Infrastruktur Telekomunikasi Diperkuat, RI Kejar Kedaulatan Digital

Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital, Mulyadi, ST., MT menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan.

“Transformasi digital membutuhkan kondisi infrastruktur yang kokoh serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan industri. Dengan sinergi yang tepat, kita dapat mempercepat pemerataan konektivitas, meningkatkan daya saing nasional dan memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Hingga 2029 jangkauan serat optik per kecamatan diharapkan mencapai 90 persen dari 2025 yang jangkauan fiberisasinya hanya 72,5 persen. Jangkauan serat optik bisa meningkatkan penetrasi layanan konektivitas fixed broadband yang baru mencapai 20,83 persen dan pada 2029 ditargetkan 50 persen.

Fiberisasi juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan konektivitas fixed broadband dalam tiga tahun ke depan menjadi 100 Mbps dari tahun 2025 dengan kecepatan 32,1 Mbps.

Ketua Umum Asosisasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar fasilitas teknis, melainkan infrastruktur vital nasional yang menjadi fondasi utama transformasi digital Indonesia.

“Infrastruktur telekomunikasi merupakan tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan industri untuk memastikan pengelolaannya tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik dan kedaulatan nasional,” ujar Jerry.

Dalam diskusi, disoroti bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti tingginya biaya regulasi, duplikasi pembangunan jaringan, serta kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Sebagai solusi strategis, APJATEL mendorong pembentukan Operating Vehicle Company (OVC) sebagai entitas netral yang mengelola infrastruktur telekomunikasi pasif secara bersama.

OVC diharapkan dapat menjadi game changer dalam ekosistem telekomunikasi nasional dengan mendorong efisiensi biaya hingga 40–60 persen, mengurangi duplikasi pembangunan, serta meningkatkan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.

Konsep ini mengusung prinsip open access yang memungkinkan pemanfaatan infrastruktur secara efisien oleh berbagai operator, sekaligus menekan biaya investasi dan mempercepat perluasan jaringan secara nasional.

FGD Strategis Nasional APJATEL 2026 juga menghasilkan sejumlah komitmen, di antaranya:

• Mendorong harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan BMD untuk infrastruktur telekomunikasi.

• Penetapan tarif batas atas berbasis biaya yang adil, transparan, dan non-diskriminatif.

• Penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan infrastruktur digital.

• Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur bersama guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.