Gelombang PHK Ancam Kolombia Imbas Reformasi Ketenagakerjaan Petro
- Reformasi ketenagakerjaan Kolombia memperketat kontrak kerja, upah lembur, dan tunjangan kerja.
- PHK massal di sektor keamanan dikhawatirkan akibat kenaikan biaya operasional.
- Regulasi baru mengakibatkan lonjakan biaya pegawai rumah sakit dan penyesuaian anggaran besar.
Jakarta, IDN Times - Sektor keamanan dan rumah sakit Kolombia mulai mengeluarkan peringatan pada Senin (21/7/2025), terkait gelombang pemutusan hubungan kerja dan kenaikan biaya operasional. Hal itu disampaikan setelah Presiden Gustavo Petro menandatangani undang-undang ketenagakerjaan baru.
Pada Juni 2025, Senat Kolombia menyetujui reformasi tenaga kerja ini, yang langsung memicu kekhawatiran dari pelaku industri terkait dampak finansial yang membebani dunia usaha.
1. Rincian perubahan undang-undang yang memicu kekhawatiran
Presiden Gustavo Petro pada Juni 2025, secara resmi mengesahkan revisi undang-undang ketenagakerjaan yang memperketat aturan kontrak kerja dan memperbesar upah lembur serta tunjangan kerja saat hari libur. Perubahan penting meliputi peningkatan tarif upah lembur dan pembatasan kontrak kerja jangka pendek.
“Saya menandatangani reformasi ketenagakerjaan di depan Bolivar dan para pekerja,” menurut Petro dalam keterangan resmi.
Parlemen Kolombia mencatat bahwa undang-undang ini akan mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan kesehatan dan pensiun bagi pekerja paruh waktu serta kurir aplikasi digital.
“Penyesuaian ini akan meningkatkan beban usaha kecil dan menengah secara signifikan,” kata senator oposisi.
Data resmi pemerintah mengungkapkan bahwa biaya tenaga kerja diperkirakan naik hingga 35 persen, yang berpotensi memicu pengurangan karyawan secara besar-besaran, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada jam kerja bergilir.
2. Kecemasan perusahaan keamanan terkait dampak PHK massal
Serikat pengusaha jasa keamanan mengumumkan pada Senin (21/7/2025), bahwa penambahan beban penggajian akan menyulitkan mereka mempertahankan jumlah pegawai saat ini. Seorang eksekutif sektor keamanan menjelaskan bahwa biaya operasional akan melonjak dan pilihan yang tersedia adalah mengurangi staf atau mengalihkan sebagian pekerjaan ke luar sektor formal akibat tekanan finansial berlebih.
“Kami melihat potensi besar PHK dan kemungkinan meningkatnya pekerja informal di bidang keamanan,” kata perwakilan asosiasi bisnis.
Pengusaha menegaskan mereka akan mengikuti aturan yang berlaku, walaupun harus melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja tetap dan memberlakukan kontrak kerja yang lebih ketat di masa yang akan datang.
3. Lonjakan biaya rumah sakit dan sektor kesehatan akibat regulasi baru
Asosiasi rumah sakit menyatakan bahwa peraturan baru berdampak signifikan pada biaya pegawai dan pengeluaran rumah sakit secara umum. Petugas rumah sakit menyatakan bahwa kenaikan upah pada malam hari, hari Minggu, dan hari libur membebani struktur keuangan rumah sakit, dengan efek domino terhadap harga pelayanan publik di sektor kesehatan.
Hasil peninjauan bisnis rumah sakit menunjukkan bahwa dengan bertambahnya kewajiban tunjangan pegawai, banyak rumah sakit menghadapi penyesuaian anggaran besar guna menghindari defisit dan penutupan layanan.
“Kenaikan biaya tenaga kerja berpotensi membuat sebagian rumah sakit kecil tutup atau harus mengurangi pelayanan,” kata perwakilan rumah sakit menyampaikan kekhawatiran, dilansir India Times.
