UNESCO Soroti AI di Dunia Pers, Apa yang Dikhawatirkan?

Salah satu kekhawatiran terbesar UNESCO bukan semata-mata kehadiran AI, melainkan perubahan besar terhadap ekosistem informasi. Teknologi generatif kini mampu menghasilkan teks, gambar, suara, hingga video yang semakin sulit dibedakan dari karya manusia. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat penyebaran misinformasi, disinformasi, maupun konten manipulatif dalam skala yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

Mengutip ANTARA News (26/6/2026), Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menilai perkembangan teknologi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat memproduksi, mengonsumsi, sekaligus mempercayai informasi. Karena itu, kolaborasi internasional dinilai menjadi kebutuhan penting agar transformasi digital tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kualitas informasi publik.

Kekhawatiran terhadap dampak AI menjadi alasan mengapa isu integritas informasi mendapat perhatian besar dalam forum UNESCO. Bagi organisasi tersebut, kepercayaan publik terhadap media merupakan fondasi demokrasi yang harus dijaga. Karena itu, perkembangan AI tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas informasi yang diterima masyarakat. Indonesia turut memperkuat komitmennya dalam menjaga integritas informasi sekaligus meningkatkan keselamatan jurnalis di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Komitmen tersebut disampaikan dalam The 70th Meeting of the Bureau of the Intergovernmental Council of UNESCO's International Programme for the Development of Communication (IPDC) yang berlangsung di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Prancis.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia hadir sebagai Wakil Ketua Grup IV IPDC dan berpartisipasi dalam pembahasan arah kebijakan pengembangan media global yang kini menghadapi disrupsi teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Forum yang dibuka oleh UNESCO Assistant Director-General for Communication and Information, Mariya Gabriel, dan dipimpin Chair IPDC Ambassador Kano Takehiro itu menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan media, integritas informasi, jurnalisme lingkungan, hingga pemanfaatan AI. Sebanyak 48 proyek internasional periode 2026–2027 juga disetujui untuk memperoleh pendanaan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa UNESCO tidak hanya membahas tantangan AI secara konseptual, tetapi juga mulai menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem media global menghadapi transformasi digital.

Meski banyak membahas tantangan, UNESCO tidak memandang AI sebagai ancaman yang harus dihindari sepenuhnya. Teknologi tersebut juga dinilai mampu membantu ruang redaksi meningkatkan produktivitas, mempercepat proses kerja jurnalistik, hingga memperkuat infrastruktur media apabila digunakan secara etis dan bertanggung jawab.

Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Satrya Wibawa, menilai posisi Indonesia sebagai Wakil Ketua Grup IV IPDC memberikan peluang strategis untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk penguatan kapasitas jurnalis dan pemanfaatan AI bagi infrastruktur media. "Sebagai Wakil Ketua Grup IV IPDC, Indonesia dapat mendorong langkah-langkah praktis melalui penguatan koordinasi antarnegara anggota, identifikasi kebutuhan prioritas sektor media, peningkatan kapasitas jurnalis, serta memastikan isu keselamatan jurnalis, literasi media, dan transformasi digital menjadi bagian penting agenda kerja IPDC ke depan," ujarnya, mengutip ANTARA News (26/6/2026).

Satrya menambahkan bahwa pembahasan mengenai dampak AI terhadap jurnalisme sangat relevan bagi Indonesia yang tengah menjalankan transformasi digital secara masif. Menurutnya, penguatan pemanfaatan AI bagi infrastruktur media Indonesia menjadi isu yang signifikan sehingga teknologi tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas ekosistem media tanpa mengesampingkan aspek etika, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Keputusan IPDC menjadikan dampak AI terhadap jurnalisme sebagai agenda utama pada sidang berikutnya menunjukkan bahwa isu ini diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Seiring kemampuan AI yang semakin canggih, tantangan mengenai etika, transparansi, akuntabilitas, hingga perlindungan terhadap profesi jurnalis juga diperkirakan akan semakin kompleks.

Bagi Indonesia, pembahasan tersebut memiliki arti penting karena transformasi digital sedang berlangsung di berbagai sektor. Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Satrya Wibawa, menilai penguatan pemanfaatan AI bagi infrastruktur media Indonesia menjadi isu yang sangat signifikan. Melalui keterlibatan aktif dalam forum UNESCO IPDC, Indonesia juga ingin berkontribusi dalam penyusunan kebijakan global yang memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif, bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap media di era AI.

Perhatian UNESCO terhadap AI bukan berarti organisasi tersebut menolak perkembangan teknologi. Sebaliknya, UNESCO ingin memastikan bahwa inovasi digital berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kualitas informasi, kebebasan pers, dan keselamatan jurnalis yang menjadi fondasi masyarakat demokratis. Melalui forum IPDC, pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa masa depan dunia pers tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengadopsi teknologi terbaru.

Yang tidak kalah penting adalah menjaga integritas informasi, memperkuat literasi media, dan memastikan AI dimanfaatkan secara etis agar kepercayaan publik terhadap media tetap terpelihara di tengah derasnya arus informasi digital. Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam forum tersebut juga menjadi wujud komitmen untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi turut berperan dalam merumuskan arah kebijakan global yang berpihak pada kepentingan publik. Jadi, yang menjadi perhatian UNESCO bukanlah AI semata, melainkan bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan tanpa mengorbankan integritas informasi, kebebasan pers, dan kepercayaan publik terhadap media.