Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran DPR, MH Said Abdullah mengatakan pemerintah masih punya sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan meski Indonesia sudah keluar dari resesi.
Perekonomian Indonesia berhasil bangkit pada kuartal II 2021 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen dibandingkan kuartal II tahun lalu, atau 3,31 persen dibanding kuartal I 2021.
Ada enam PR bagi pemerintah menurut Said Abdullah, apa saja?
Said menilai pemberlakukan PPKM sejak 3 Juli 2021 hingga rencananya 9 Agustus 2021 akan mengibatkan pelambatan ekonomi. Ia memperkirakan pada kuartal III 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 1,7 sampai 2 persen.
"Kebijakan PPKM ini sebagai langkah pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan COVID-19 yang mulai naik di bulan Mei 2021. Saya memperkirakan akibat kebijakan ini akan mengibatkan pelambatan ekonomi kita di kuartal III 2021," kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (6/8/2021).
PR kedua pemerintah menurut Said adalah tingkat efektivitas kebijakan PPKM terus ditingkatkan, sehingga PPKM tidak berkepanjangan, dan kasus positif COVID-19 menunjukan penurunan signifikan. Dengan begitu, ia yakin pada kuartal IV 2020, ekonomi Indonesia bisa kembali naik
"Dengan keberhasilan pengendalian COVID 19 dan PPKM tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7 sampai 5,2 persen," katanya.
Said mengatakan ada ancaman dari makin besarnya tingkat kasus positif COVID-19 di desa dan berdasarkan data BPS yang menunjukkan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan terkontraksi 8,16 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian dan harus diantisipasi oleh pemerintah karena bisa berdampak serius terhadap ketahanan pangan.
Sebab, katanya, bila kasus positif COVID-19 di desa meningkat, ditengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi maka akan berdampak ganda.
"Pertama, akses layanan kesehatan di desa tidak sebanyak di kota, yang berakibat tingkat fatalitas akibat COVID-19 lebih tinggi. Kedua, terganggunya suplai pangan nasional. Keduanya harus diantisipasi oleh pemerintah," papar Said.
PR keempat adalah efektivitas program bantuan sosial, khususnya untuk keluarga miskin. Menurut Said, langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.
"Untuk dilapis rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi, agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya," katanya.
Said mengingatkan, seiring dengan meningkatnya laju ekspor dam impor, di mana pada kuartal II 2021 ekspor tumbuh 31,78 persen (yoy) dan impor tumbuh 31,22 persen (yoy), maka pemerintah perlu mengantisipasi agar berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang PDB dari sisi pengeluaran cukup tinggi.
"Maka berbagai kejadian seperti kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) pada Ditjen Bea Cukai tidak lagi bermasalah, termasuk berbagai kegiatan pungli yang sempat ditemukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya.
PR terakhir pemerintah menurut Said adalah pemerintah perlu mengantisipasi kebijakan tapering off (pengetatan moneter) yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed pada Oktober 2021 mendatang, bila ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan perbaikan.
Ia menilai pemulihan ekonomi AS ini juga mendorong kemungkinan capital outflow pada pasar keuangan kita yang konsekuensinya akan menekan rupiah kita.
"Namun peluangnya potensi ekspor kita akan meningkat, sebab AS adalah pasar ekspor tradisional kita. Total ekspor kita ke AS pada tahun 2021 sebesar 12 persen dari total ekspor," katanya memaparkan.