Buntut Beras Oplosan, Pramono Minta Beras dari Food Station Ditarik
- Pramono minta beras PT Food Station ditarik dari pasaran
- Direktur Keuangan jadi PLT Direktur Utama PT Food Station
- Tiga pejabat PT Food Station ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta agar beras yang diproduksi PT Food Station Tjipinang Jaya ditarik dari pasaran. Hal ini buntut penetapan Direktur Utama (Dirut) PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, sebagai tersangka kasus beras oplosan.
"Bagaimana dengan hal yang sudah terjadi di lapangan? Kalau bisa ditarik saya minta untuk ditarik. Tapi ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi," ucap Pramono, Senin (4/8/2025).
1. Pramono tunjuk Direktur Keuangan jadi PLT
Pramono menjelaskan pihaknya juga sudah mengangkat Direktur Keuangan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai Plt Direktur Utama.
"Direktur utama yang sebelumnya, sebelum ini sudah mengajukan surat pengunduran diri, termasuk direktur operasinya sudah mengajukan surat pengunduran diri. Saya sudah menyepakati, menyetujui dan saat itu juga saya sudah mengangkat direktur keuangan sebagai Plt direktur utama, agar food station itu tetap berjalan dengan baik," ucapnya.
2. BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah
Pramono menekankan, kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras premium oleh Satgas Pangan Polri menjadi momentum memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Pramono meminta seluruh jajaran direksi BUMD untuk mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.
“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” kata dia.
3. Tiga pejabat PT Food Station ditetapkan sebagai tersangka
Sebelumnya, tiga pejabat PT Food Station ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri. Mereka adalah Dirut Karyawan Gunarso, Direktur Operasional Ronny Lisapaly, dan Kepala Seksi Quality Control berinisial RP. Ketiganya diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan SNI 6128:2020 dan melanggar sejumlah peraturan terkait mutu pangan.
Meski tiga pejabat food station ditetapkan sebagai tersangka, Pramono memastikan, layanan distribusi pangan untuk masyarakat tetap berjalan normal.
“Yang paling penting adalah layanan publik tidak boleh berhenti. Distribusi pangan strategis tetap harus berjalan lancar, karena ini menyangkut kepentingan jutaan warga Jakarta,” kata Pramono.
Gubernur Pramono telah meminta jajaran manajemen food station untuk meningkatkan pengawasan internal, serta membuka kanal pengaduan publik. Masyarakat dapat melaporkan temuan beras yang tidak sesuai standar ke nomor 0821-3700-1200.
