Kenapa Pajak Motor yang Sama Bisa Berbeda di Setiap Daerah?

Pajak kendaraan bermotor atau PKB merupakan pajak daerah yang tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan batas tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan pertama paling tinggi 1,2 persen. Sementara itu, tarif untuk kendaraan kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif hingga 6 persen. Artinya, setiap provinsi memiliki ruang untuk menentukan tarif sesuai kebijakan daerahnya.

Karena itu, motor dengan tipe dan tahun produksi yang sama bisa dikenakan PKB berbeda ketika terdaftar di provinsi yang berlainan. Perbedaan tarif tersebut bukan berarti pemerintah daerah menetapkan pajak secara sembarangan. Penentuannya harus mengacu pada peraturan daerah yang berlaku. Bahkan, kebijakan tarif bisa berubah ketika pemerintah daerah menerbitkan regulasi baru.

Faktor berikutnya adalah nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. Nilai ini menjadi salah satu dasar penghitungan PKB dan dikalikan dengan bobot yang mencerminkan dampak penggunaan kendaraan terhadap kerusakan jalan serta pencemaran lingkungan. Jadi, besaran pajak tidak hanya ditentukan oleh harga pembelian motor ketika masih baru.

Status kepemilikan juga berpengaruh terhadap nominal yang harus dibayar. Jika motor tercatat sebagai kendaraan kedua atau berikutnya atas nama, NIK, dan/atau alamat yang sama sesuai ketentuan, pemilik bisa dikenakan tarif progresif. Sebaliknya, kendaraan pertama umumnya menggunakan tarif dasar kepemilikan pertama. Inilah alasan dua motor identik yang dimiliki orang berbeda bisa memiliki tagihan PKB yang tidak sama, meskipun terdaftar di wilayah provinsi yang sama.

Sejak 5 Januari 2025, sistem pajak kendaraan bermotor juga mengenal opsen PKB. Komponen ini merupakan pungutan tambahan sebesar 66 persen dari PKB terutang yang menjadi penerimaan pemerintah kabupaten atau kota. Pemungutannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan diterapkan berdasarkan wilayah tempat kendaraan terdaftar.

Dengan adanya opsen, lokasi administrasi kendaraan sampai tingkat kabupaten atau kota ikut menentukan komponen tagihan. Namun, tarif opsen sebesar 66 persen berlaku secara nasional sebagai persentase dari PKB terutang, bukan berarti setiap daerah bebas menentukan persentase opsennya sendiri. Perbedaan nominal total tetap bisa muncul karena tarif PKB provinsi, dasar pengenaan, dan status kepemilikan kendaraan tidak selalu sama.

Jadi, jangan heran jika motor dengan merek, tipe, dan tahun produksi identik memiliki pajak berbeda di daerah lain. Untuk mengetahui penyebab pastinya, periksa rincian PKB, opsen PKB, dan status kepemilikan pada lembar pembayaran atau aplikasi Samsat. Dengan begitu, pemilik kendaraan bisa memahami dari mana selisih tagihan tersebut berasal.