Indonesia dan Uni Emirat Arab Kompak Bangun Pemerintah Digital

Kedua negara punya pandangan yang sama soal pentingnya transformasi digital untuk melayani masyarakat. Nezar mengakui bahwa meskipun ekonomi digital kita berkembang pesat, ada tantangan besar, yaitu kesenjangan talenta digital.

"Di sini, kita memiliki kesempatan unik untuk mengubah ide menjadi komitmen dan komitmen menjadi tindakan. Masyarakat kita mengharapkan pemerintah yang transparan, gesit, mudah diakses, dan inklusif. Kami berdua menyadari bahwa transformasi digital adalah kunci untuk memenuhi harapan," ujarnya.

Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia menetapkan lima prioritas, di antaranya

1. Transformasi pendidikan digital untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang mereka butuhkan.

2. Mempercepat platform talenta digital nasioanl agar dapat dimanfaatkan secara global di dunia kerja.

3. Memperkuat ekosistem inovasi dan kewirausahaan digital untuk membina tidak hanya pengguna, tetapi juga inovator.

4. Mendorong kolaborasi multipihak karena kemajuan memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, industri dan akademisi.

5. Perkuat tata kelola untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.12

Assistant Minister of Cabinet Affairs for Competitiveness and Experience Exchange, Abdulla Nasser Lootah menunjukkan komitmen serupa melalui inisiatif 10 juta pengembang perangkat lunak. 

Program ini bertujuan melatih generasi muda dengan keterampilan digital, seperti pemrograman dan akal imitasi (artificial intelligence/AI). Ini membuktikan bahwa baik Indonesia maupun UEA tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga pada manusianya, agar bisa bersaing di era ekonomi digital.

"Program ini adalah contoh bagaimana kami membekali anak muda dengan keterampilan digital untuk masa depan. Dengan memberikan pelatihan dalam pemrograman, kecerdasan buatan, dan literasi digital, kami memberdayakan anak muda untuk berkontribusi pada pembangunan nasional, berpartisipasi dalam ekonomi digital, dan menjadi inovator masa depan," katanya.

Poin menarik lainnya adalah perubahan cara pemerintah bekerja. Nezar dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh lagi hanya menjadi regulator yang membuat aturan, tapi harus menjadi fasilitator yang mempermudah inovasi dan pertumbuhan. Ini adalah perubahan besar yang menempatkan masyarakat dan inovator sebagai penggerak utama.

Model kolaborasi ini juga terlihat dari bagaimana kedua negara belajar dari satu sama lain melalui program pertukaran. Lootah menyebutkan, program ini memungkinkan para pemimpin dari kedua negara untuk berbagi wawasan dan mencari solusi bersama. Hal ini tidak hanya memperkuat institusi pemerintah, tapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mereka.