Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, satu suara dengan pemerintah menolak memberikan insentif untuk kendaraan hybrid pada tahun ini.
"Kami tidak mendukung hybrid mendapatkan subsidi ya," kata Moeldoko seperti dikutip dari ANTARA, Rabu 4 September 2024.
Moeldoko mengatakan pihaknya tidak mendukung insentif untuk mobil hybrid tahun ini agar dukungan pemerintah fokus pada mobil listrik.
Sementara Sekretaris Jenderal Periklindo, Tenggono Chuandra Phoa, mengatakan pertumbuhan pasar mobil listrik di tanah air cukup menjanjikan. Ia mencontohkan dalam dua tahun terakhir sudah ada 10 pabrikan mobil listrik di Indonesia.
"Dalam waktu singkat kami sudah ada lebih banyak menunjukkan bahwa antusias untuk EV sudah tertanam mulai baik di Indonesia. Maka sudah jadi kewajiban Periklindo untuk memperjuangkan industri EV di Indonesia dengan kami yang tidak mendukung hybrid," kata Tenggono.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada awal Agustus lalu mengatakan pemerintah tidak berencana memberikan insentif untuk mobil hybrid pada tahun ini.
"Kebijakannya sudah dikeluarkan, tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," kata Airlangga saat Konferensi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2024, Rabu 7 Agustus 2024.
Airlangga mengatakan salah satu alasan kenapa pemerintah enggan memberikan insentif untuk mobil hybrid karena penjualan mobil hybrid di tanah air sudah cukup tinggi, bahkan penjualannya dua kali lebih besar dibanding penjualan mobil listrik.
Saat ini mobil listrik (BEV) memang mendapatkan beragam fasilitas dari pemerintah, mulai dari PPnBM 0 persen hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP). Sementara mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen.
Toyota adalah pabrikan otomotif yang paling rajin mengeluarkan mobil hybrid. Adapun mobil listrik di tanah air lebih didominasi oleh pabrikan China, seperti Wuling, BYD, NETA, hingga MG.