Ini Tanggapan Edy Rahmayadi Soal Petisi Agar Tak Rangkap Jabatan

Petisi agar Edy mundur sebagai Ketua Umum PSSI sebenarnya sudah digulirkan sejak beberapa bulan lalu. Petisi kali pertama dibuat oleh peneliti organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho. 

"Melalui petisi ini dan demi masa depan sepak bola Indonesia, kami meminta Bapak Edy Rahmayadi mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Desakan ini didasarkan pada tiga alasan. Pertama, agar Bapak fokus memimpin Sumut selama lima tahun ke depan. Kedua, adanya regulasi yang melarang kepala daerah merangkap jabatan. Ketiga, dengan merangkap jabatan rawan terjadi conflict of interest," tulis Emerson di petisi tersebut. 

Per Kamis (27/9), petisi itu sudah diteken oleh 72.927 orang. Sementara targetnya, memperoleh 75 ribu tanda tangan. 

Lalu, apa tanggapan Edy atas petisi itu? Ternyata Edy mengaku siap mundur kalau ia terbukti tidak becus mengurusi PSSI. 

"Kalau itu benar adanya, gara-gara saya gubernur terus itu terjadi pembunuhan, saya akan tinggalkan ini (PSSI), karena berarti saya tidak becus," ujar Edy pada Rabu malam. 

Namun, ia mengaku justru ada motif terselubung dalam petisi itu. Ia menyebut bisa saja dari salah satu orang yang meneken petisi itu justru menginginkan kursi Ketum PSSI. 

"PSSI harus saya lindungi, karena ini amanah rakyat sampai tahun 2020," kata dia lagi. 

Selain Edy, ada pula beberapa nama yang kini menjadi pengurus di PSSI tetapi juga memiliki saham di tim sepak bola yang kini tengah bertanding. Dikutip dari Tirto, nama-nama itu antara lain Wakil Ketua PSSI, Joko Driyono, yang memiliki 95 persen saham Jakarta Indonesia Hebat yang juga mempunya 80 persen saham di Persija. Ada pula Kepala Staff Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto yang menjadi pemilik saham mayoritas di Arema FC, Malang. 

Lalu, Glenn Timothy Sugita yang merupakan Komisaris PT Liga Indonesia Baru yang juga memiliki saham tim Persib Bandung melalui PT Suria Eka Persada. Namun, menurut Edy walaupun ia juga memiliki saham di tim PSMS, itu tidak berpengaruh terhadap keputusannya di PSSI. 

"Tetapi PSMS saat ini merupakan tim yang paling banyak didenda oleh PSSI. Karena di situ sidang Komisi Disiplin yang menentukan," kata Edy. 

Sementara, dalam pandangan koordinator organisasi Save Our Soccer, Akmal Marhali, mustahil rangkap jabatan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Daripada mengganggu independensi, ia menyarankan nama-nama yang merangkap jabatan itu memilih salah satu posisi saja. 

"Seperti misalnya, Pak Iwan (Budianto) di Arema tetapi juga menjabat di Exco PSSI, kan tinggal dipilih saja, Arema diserahkan ke orang lain kan tidak ada masalah. Dia tetap orang Arema," kata Akmal di program yang sama. 

Netizen memberikan tanggapan yang beragam soal alasan mereka ikut meneken petisi tersebut. Ada yang mendorong agar Edy memilih tetap menjadi Gubernur Sumut dan melepas jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. 

Bahkan, ada netizen yang khawatir PSSI akan kembali dibekukan oleh organisasi sepak bola dunia, FIFA. Hal itu pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 2015 lalu. Akibatnya semua tim dari Indonesia tidak boleh melakukan interaksi sepak bola di level internasional termasuk berkompetisi di kompetisi FIFA dan AFC.