Jatah Tiket Piala Dunia 2026 Milik Iran Dicabut

Sesuai regulasi FIFA, setiap federasi negara peserta sebenarnya berhak mendapatkan alokasi kuota tiket sebanyak delapan persen setiap timnya bertanding. Namun, FFIRI memastikan tidak bisa mendistribusikan tiket tersebut karena jatahnya telah dicabut.

Kabar ini tentu menjadi pukulan telak bagi ribuan pendukung Iran yang sudah telanjur merencanakan perjalanan jauh-jauh hari untuk mendukung tim kesayangannya.

"Tidak ada kemungkinan untuk menyediakan bahkan satu tiket pun kepada pendukung tim nasional melalui federasi. Ini terjadi meskipun banyak penggemar sepak bola Iran, yang mengandalkan proses resmi yang telah diumumkan, sudah membuat berbagai persiapan untuk menghadiri pertandingan," bunyi pernyataan FFIRI, dikutip dari ABC News.

Iran yang akan melakoni seluruh laga Grup G di AS juga tidak mendapat visa secara utuh. Masih dari laporan yang serupa, dari 70 rombongan skuad Iran, 15 di antaranya tidak mendapat visa, termasuk Presiden FFIRI, Mehdi Taj.

Situasi itu memaksa skuad Iran memindahkan kampnya ke Tijuana, Meksiko. Mereka baru mendarat untuk memulai pusat pelatihannya pada Minggu (7/6/2026) dini hari waktu setempat.

Pelatih Amir Ghalenoei pun mengeluhkan kondisi tersebut. Itu karena Tim Mell kehilangan waktu berharga untuk beradaptasi dengan zona waktu dan idealnya tiba sepekan sebelumnya.

"Normalnya dalam turnamen seperti ini, pertimbangan kemanusiaan dan etika harus didahulukan daripada hal teknis. Namun, pertimbangan itu tidak diberikan kepada kami," sindir Ghalenoei.

Efek konflik Timur Tengah, AS memang membatasi pergerakan Iran di negaranya selama Piala Dunia 2026. Presiden Donald Trump bahkan sempat menyatakan kalau Iran lebih baik tidak datang, demi alasan keamanan mereka sendiri.

"Visa yang diperlukan bagi Iran untuk berkompetisi di Piala Dunia, termasuk untuk atlet dan staf pendukung yang diperlukan, telah dikeluarkan. Kami tidak akan membiarkan tim Iran menyalahgunakan sistem ini untuk menyelundupkan teroris ke Amerika Serikat dengan kedok palsu," kata seorang pejabat Departeman Luar Negeri AS.