5 Pihak Pemotong PPh 21, Apa Hak dan Kewajibannya?
Jakarta, IDN Times – Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pungutan atas penghasilan suatu individu dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan. Jadi ketika kita memperoleh gaji, honorarium, tunjangan ataupun pembayaran yang sehubungan dengan pekerjaan, maka kita berpotensi menjadi subjek pajak PPh 21.
Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 merupaan pajak atas penghasilan seseorang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menjadi subjek pajak dalam negeri.
Setelah mengetahui apa itu PPh pasal 21, terdapat pihak yang diberikan hak atau kewajiban untuk melakukan pemotongan atas penghasilan dari wajib pajak sesuai dengan aturan PPh 21.
Lebih lanjut, berikut sajian mengenai siapakah yang mempunyai hak sebagai pemotong PPh 21.
1. 5 kelompok pemotong PPh 21
Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016, menyebutkan terdapat lima kelompok yang berhak dan wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan atas sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
1. Pemberi kerja
Pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai wajib melakukan pemotongan pembayaran imbalan.
- Orang Pribadi
- Badan
- Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain.
Sedangkan untuk objek pajak yang dipotong PPh 21 adalah semua jenis penghasilan yang diterima oleh pegawai dan bukan pegawai.
2. Bendahara Pemerintah
Bendahara atau pemegang uang kas pada pemerintahan pusat termasuk institusi bersangkutan seperti TNI dan Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, Kedutaan Besar Indonesia di negara lain dan sejumlah lembaga negara lainnya.
3. Dana Pensiun
Objek pajak dari dana pensiun merupakan penghasilan berupa uang pensiun dan tabungan individu di hari tua. Sebagai badan penyelenggara sistem jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, BP Jamsostek membayarkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua kepada karyawan secara berkala.
4. Orang pribadi atau badan yang membayar honorarium
Badan yang membayarkan honorarium sebagai imbalan jasa dan kegiatan wajib memotong pajak PPh 21 dengan objek pajak berupa:
- Honorarium, komisi atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri termasuk tenaga ahli
- Honorarium, komisi atau pembayaran lain sehubungan jasa atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi dengan subjek pajak luar negeri.
- Honorarium, Komisi, atau pembayaran lain kepada peserta didik dan pelatihan dan peserta magang.
5. Penyelenggara Kegiatan
Penyelenggara kegiatan termasuk pemerintah, orang pribadi, badan, organisasi, serta lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.