Kemenpar Gandeng Banyak Lembaga Bangun Pariwisata Berbasis Ekonomi Rakyat

Menteri Pariwisata dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Kementerian Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025).

Kemenpar dan Kementerian UMKM akan berfokus pada pembangunan pariwisata berbasis ekonomi rakyat. Menjadikan desa wisata sebagai pusat pertumbuhan UMKM, dengan memberikan akses permodalan melalui KUR dan pendanaan. Selain itu, mereka juga akan memperkuat pemasaran produk dan memfasilitasi investasi skala kecil hingga menengah.

"Pemasaran produk akan kita perkuat dan investasi skala kecil menengah kita fasilitasi. Kami ingin setiap wisatawan yang datang dan pulang dari desa wisata membawa cerita soal produk dan kenangan yang lahir dari tangan-tangan UMKM Indonesia," kata Widiyanti.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Kementerian Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025).

Kerja sama ini juga dilakukan bersama KLH untuk membangun pariwisata berkelanjutan, dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

"Kolaborasi ini mencakup penyelarasan kebijakan peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata," kata Widiyanti.

Sementara, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menilai, sektor pariwisata bisa menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Kami menyambut baik MoU ini agar ada koordinasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program, lebih banyak lagi pertukaran informasi. Saya rasa dengan ini kita harus saling mendukung, memberikan atensi satu sama lain," kata Diaz.

Kepala Badan Gizi Nasional bersama Menteri Pariwisata pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Kementerian Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025).

Kemenpar rencananya akan memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan pada enam Politeknik Pariwisata, serta melibatkan desa wisata dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Diketahui, dukungan tersebut dilakukan bersama BGN guna perkuat pelaksanaan MBG yang menjadi salah satu agenda nasional pemerintah.

"Kualitas pariwisata juga bergantung pada kesehatan masyarakatnya. Karena itu kami bangga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis. Bahkan sebelum MoU ini ditandatangani, kami telah berpartisipasi dalam pelatihan calon kepala dapur bagi sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Ada sekitar 1.600 yang kami bina sebagai bagian dari tata kelola makanan yang bersih dan sehat yang diselenggarakan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada Juni 2025," kata Widiyanti.

Kepala Basarnas pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Kementerian Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025).

Kemenpar turut memprioritaskan faktor keamanan dan keselamatan di setiap destinasi pariwisata,. Mereka melakukan kolaborasi dengan Basarnas guna meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui pelatihan keahlian pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan sistem komunikasi terpadu, dan operasi penyelamatan wisatawan.

"Bersama Basarnas, kami menguatkan kapasitas SDM pariwisata dan destinasi alam dengan pencegahan dan penanganan keadaan darurat. Dengan rasa aman, wisatawan akan kembali merekomendasikan Indonesia kepada dunia dan menjaga citra pariwisata kita," kata Widiyanti.

Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Jakarta. © Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id)

Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kerja samaBGN dan Kemenpar akan menghasilkan banyak potensi.

"Kami sangat senang ketika Kementerian Pariwisata ternyata memiliki beberapa lembaga pendidikan yang bisa kemudian menjadi tempat belajar para kepala pada Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para penjamah makanan. Akademi, Politeknik, dan juga lembaga-lembaga di bawah Kementerian Pariwisata sudah bisa menghasilkan produk-produk makanan yang berkualitas dan itu akan menjadi tempat pelatihan," kata Dadan.

Selain itu, dia juga menargetkan penerima manfaat MBG capai 82,9 juta pada akhir tahun.

"Kami sedang mengejar target untuk bisa melayani minimal 20 juta yang akan dibacakan oleh Presiden pada 15 Agustus 2025. Dan target kami sampai akhir tahun adalah 82,9 juta (penerima manfaat) yang bisa melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA," kata dia.

Potret Desa Wisata Pulau Ay di Banda Neira (jadesta.kemenparekraf.go.id)

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, pendekatan awal dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM adalah melalui sektor pariwisata.

"Kalau kita ingin mendorong proses pertumbuhan ekonomi dalam hal ini UMKM melalui sektor pariwisata, banyak sekali potensi dan peluangnya," kata Maman.

Diketahui, sudah ada lebih dari 6.000 desa wisata terdaftar dalam platform Jejaring Desa Wisata.