100 Hari Kerja, Menko Pangan Akui Makan Bergizi Gratis Belum Sempurna
Intinya sih...
- Menteri Zulkifli Hasan mengakui implementasi program MBG belum sempurna dan meminta publik untuk tidak terburu-buru menilai program tersebut.
- Anggaran MBG senilai Rp71 triliun berpotensi ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto setelah dievaluasi ruang fiskal yang cukup di dalam APBN.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifili Hasan, mengakui implementasi program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum sempurna. Ia pun meminta publik tidak buru-buru memberikan penilaian terhadap program tersebut. Sebab, program tersebut belum genap berjalan selama satu bulan.
"Gimana pelaksanaannya? Lho, ini kan baru berjalan kurang dari sebulan. Ada yang (pelaksanaannya) sudah bagus, ada yang belum. Ada yang sudah lancar ada yang belum. Setiap saat kan akan kita evaluasi," ujar Zulkifli ketika berbicara di program Semangat Awal Tahun by IDN Times di kantor IDN, Jakarta Selatan dan dikutip dari YouTube pada Jumat (31/1/2025).
Ia pun mengaku maklum dengan respons yang disampaikan oleh sejumlah murid di sekolah yang mengatakan lidahnya tidak cocok dengan menu yang disajikan di MBG. Sebaliknya, ada pula anak-anak yang mengaku cocok dengan menu MBG sehingga makanan tersebut dibawa pulang.
"Ada juga yang bilang saya gak tega makan. Ini saya bawa untuk ibu saya saja, karena (menu) di makanan ini kan ahli gizi yang menghitung. Anak-anak belum tentu (suka)," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ia mengatakan, sejumlah murid biasanya memilih menu makanan fast food dan biasa dikonsumsi seperti ayam nugget. Sementara, dalam pandangan ahli gizi, alih-alih memberikan ayam nugget di dalam menu MBG, mereka menyediakan ayam dan telur sebagai sumber protein.
1. Jumlah anggaran tak tertutup kemungkinan bisa bertambah
Pria yang akrab disapa Zulhas itu juga mengklarifikasi pernyataan yang pernah disampaikannya di Gedung Grahadi, Surabaya pada 7 Januari 2025 lalu. Saat itu, Zulhas menyebut anggaran MBG senilai Rp71 triliun bukan hanya cukup hingga Juni 2025.
Namun, anggaran tersebut berpotensi ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan catatan, setelah dievaluasi tersedia ruang fiskal yang cukup di dalam APBN untuk penambahan anggaran.
"Jadi, maksudnya bukan berarti anggarannya baru tersedia hingga Juni. Bapak Presiden akan mengevaluasi program ini pada Juni atau Juli. Apakah pendapatan negara bertambah atau tidak (pada bulan itu), kalau di sini bisa dikurangi atau tidak. Kalau Presiden berhasil menambah lagi (anggaran) Rp140 triliun pada bulan Agustus, ini kalau yang saya sampaikan, kalau Rp140 triliun ditambahkan lagi, maka yang akan menerima manfaatnya lebih dari 80 juta (murid)," kata Zulhas.
Berdasarkan data yang dimiliki Zulhas, dengan anggaran Rp71 triliun, maka hingga April diperkirakan penerima program MBG baru 2 juta murid. Bila program itu diteruskan sepanjang tahun, maka penerimanya hingga Desember mendatang mencapai 17 juta orang.
2. Kemenko bidang pangan belum memiliki kantor tetap
Di acara tersebut, Zulhas secara blak-blakan mengatakan belum memiliki kantor tetap hingga kini. Sebab, Kemenko Bidang Pangan adalah instansi baru yang dimiliki di era Kabinet Merah Putih. Direncanakan, Zulhas bakal berkantor di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
"Saya belum punya kantor nih. Tapi, pekerjaan kami sudah banyak. Jadi, gak ada alasan. Dalam 3 bulan pertama saja, anggaran kami pada 2024 hanya Rp300 juta. Gak masalah juga," kata Zulhas.
Bahkan, kata dia, delapan pejabat eselon I yang dilantik pada 18 Desember 2024 lalu dilakukan di depan kantor milik orang lain.
"Saya bilang lokasi pelantikannya di mana, gak masalah. Yang penting kinerjanya. Kan di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan," tutur dia.
3. Kemenko Pangan targetkan mulai setop impor beras, gula dan jagung pada 2025
Zulhas juga menargetkan pemerintah mulai bisa melakukan swasembada sejumlah komoditas pangan, mulai dari beras, jagung, garam hingga gula. Mantan Menteri Perdagangan itu mengaku sudah punya strategi untuk bisa memenuhi produksi beras di dalam negeri sehingga tak perlu lagi impor beras.
"Caranya optimalisasi (komoditas) yang ada. Misalnya di Jawa Timur atau wilayah lain di Indonesia, luas baku sawah itu ada 7,4 juta hektare. Kalau dua kali musim tanam, maka sudah ada hampir 14 juta (luas tanam). Sekarang, luas tanamnya cuma ada 10 juta hektare, berarti ada masalah," ujar Zulhas.
Ia menilai, kekurangan luas tanam itu lantaran ada sawah yang bisa menghasilkan musim panen satu kali tetapi memiliki irigasi yang buruk.
Jumlah luas tanam sawah dengan irigasi yang belum optimal itu diprediksi oleh Kemenko Pangan mencapai 2 juta hektare. Menteri yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, bila irigrasi di area sawah seluas 2 juta hektare diperbaiki, maka akan bertambah satu kali masa panen.
"Satu kali panen, kalau lima ton (gabah) di satu hektare dikali dua juta sama dengan 10 juta. Gak usah lah (menghasilkan) 10 juta (gabah), separuhnya saja lima juta saja gabahnya, maka 2,5 juta berasnya. Produksinya kan 32 juta ton ditambah 2,5 juta ton beras, maka 34,5 juta ton. Maka sudah gak usah impor lagi," kata dia.
Oleh sebab itu, ia berani memutuskan pada 2025 Indonesia tidak lagi akan melakukan impor beras. Komoditas lain seperti garam, gula dan jagung juga akan disetop impornya.
"Tapi, kalau swasembada itu masih butuh waktu yang lebih lama," ucap dia.