Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat rekomendasi cakupan jaringan dari teknologi satelit Starlink. Diharapkan anak perusahaan SpaceX ini membantu jaringan telekomunikasi menjangkau daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) Kominfo, Nezar Patria usai menghadiri panel diskusi "Starlink di Indonesia: Peluang Kebijakan Publik dan Tantangan Kedaulatan Informasi" di Jakarta, pada Jumat (31/05/2024).
Wamen Nezar menjelaskan bahwa mereka akan mengarahkan Starlink untuk melayani daerah 3T. Untuk saat ini, pemerintah akan memonitor efektivitas Starlink yang baru beroperasi resmi di Indonesia, bagaimana dia bisa membantu konektivitas di daerah 3T.
Dia menjelaskan bahwa ini hanya rekomendasi. Masyarakat di luar 3T masih boleh menggunakan Starlink.
"Tapi namanya satelit, di atas, itu kan semua orang bisa menggunakan, bisa beli alatnya. Misal pakai pas lagi mancing di tengah laut, gak ada sinyal. Tergantung orang per orang," kata Nezar.
"Jadi gak ada anak emas buat Starlink, dia bisa saja menjangkau ke mana-mana karena kan fomatnya satelit. Dia di atas, bisa jangkau daerah 3T, sekaligus yang bukan 3T," jelasnya.
Meski begitu, Wamen Nezar mengingatkan landscape telekomunikasi di Indonesia ada banyak, termasuk fiber optik, base transceiver station (BTS), satelit dan lain-lain.
Masing-masing dari mereka punya kelebihan dan kelemahan. Misalnya, masyarakat yang ingin internet lebih cepat, fiber optik masih bisa unggul. Tapi jika ingin mendapat akses meski ada di daerah terpencil, termasuk saat di tengah laut, bisa menggunakan teknologi satelit.
Sementara untuk harga, pemerintah tidak akan mengaturnya. Mereka hanya akan melihat benefit untuk negara, misal dengan hitungan untuk pajak.
Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi bekerja sama dengan layanan satelit satelit milik Elon Musk itu. Teknologi ini akan digunakan untuk membantu antar-fasyankes primer di daerah terhubung dengan baik.
Starlink juga akan membantu proses pencatatan data imunisasi, skrining penyakit tidak menular (PTM), serta penimbangan balita secara digital di Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) yang dapat dilakukan dengan cepat.
Kehadiran Starlink ini membuat banyak pihak mempertanyakan peran dari Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1), yang didesain menuntaskan kekurangan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan.
Menurut Wamen Nezar, Starlink yang melayani Kemenkes tidak akan tumpang tindih dengan SATRIA-1, malah dianggap sebagai pelengkap.
"Starlink bisa melayani daerah yang tidak terjangkau SATRIA-1. SATRIA-1 kan kapasitasnya 150GB, dibagi ke 37.000 titik, jadi mungkin 5MB. Itu cukup membantu di area pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan pertahanan," imbuhnya.
Ada juga daerah-daerah yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh satelit pemerintah itu, sehingga membutuhkan koneksi dari teknologi lain.
"Kehadirannya (Starlink) itu complementer saja. Jadi opsi gitu yang bisa dipakai selain layanan yang ada di SATRIA-1," kata Wamen Nezar.