyata selama ini tak tersentuh sama sekali.
Hanya saja, distribusi tiket menjadi salah satu kasus yang paling menyorot perhatian. Sebab, publik protes dengan begitu kerasnya karena mereka kesulitan mendapat tiket demi mendukung atlet kesayangannya bertanding.
Pemerintah Kamboja telah merilis pernyataan kalau tiket pertandingan di SEA Games 2023 gratis untuk seluruh kalangan. Hanya saja, kebijakan itu tak dibarengi dengan proses distribusi yang rapi.
Karena tak ada sistem distribusi yang baik, publik berbondong-bondong datang ke venue pertandingan, seperti yang terjadi di Olympic National Stadium, 2 April 2023 lalu, ketika Kamboja berlaga di cabang olahraga sepak bola. Kemacetan dan antrean mengular terjadi jelang laga.
Saat itu, penonton berlomba-lomba ingin masuk stadion dan berharap mendapatkan tiket. Sialnya, tak semua kebagian tiket. Masih banyak penonton yang terpaksa harus menyaksikannya dari luar akibat tiket habis, termasuk Sum Sam Ath, remaja 16 tahun yang sudah antre lama demi mendapatkannya.
"Banyak orang yang tidak mendapat tiket. Kami hanya ingin nonton timnas Kamboja. Saya sedih tidak mendapat tiket," kata Sam Ath dikutip Nikkei Asia.
Perdana Menteri Kamboja, Samdech Techo Hun Sen, merasa maklum dengan protes publik. Sebab, venue yang ada di SEA Games 2023 terbatas kapasitasnya.
"Kami memberikan solusi untuk menyaksikan laga lewat layar yang dipasang di sekitar venue. Kami paham atas antusiasme Anda. Tapi, venue hanya bisa menampung 60 sampai 70 ribu penonton saja," ujar Samdech dilansir situs resmi SEA Games 2023.
Kekacauan juga terjadi di lingkaran pekerja yang mempersiapkan stadion pertandingan. Ratusan orang disebut dibiarkan tinggal di perumahan darurat yang tak layak huni untuk menghasilkan gaji 200 hingga 300 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp2,9 sampai Rp4,3 juta per bulannya.
Disebutkan, para pekerja memulai pekerjaan mereka sejak pukul 05.00 dan tak jarang berhenti di pukul 02.00 WIB. Lebih dari lima pekerja, bercerita pada Nikkei Asia, mereka belum dibayar selama dua bulan.
Kekacauan juga dirasakan oleh para atlet Kamboja. Seorang atlet bercerita, pada Desember lalu, otoritas olahraga Kamboja begitu bernafsu untuk menggunakan jasa atlet naturalisasi.
Meski mereka yang diminta main menolak, nyatanya otoritas olahraga Kamboja terus menambahkan beberapa atlet kelahiran luar negeri sebagai kompetitor atlet lokal. Hal ini menimbulkan kecemburuan tersendiri di internal kontingen.