Lebih dari 90% jaringan seluler di Sumatra Barat dan Utara pulih setelah banjir dan longsor
Aceh masih menunggu pemulihan listrik untuk mengaktifkan kembali 60% menara yang belum beroperasi
Pemerintah bekerja sama dengan operator seluler dan PLN untuk percepatan pemulihan layanan komunikasi
Pemulihan jaringan seluler di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat dan Sumatra Utara dilaporkan menunjukkan progres signifikan. Operator seluler mengatakan lebih dari 90 persen menara pemancar kembali beroperasi.
Pemerintah memastikan percepatan pemulihan dilakukan agar warga dapat kembali berkomunikasi dan mengakses informasi penting.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemulihan layanan komunikasi menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kebutuhan warga dan koordinasi penanganan bencana tetap berjalan.
“Para operator seluler melaporkan, di Sumatra Barat sudah 95 persen pulih dan Sumatra Utara 90 persen. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali,” ujar Meutya yang dikutip dalam situs resmi.
Per Senin (01/12/2025) pukul 00.00 WIB, total menara yang mengalami gangguan di tiga provinsi berjumlah 2.804 menara, terdiri dari 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara dan 154 di Sumatra Barat.
Pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat signifikan dalam empat hari ke depan seiring perbaikan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pengiriman material perbaikan ke daerah yang sulit dijangkau.
Selain pemulihan teknis, Menkomdigi mengapresiasi langkah operator seluler yang memberikan diskon tarif dan perpanjangan masa aktif kartu bagi pengguna di wilayah terdampak.
Meutya mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, serta memanfaatkan kanal resmi untuk informasi bencana melalui tautan https://s.id/TanggapBencanaSumatra.
Rapat koordinasi di Balai Monitoring Frekuensi Kota Medan dihadiri Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Direktur Utama PT Telkomsel, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Axiata, CRO Indosat Ooredoo, Perwakilan Starlink Indonesia, PT Pos Indonesia, dan pemerintah daerah terdampak.