Prabowo Terkesan Membiarkan Orang-Orang Jokowi Diproses Hukum
- Noel tetap kena OTT KPK meski mengaku setia kepada Prabowo
- Pengaruh Jokowi di Kabinet Prabowo melemah
- Kasus Noel dikhawatirkan dipolitisasi
Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menilai Presiden Prabowo Subianto terkesan membiarkan 'orang-orang Jokowi' diproses hukum.
Termasuk, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam proses pengurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Hal itu disampaikan Bivitri dalam program Ngobrol Seru by IDN Times bersama Jurnalis Senior, Budiman Tanuredjo, dengan host Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, Kamis (21/8/2025) malam.
Dalam kesempatan ini, Uni Lubis menanyakan apakah penangkapan Noel adalah sebuah tanda 'orang-orang Jokowi' yang bermasalah 'disingkirkan'. Atau memang sengaja 'dibiarkan' untuk menjalani proses hukum atas kasus yang menimpanya.
“Jadi mungkin kalimat keduanya Mbak Uni yang lebih pas, dibiarkan. Karena ini bukan kriminalisasi seperti halnya Tom Lembong. Tapi kalau ini bukan, Ini memang ada salahnya. Jadi didiamkan itu betul. Saya sendiri baru melihat ini gejala awal,” ujar Bivitri.
“Karena buat saya kunci untuk melihat gejala-gejala Jokowi mulai berpisah dengan Prabowo itu sebenarnya ada di lembaga penegak hukum. Kapolri sama Jaksa Agung,” lanjutnya.
1. Noel tetap kena OTT KPK meski mengaku setia kepada Prabowo
Bivitri mengingat kembali ketika dalam suatu kesempatan, Noel memperlihatkan diri mulai menyerah jadi relawan Jokowi Mania, dengan melontarkan pernyataan ia sekarang setia kepada Prabowo.
“Itu kan sebenarnya cara dia untuk bilang, ‘Sekarang kesetiaan saya udah pindah, jadi tolong saya jangan diapa-apain nih’. Nah tapi ternyata tetap kena. Jadi pembiaran ini menurut saya itulah yang tengah terjadi. Dan yang mesti dibaca juga adalah yang menangani itu KPK. Ini juga menarik menurut saya,” kata Bivitri.
“Karena kan kita tahu KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, kalau urusannya adalah tindak pendana korupsi, itu sebenarnya ada faksi-faksinya lagi. Yang kemudian bisa kita kaitkan lagi dengan Jokowi, dengan Prabowo, dengan Prabowo dan orang-orang dekatnya, begitu ya,” lanjutnya.
2. Pengaruh Jokowi di Kabinet Prabowo melemah?
Terjaringnya Noel juga, kata Bivitri, merupakan tanda pengaruh Joko “Jokowi” Widodo di Kabinet Merah Putih kini mulai melemah. Padahal, ia sempat mengira pengaruh Jokowi masih kuat, dengan adanya beberapa menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung yang juga kini menjabat di kabinet Prabowo.
“Ini ada beberapa menteri yang memang, dalam tanda kutip, orangnya Jokowi, yang masih bertahan di situ, dan kita bertanya-tanya, kenapa masih dipertahankan? Jangan-jangan, jadi tadi saya merasa, wah masih kuat nih kayaknya Jokowi. Cukup banyak menterinya, bahkan Kapolri, Jaksa Agung, itu juga dari masanya Jokowi,” kata Bivitri.
“Tapi tadinya saya kira masih cukup kuat cengkeraman itu, tapi jangan-jangan ketika Noel sudah kena hari ini, itu bisa menjadi pertanda bahwa mungkin jadi tidak kuat lagi,” lanjutnya.
3. Kasus Noel dikhawatirkan 'dipolitisasi'
Namun demikian, Bivitri berharap, kasus Noel diusut tuntas hingga membongkar mafianya. Sebab, ia meyakini praktik korupsi di Kemenaker tidak dilakukan Noel seorang diri.
“Noel pasti gak sendiri, pasti ada sebuah kelompok yang bekerja untuk skema besar ini. Jadi itu yang harus dibongkar total,” kata dia.
Selain itu, Bivitri juga berharap kasus Noel tidak dipolitisasi dan dipakai sebagai retorika pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Direproduksi lagi cerita-cerita soal segala macam pemerintahan korupsi dan lain sebagainya, yang sebenarnya akhirnya kasus Noel hanya dijadikan showcase saja gitu, pertunjukan untuk warga. Tapi sebenarnya gak ada yang dituntaskan sampai ke akar masalahnya, itu kekhawatiran saya,” ujarnya.
Uni Lubis kembali bertanya soal apakah penangkapan Noel merupakan pertanda Prabowo sedang mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak coba-coba korupsi.
“Saya gak melihatnya seperti itu. Kalau saya melihatnya malah gak akan bikin yang lainnya jadi takut. Tapi malah akan membuat mereka jadi mulai mendekat ke poros-poros lainnya di sekitarnya Prabowo. Noel ini kan agak jauh dari poros-poros itu. Untuk mendapat perlindungan,“ lanjut Bivitri.
4. Istana buka suara soal OTT Wamenaker
Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan akan mengingatkan lebih keras kepada anggota Kabinet Merah Putih untuk menjauhi korupsi. Hal ini berkaitan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).
"Tentu justru dengan kejadian ini akan, barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet, ini kan sekali lagi membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium 4 stadium lanjut gitu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga tidak akan mengumpulkan jajarannya terkait dengan ditangkapnya Immanuel.
"Tidak, tidak. Masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil," kata dia.
Juru bicara Presiden itu mengatakan, Prabowo juga mempersilakan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer.
"Bapak Presiden sudah dapat laporan, beliau menyamaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya," imbuhnya.
