4 Referensi Situs Perubahan Tutupan Lahan dan Peringatan Deforestasi

MapBiomas berasal dari gabungan kata map yang berarti peta dan bioma, istilah untuk ekosistem skala luas. Akhiran “s” menunjukkan bentuk jamak, sehingga MapBiomas dapat diartikan sebagai peta berbagai bioma. Di Indonesia, MapBiomas menjadi salah satu platform paling komprehensif untuk memantau perubahan tutupan lahan secara historis dan sistematis, mulai dari tingkat nasional hingga lokal. Platform ini dikembangkan oleh jaringan masyarakat sipil dan akademisi untuk meningkatkan transparansi data lahan serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

MapBiomas pertama kali dikembangkan di Brasil pada 2015 dan diperluas ke Indonesia sejak 2017 melalui inisiatif Auriga Nusantara, yang menjalin kolaborasi berbagai organisasi masyarakat sipil di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Produk utama MapBiomas Indonesia, Koleksi 4.0, menyajikan peta tahunan tutupan dan penggunaan lahan pada periode 1990–2024, termasuk informasi kebakaran tahunan melalui modul FIRE. Pemetaan memanfaatkan citra Landsat serta teknologi machine learning dan cloud computing di Google Earth Engine, menghasilkan 10 kelas tutupan lahan, antara lain hutan alam, mangrove, savanna, perkebunan, pertanian, tambang, tambak, non-vegetasi, sawah, dan badan air.

Sebagai jejaring nasional yang terbuka untuk kolaborasi, MapBiomas Indonesia terus melibatkan akademisi dan komunitas sipil untuk memverifikasi dan memperbarui data. Beberapa lembaga, seperti HAKA Aceh, Save Our Borneo, JERAT Papua, dan mitra lainnya aktif berkontribusi dalam pengumpulan dan validasi informasi. Pembaruan koleksi secara berkala diharapkan tidak hanya memantau deforestasi, tetapi juga perkembangan reforestasi sehingga MapBiomas menjadi alat strategis untuk penelitian, perencanaan tata ruang, dan konservasi lingkungan di Indonesia.

SIMONTANA adalah sistem resmi pemerintah Indonesia yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memantau tutupan hutan dan perubahan lahan secara rutin. Sistem ini melakukan pemutakhiran data hutan nasional melalui aplikasi digital, melakukan pemantauan setiap tiga bulan, dan menggunakan interpretasi berdasarkan 23 kelas tutupan lahan sehingga perubahan hutan dapat terdeteksi secara sistematis dan terstruktur. Penggunaan SIMONTANA telah diakui secara internasional, termasuk oleh FAO sebagai sistem pemantauan hutan nasional yang valid dan andal dengan tingkat akurasi mencapai 92 persen.

Melansir situs resmi Kementerian Kehutanan, Universitas Maryland menegaskan bahwa SIMONTANA memenuhi standar internasional untuk pemantauan hutan secara komprehensif sehingga data kehutanan Indonesia setara dan dapat dipertanggungjawabkan seperti sistem global lainnya. Untuk meningkatkan ketelitian, mulai Januari 2026 satuan pengamatan deforestasi akan diperhalus dari 6,25 hektare menjadi 1 hektare. KLHK juga menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis perubahan lahan, termasuk deteksi devestasi mencapai tingkat kepercayaan 86 persen dan deforestasi mencapai 82 persen sehingga hasil pemantauan menjadi lebih detail, cepat, dan akurat.

Nusantara Atlas adalah platform digital yang menyajikan informasi tentang deforestasi dan perubahan tutupan lahan di Indonesia secara terpadu. Platform ini menggabungkan citra satelit, data konsesi, peringatan kebakaran, serta batas administratif sehingga publik, peneliti, dan pemangku kebijakan dapat memahami keterkaitan antara deforestasi dan pengelolaan lahan. Platform ini menyediakan akses default ke peringatan deforestasi untuk periode tertentu, seperti 30, 60, 180, atau 360 hari terakhir. Pengguna juga bisa menyesuaikan periode pantauan sesuai kebutuhan mulai 1 Januari 2022 hingga saat ini.

Sistem peringatan di Nusantara Atlas menggunakan dua algoritma utama, yaitu GLAD dan RADD. GLAD mendeteksi deforestasi secara mingguan menggunakan citra optik Landsat dengan resolusi 30 meter, sedangkan RADD melakukan pemantauan dua mingguan memakai citra radar Sentinel-1 resolusi 10 meter. Integrasi kedua algoritma ini memungkinkan Nusantara Atlas mendeteksi deforestasi yang mungkin terlewat oleh salah satu sistem yakni memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk hasil lebih akurat. Nusantara Atlas memiliki dashboard interaktif yang mengaitkan peringatan deforestasi dengan berbagai komponen penting tata guna lahan, termasuk konsesi sawit, kayu pulp, tambang, pabrik kelapa sawit, kawasan lindung, hingga batas administratif tingkat desa. Fitur ini memungkinkan pengguna cepat mengidentifikasi perusahaan yang melakukan pembukaan hutan, lokasi pabrik kelapa sawit, kawasan lindung, serta kabupaten dan kota terdampak deforestasi.

Global Forest Watch hadir sebagai platform internasional yang menyediakan transparansi luas mengenai kondisi hutan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Platform ini dikembangkan oleh World Resources Institute (WRI) bersama berbagai mitra global, sehingga pejabat pemerintah, LSM, peneliti, hingga masyarakat sipil bisa mengakses data hutan secara terbuka dan mudah.

Global Forest Watch memanfaatkan kombinasi citra satelit seperti NASA Landsat dan Sentinel, yang diproses menggunakan komputasi awan (cloud computing) untuk menangani volume data spasial besar. Platform ini menghadirkan berbagai layer data, seperti “tree cover loss/gain” untuk perubahan tutupan pohon, alert deforestasi dari algoritma GLAD atau sistem radar/SAR, data kebakaran, area lindung, serta informasi penggunaan lahan. Semua layer ini dapat diakses publik melalui peta interaktif secara online.

Pengguna dapat memilih area tertentu, mulai dari provinsi, kabupaten, atau konsesi, lalu memantau perubahan dari waktu ke waktu. Mereka juga bisa menerima peringatan dini saat terjadi deforestasi atau kebakaran, sehingga memungkinkan respons cepat melalui patroli lapangan, investigasi, atau advokasi. Pemantauan ini tidak hanya bergantung pada satu sumber data, tetapi memanfaatkan ekosistem yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran lebih akurat mengenai kondisi hutan.

Semua situs di atas berperan penting dalam proses pengamatan kondisi hutan dan tutupan lahan di Indonesia. Namun, pemantauan data saja tidak cukup tanpa adanya tindak lanjut. Agar dampaknya terasa nyata, hasil pemantauan harus menjadi dasar perumusan kebijakan, pengawasan izin, hingga edukasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu!