Suporter meminta bukti larangan dari FIFA
PSTI tagih solusi dari PSSI dan I.League
Ada empat poin yang didesak PSTI
Jakarta, IDN Times - Larangan suporter tim tamu datang ke stadion tetap berlaku di Super League musim 2025/26. Aturan ini ditegaskan Direktur Utama I.League (sebelumnya PT Liga Indonesia Baru), Ferry Paulus.
Larangan ini diberlakukan sejak Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa pada Oktober 2022 lalu. Kini, suporter mulai gerah dengan aturan tersebut, karena dianggap mengada-ngada.
Kecurigaan itu datang dari Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI). Mereka mendesak PSSI dan I.League transparan soal larangan tersebut.
Berkas dari FIFA yang melarang seluruh pertandingan Super League atau kasta di bawahnya harus dipublikasi. Mengingat, kalimat larangan dari FIFA hanya keluar dari mulut PSSI dan I.League.
"Kami belum pernah melihat dokumen resmi dari FIFA yang secara spesifik melarang kehadiran suporter tandang di liga domestik Indonesia. Ini bukan soal izin FIFA. Ini soal keberanian operator liga untuk mengelola risiko dan menjalin koordinasi yang baik dengan aparat keamanan serta komunitas suporter," kata Ketua Umum PSTI, Ignatius Indro dalam keterangan resminya.
PSTI justru miris dengan larangan suporter tamu hadir ke stadion. Hal ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dari operator dan federasi mencari solusi, terkait manajemen pertandingan dan kemamanan suporter.
"Kalau dua musim berturut-turut tidak ada kemajuan dalam manajemen pertandingan dan mitigasi risiko hanya dengan cara melarang, itu bukan solusi. Itu pembiaran. Dan ini merugikan semangat kompetisi serta merampas hak publik," ucap Indro.
Berikut empat poin yang didesak PSTI kepada PSSI dan I.League perihal kejelasan larangan suporter hadir di markas lawan.
1. Membuka secara transparan komunikasi dengan FIFA dan aparat keamanan mengenai dasar keputusan ini.
2. Melibatkan komunitas suporter dalam penyusunan standar pengamanan pertandingan.
3. Mengakhiri kebijakan jangka pendek yang menyudutkan suporter dan mulai menyusun regulasi berbasis edukasi, perlindungan, dan partisipasi.
4. Mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan aturan turunan UU Keolahragaan khususnya tentang suporter yang memaksa seluruh stakeholder melakukan edukasi kepada suporter hingga ke akar rumput.