Kontroversi Rangkap Jabatan Kapolri di PBSI dan ISSI
Jakarta, IDN Times - Kontroversi rangkap jabatan lagi-lagi terjadi di ranah olahraga Indonesia. Kini, hal itu melanda dua organisasi, yakni Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan ISSI Ikatan Sepeda Sport Indonesia.
Maklum, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang merupakan Sekretaris Jenderal PBSI, dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar ISSI pada Munaslub, Sabtu, 3 April 2021. Hal itu pun memantik perdebatan para pencinta olahraga nasional.
Hal itu membuat Listyo dipastikan punya dua posisi di dua organisasi berbeda. Lalu, apakah jabatan ganda yang diemban ia ini salah?
1. PB ISSI tak punya aturan larangan rangkap jabatan
Jika menilik regulasi, setiap PB punya aturan main sendiri soal masalah rangkap jabatan ini. Hal itu biasanya dituangkan dalam AD/ART yang berlaku di PB tersebut.
ISSI tak mempermasalahkan perihal rangkap jabatan yang diemban Listyo. Steering Committe Munaslub PB ISSI, Jadi Rajagukguk, menyebut tak ada yang dilanggar oleh Kapolri usai dipastikan jadi orang nomor satu federasi sepeda itu.
"Dalam AD/ART, tak ada yang mengatur rangkap jabatan. Tapi saya kira semua akan dikembalikan kepada ketua umum terpilih nantinya. Beliau yang memutuskan apakah akan memilih salah satu jabatan. Tapi, tak melanggar," kata Jadi dikutip ANTARA.