Menteri Komunikasi dan Informasi, Budi Arie Setiadi (IDN Times/Misrohatun)
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa kebijakan yang responsif dan adaptif sangat diperlukan agar kemajuan teknologi digital dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hubungan timbal balik antara pemerintah dengan para pelaku industri dipercaya dapat mendorong ruang kebijakan digital yang mampu mengakomodasi laju inovasi, pertumbuhan ekonomi serta kebermanfaatan bagi semua pihak.
Nota kesepahaman ini meliputi beberapa lingkup kerja sama, diantaranya:
- Pengembangan sumber daya manusia bidang digital.
- Penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah.
- Penguatan tata kelola AI yang bertanggung jawab.
- Penguatan implementasi dan praktik pelindungan data pribadi.
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dengan pelaku industri global untuk mengakselerasi kemajuan sektor digital Tanah Air.
Dia menyinggung aplikasi Prozorro, merupakan sistem pengadaan publik berbasis elektronik yang dibangun dan digunakan oleh pemerintah Ukraina, juga dibiayai pengembangannya oleh sektor privat.
Hanya dalam dua tahun beroperasi, platform tersebut berhasil meningkatkan transparansi proses pengadaan dan menghemat anggaran pemerintah ukraina sebesar USD1,9 miliar.
"Sebagai negara yang bercita-cita untuk bergabung dalam jajaran 10 negara dengan ekonomi terkuat pada 2045 kelak, indonesia tidak dapat berdiri sebagai pasar maupun pengguna teknologi semata," kata Budi Arie.
Indonesia sendiri memposisikan diri sebagai mitra strategis pengembangan teknologi digital global. Hal demikian dilakukan agar kemajuan sektor digital dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4-6,2 persen hingga tahun 2045.