100 Hari Kerja, AHY Beberkan 3 Masalah Pembangunan Infrastruktur

28 Jan 2025, 14:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Pemerintah memetakan permasalahan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kurangnya perencanaan terintegrasi dan prioritas pembangunan menjadi tantangan utama yang dihadapi.
Fokus pembangunan nasional pada swasembada pangan, SDM, dan konektivitas untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia Emas 2045.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah memetakan berbagai permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, meskipun waktu tersebut sangat singkat, tapi cukup untuk mengidentifikasi tantangan utama yang perlu ditangani.

"Tiga bulan itu adalah waktu yang sangat singkat, tapi cukup untuk kita memetakan berbagai permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan," kata dia dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran yang disiarkan Garuda TV, Selasa (28/1/2025).

1. AHY ungkap tiga permasalahan utama pembangunan

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono. (Dok. Kementerian PU)

Dia menjelaskan, permasalahan pertama adalah kurangnya perencanaan yang terintegrasi. Hal itu menyebabkan infrastruktur yang telah dibangun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena konektivitas pendukungnya belum memadai.

"Misalnya membangun bandara yang besar, tetapi konektivitas menuju bandara tersebut juga masih belum optimal, sehingga belum bisa menghadirkan seperti yang kita harapkan jumlah penumpang yang meningkat secara signifikan," ujarnya.

Isu kedua, menurutnya, adalah tantangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan keterbatasan anggaran, diperlukan kebijaksanaan untuk memutuskan proyek mana yang harus didahulukan.

Pria yang akrab disapa AHY itu juga menyoroti tantangan ketiga, yaitu kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kecepatan, kualitas, dan biaya pembangunan.

Dia menjelaskan, pembangunan yang cepat dan berkualitas membutuhkan biaya tinggi, sementara pembangunan yang murah dan cepat cenderung memiliki kualitas yang kurang maksimal.

Sebaliknya, jika menginginkan kualitas baik dengan biaya rendah, prosesnya membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang matang dalam setiap proses pembangunan.

2. Pembangunan di era Prabowo fokus pada tiga hal

Presiden Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (kiri) memberikan arahan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan arah pembangunan nasional yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto, sesuai dengan visi Asta Cita, berfokus pada tiga prioritas utama.

Pertama, mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan penyediaan perumahan yang layak dengan sanitasi yang baik serta akses air bersih.

Ketiga, memperkuat konektivitas dari Aceh hingga Papua melalui darat, laut, udara, dan kereta api, guna mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

"Nah, disinilah mobilitas manusia dan barang akan semakin baik, kemudian juga akan menurunkan cost of logistics, biaya logistik dan juga biaya transaksi dari satu daerah ke daerah yang lain," paparnya.

3. Pemerintah Prabowo optimistis terhadap pembangunan

Presiden Prabowo Subianto (kiri) disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu mengakui masih adanya kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa, serta antara perkotaan dan pedesaan.

Wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, menurutnya, membutuhkan perhatian khusus agar pembangunan dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan.

"Semua perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan semoga dengan langkah-langkah strategis tadi, kita bisa membangun wilayah kita dengan baik," tuturnya.

Menurutnya, pembangunan merupakan proses panjang dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemerintahan dan kepemimpinan. Untuk itu, dia mengapresiasi kesinambungan tersebut sebagai langkah penting dalam memajukan negara.

AHY juga menyampaikan optimismenya di bawah kepemimpinan Prabowo, pembangunan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Upaya tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.