Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi passport sebuah negara
ilustrasi passport sebuah negara (pexels.com/Tima Miroshnichenko)

Intinya sih...

  • Peralihan ke sistem visa digital membawa biaya baruNegara meninggalkan sistem visa konvensional dan beralih ke platform digital yang terintegrasi, membutuhkan anggaran berkelanjutan untuk pengembangan teknologi.

  • Visa kini berfungsi sebagai alat penyaringan awalVisa tidak lagi sekadar izin masuk administratif, tetapi lapisan awal untuk membaca niat dan profil pengunjung, memakan waktu dan sumber daya.

  • Pajak turis digabung ke dalam biaya visaPajak turis digabung langsung ke dalam biaya visa atau izin perjalanan, mengurangi beban operasional di lapangan bagi negara.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Banyak orang baru menyadari naiknya biaya visa ini saat sudah berada di tahap akhir perencanaan perjalanan. Bukan saat membaca berita, bukan pula saat ngobrol soal destinasi, tapi ketika membuka laman resmi visa dan melihat angka yang terasa berbeda dari ingatan terakhir. Tidak melonjak ekstrem, tapi cukup untuk membuat dahi berkerut sebentar.

Visa yang dulu terasa seperti formalitas kini mulai terasa sebagai bagian serius dari anggaran perjalanan. Perubahan ini tidak datang bersamaan di semua negara, tapi arahnya mirip. Negara-negara favorit wisatawan global mulai menyesuaikan biaya masuknya. Menariknya, kenaikan ini jarang diumumkan dengan kata naik. Ia hadir lewat istilah yang terdengar teknis dan netral. Penyesuaian sistem, pembaruan kebijakan, atau integrasi layanan.

Di balik bahasa yang rapi itu, ada realitas baru dalam dunia traveling. Perjalanan lintas negara kini tidak lagi sesederhana beberapa tahun lalu. Visa bukan cuma soal izin, tapi juga tentang bagaimana sebuah negara mengatur ritme kunjungan. Dan di 2026, perubahan itu mulai terasa lebih nyata di kantong pelancong.

1. Peralihan ke sistem visa digital membawa biaya baru

ilustrasi passport sebuah negara (pexels.com/Borys Zaitsev)

Banyak negara kini meninggalkan sistem visa konvensional dan beralih ke platform digital yang sepenuhnya terintegrasi. Prosesnya memang terasa lebih ringkas dari sisi pemohon. Dokumen diunggah secara daring, pembayaran dilakukan tanpa tatap muka, dan hasilnya bisa dipantau real time. Namun, di balik kemudahan itu ada biaya pengembangan teknologi yang tidak kecil.

Negara perlu membangun sistem, menjaga keamanannya, dan memperbaruinya secara berkala. Semua itu membutuhkan anggaran berkelanjutan. Cara paling masuk akal untuk menutupnya adalah melalui penyesuaian biaya visa. Kenaikannya sering kali tidak besar, tapi konsisten. Dari sudut pandang negara, ini investasi jangka panjang. Dari sisi pelancong, hasil akhirnya tetap sama, visa terasa lebih mahal dari sebelumnya.

2. Visa kini berfungsi sebagai alat penyaringan awal

ilustrasi passport sebuah negara (pexels.com/Kenneth Surillo)

Di 2026, visa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai izin masuk administratif. Ia berperan sebagai lapisan awal untuk membaca niat dan profil pengunjung. Negara ingin tahu lebih banyak sebelum seseorang benar-benar datang. Durasi tinggal, pola perjalanan, hingga potensi risiko kini diperhatikan lebih detail. Proses ini membutuhkan evaluasi yang lebih mendalam dibandingkan era sebelumnya.

Ada tambahan verifikasi, ada penyesuaian kategori, dan ada standar baru yang harus dipenuhi. Semua proses itu memakan waktu dan sumber daya. Biaya visa pun ikut menyesuaikan kompleksitas tersebut. Tujuannya bukan menutup pintu, melainkan mengatur arus masuk dengan lebih terukur. Visa menjadi filter yang bekerja sebelum perjalanan dimulai.

3. Pajak turis mulai digabung ke dalam biaya visa

ilustrasi passport sebuah negara (pexels.com/ Marta Branco)

Di beberapa destinasi populer, pajak turis tidak lagi dibayar terpisah saat tiba di bandara. Skema ini dianggap lebih praktis dan mudah dikontrol. Pajak tersebut kemudian digabung langsung ke dalam biaya visa atau izin perjalanan. Bagi negara, sistem ini mengurangi beban operasional di lapangan.

Bagi wisatawan, angka yang terlihat di awal menjadi lebih besar. Padahal, sebagian biaya itu sebenarnya bukan murni visa. Ia mencakup kontribusi untuk pemeliharaan kota, lingkungan, hingga fasilitas publik. Penggabungan ini membuat visa terlihat melonjak, meski komponennya lebih beragam. Di 2026, pendekatan semacam ini semakin lazim. Visa tidak lagi berdiri sendiri sebagai dokumen, tapi sebagai paket kebijakan masuk.

4. Tekanan over-tourism membuat negara lebih berhitung

ilustrasi passport sebuah negara (pexels.com/Tyler Leigh Vivier)

Destinasi favorit dunia menghadapi tantangan yang sama yakni jumlah wisatawan yang melampaui kapasitas. Over-tourism tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga kehidupan warga lokal. Banyak negara mulai mencari cara untuk mengendalikan arus kunjungan tanpa larangan terbuka. Salah satu pendekatan paling halus adalah lewat penyesuaian biaya. Visa menjadi instrumen yang efektif karena bekerja sebelum perjalanan terjadi.

Kenaikan biaya membuat wisatawan berpikir lebih matang. Bukan soal mampu atau tidak, tapi soal kesiapan. Dengan cara ini, kunjungan menjadi lebih terencana dan terseleksi secara alami. Negara tidak perlu mengatakan jangan datang, tapi cukup mengatur ritmenya. Dan visa menjadi alat yang paling masuk akal untuk itu.

5. Visa kini dipandang sebagai instrumen kebijakan negara

ilustrasi passport sebuah negara (pexels.com/DΛVΞ GΛRCIΛ)

Di 2026, nilai visa tidak lagi ditentukan semata oleh biaya administrasi. Ia berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi, hubungan internasional, dan strategi pariwisata jangka panjang. Perubahan nilai tukar, inflasi global, hingga dinamika geopolitik ikut memengaruhi keputusan ini. Visa menjadi bagian dari cara negara mengelola posisinya di dunia. Karena itu, perubahan biaya sering terasa tiba-tiba bagi pelancong. Padahal, ia adalah hasil dari pertimbangan yang panjang dan kompleks. Dari sudut pandang negara, visa adalah alat pengatur. Dari sudut pandang wisatawan, ia adalah pintu masuk. Ketika fungsi visa berubah, harganya pun ikut menyesuaikan. Dan itulah yang mulai terasa di 2026.

Perubahan biaya visa di 2026 pada dasarnya bukan kejutan mendadak, melainkan hasil dari pergeseran cara negara mengelola pariwisata. Beberapa negara di Eropa, misalnya, mulai mengintegrasikan izin perjalanan digital dan pajak turis dalam satu proses yang lebih rapi, sehingga biaya di awal terlihat lebih tinggi. Jepang dan Korea Selatan juga memperkuat sistem pra-kedatangan untuk memastikan arus wisatawan tetap terkendali tanpa mengorbankan pengalaman berkunjung.

Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara populer melakukan penyesuaian bertahap agar infrastruktur dan lingkungan tidak terbebani. Polanya serupa yakni visa tidak lagi berdiri sendiri sebagai dokumen administratif, tapi menjadi bagian dari kebijakan yang lebih besar. Bagi pelancong, ini bukan sinyal untuk berhenti bepergian. Justru sebaliknya, ini ajakan untuk merencanakan dengan lebih sadar. Memahami bahwa biaya visa kini mencerminkan banyak hal di balik layar. Dan bahwa perjalanan di era sekarang bukan hanya tentang destinasi, tapi juga tentang bagaimana sebuah negara mengatur cara kita datang dan pergi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team