Gereja Protestan Indonesia Minta Prabowo Jamin Hak Warga untuk Ibadah
- GPI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pembubaran ibadah
- GPI imbau seluruh umat Kristiani agar tenang dan tidak membalas
- Menag harap peristiwa intoleransi di Padang kejadian terakhir di Indonesia
Jakarta, IDN Times - Gereja Protestan Indonesia (GPI) merespons peristiwa pembubaran paksa kegiatan ibadah di Padang, Sumatra Barat, baru-baru ini. Aksi pembubaran paksa kegiatan ibadah itu disaksikan secara langsung oleh pimpinan rumah doa, Pendeta Dachi.
Sekretaris Umum GPI, Pendeta Henrek Lokra, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas terhadap meningkatnya intoleransi yang merusak sendi kehidupan bangsa.
"Tindakan nyata dari kepala negara sangat diperlukan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali, mendapatkan kepastian hukum dan jaminan terhadap kebebasan beribadah secara aman," ujar Henrek dalam keterangan tertulis, Rabu (30/7/2025).
Henrek menuntut pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, agar memberikan pernyataan resmi ke ruang publik. Prabowo agar memberikan jaminan perlindungan nyata terhadap hak-hak kebebasan beragama seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan dan berjumlah kecil.
"Sikap diam atau ambigu pemerintah hanya akan memperkuat keyakinan publik bahwa negara tidak hadir, dan melakukan pembiaran dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap warga negaranya," kata dia.
Sementara, Henrek mengatakan, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, hanya menyesalkan terjadinya pembubaran ibadah di gereja. Ini merupakan peristiwa pembubaran ibadah ketiga yang terjadi pada 2025.
1. GPI desak aparat penegak hukum mengusut tuntas pembubaran ibadah
Henrek juga mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dan mengadili para pelaku secara adil, terbuka dan tegas. Negara, kata GPI, tak boleh tunduk pada tekanan kelompok intoleran yang menciptakan ketakutan dan teror di masyarakat.
"Tindakan yang tegas dari penegak hukum akan menjadi pesan penting bahwa hukum berdiri di atas semua golongan," kata dia.
Henrek menyerukan kepada tokoh-tokoh agama, masyarakat sipil, serta organisasi lintas iman, untuk membangun solidaritas dan rekonsiliasi serta mengedukasi masyarakat, agar kembali kepada nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman sebagai anugerah bangsa.
2. GPI imbau seluruh umat Kristiani agar tenang dan tidak membalas
GPI juga mengimbau seluruh umat Kristiani di Indonesia agar tetap tenang dan tidak membalas dengan kekerasan. Umat Kristiani diimbau membalas dengan kasih, hikmat, dan keberanian moral.
"Namun demikian, umat juga tidak boleh pasrah terhadap ketidakadilan. Gereja terpanggil untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak konstitusional secara damai namun tegas," kata Henrek.
GPI menegaskan kebebasan beribadah merupakan hak konstitusional yang dijamin di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2).
"Pelanggaran terhadap hak tersebut adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan demokrasi itu sendiri," kata Henrek.
GPI juga menyampaikan dukacita dan keprihatinan yang mendalam bagi umat Kristiani di Padang yang menjadi korban tindak kekerasan dan kehilangan rasa aman.
"GPI juga berseru kepada seluruh gereja dan komunitas iman di Indonesia, agar tidak membiarkan ketakutan menguasai, tetapi bangkit bersama sebagai suara moral bangsa untuk menolak intoleransi dan kekerasan dalam bentuk apapun," tutur Henrek.
3. Menag harap peristiwa intoleransi di Padang adalah kejadian terakhir
Sementara, Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyesalkan peristiwa pembubaran aktivitas rumah doa umat Kristiani di Padang, Sumatra Barat. Ia berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir.
"Kami lagi mencari data ya. Saya akan secepatnya dan mengurus tim kami ke Padang. Saya berharap itulah peristiwa yang terakhir kejadian di Indonesia. Ini obsesi, kesalahpahaman dan sebagainya itu harus dihentikan," kata Nasaruddin di Jakarta, kemarin.
Peristiwa intoleransi menyebabkan citra Indonesia buruk di ruang publik. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Sumbar, untuk mengatasi masalah intoleransi tersebut. Dia mengklaim isu serupa di Jawa Barat sudah diatasi.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Kanwil-nya dan akan diutus tim ke sana untuk mencari solusi yang terbaik. Saya mendengar itu sudah terkendali oleh kawan-kawan dan pihak aparat. Tapi apapun juga, itu adalah sebuah pencitraan negatif dari bangsa kita dan saya berharap jangan ada lagi kasus-kasus seperti ini dan saya pribadi sangat menyesalkan," ujar Menag.
