Provinsi Hainan Siap Larang Total Penjualan Mobil Bensin pada 2030

Pemerintah Provinsi Hainan telah menetapkan target kuantitatif yang jelas demi menjamin transisi energi berjalan mulus dalam beberapa tahun ke depan. Pangsa kepemilikan kendaraan energi baru (NEV) di pulau tersebut ditargetkan mencapai 23,75 persen pada tahun 2025, sebelum akhirnya melonjak hingga melampaui angka 45 persen pada tahun 2030.

Guna merealisasikannya, per tahun 2030, seluruh kendaraan operasional publik seperti mobil dinas pemerintahan, armada sanitasi, dan transportasi umum wajib menggunakan energi bersih. Selain itu, seluruh kendaraan pribadi yang baru dibeli atau diganti juga harus berbasis energi ramah lingkungan. Untuk mendukung pertumbuhan masif ini, infrastruktur pengisian daya terus diperluas dengan target rasio kendaraan dibanding unit pengisi daya kurang dari 2,5 banding 1.

Menurut laporan yang dilansir dari situs otomotif carnewschina.com, karakteristik wilayah Hainan sebenarnya sangat ideal untuk adopsi kendaraan listrik secara menyeluruh. Pulau ini memiliki luas wilayah daratan sebesar 35.400 kilometer persegi dan dilengkapi jalan tol lingkar pulau G98 sepanjang 612,8 kilometer. Jarak tempuh tersebut sangat cocok dengan kapasitas jangkauan baterai mobil listrik modern saat ini yang didukung oleh jaringan infrastruktur yang efisien.

Hainan juga telah mencatatkan kemajuan luar biasa melalui inisiatif "Pulau Energi Bersih" yang dicanangkannya. Hingga pertengahan tahun 2026, energi terbarukan telah sukses bertransformasi menjadi sumber listrik utama bagi wilayah kepulauan tersebut. Saat ini, Hainan bahkan menempati posisi pertama di China dalam hal penetrasi pasar kendaraan listrik, serta berada di peringkat kedua untuk total kepemilikan kendaraan listrik di tingkat provinsi.

Meskipun peta jalan transisi terlihat menjanjikan, tantangan besar tetap membayangi proyek ambisius ini di masa depan. Sebuah laporan media pemerintah pada tahun 2022 sempat menyoroti kekhawatiran terkait integrasi infrastruktur pengisian daya dan hidrogen dengan perencanaan kota. Sebagai wilayah kepulauan yang berada di ujung Jaringan Listrik Selatan, Hainan secara historis memang kerap menghadapi masalah ketergantungan energi serta tingginya biaya tarif listrik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah setempat menerapkan strategi pembangunan fondasi yang berfokus pada peningkatan kemandirian energi dari 24 persen di tahun 2025 menjadi 54 persen pada tahun 2030 melalui pengembangan energi nuklir dan terbarukan. Pemerintah juga akan memberlakukan kebijakan manajemen lalu lintas khusus, seperti hak istimewa registrasi, prioritas mengemudi, hingga kemudahan parkir bagi para pemilik kendaraan ramah lingkungan demi mempercepat tersingkirnya mobil konvensional.