Ahok Minta Direksi Pertamina Ungkap Limit Kartu Kredit

18 Jun 2021, 09:56 WIB

Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menemui Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis (17/9/2020) (Instagram.com/basukibtp)

Jakarta, IDN Times - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta direksi Pertamina mengungkap limit dan tagihan dari kartu kredit yang digunakan.

Menurut Ahok, salah satu alasan ia meminta penghapusan kartu kredit yang diberikan kepada direksi dan komisaris, termasuk manajer di Pertamina, karena tidak adanya transparansi.

"Credit card itu yang direksi auto debit dari bank setiap ada tagihannya? Tidak jelas. Makanya kalau gak mau lapor dan jelaskan iya tutup aja. Kalau berani mau makai iya harus berani buka," kata Ahok kepada IDN Times, Kamis, 17 Juni 2021.

1. Besaran limit kartu kredit dan gaji representatif

Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Selain kartu kredit, Ahok juga menghapus gaji tambahan atau uang representasi. Dia menyebut satu direktur mendapat uang representatif atau gaji tambahan Rp200 juta per bulan dan pemakaian kartu kredit Rp17 miliar per tahun.

"Jika satu direktur dapat Rp200 juta per bulan dan pemakaian cc (credit card) sampai Rp17 miliar setahun? Itung aja jika seluruh grup direksi dan komisaris (mendapat uang representatif dan kartu kredit). Karena umumnya selalu mentok plafon pemakaian tiap bulan," ujarnya.

2. Biar ada kontrol pemakaian dan penghematan

Ilustrasi uang (IDN Times/Dok. Zainul Arifin)

Penghapusan kartu kredit dan uang representatif itu dilakukan Ahok bisa menghemat dana Pertamina. Meski demikian, ia mengaku belum tahu nantinya dana dari kedua pos anggaran tersebut akan dialihkan untuk apa.

"Agar kontrol pemakaian jelas dan ada budaya malu jika nagih dari kartu kredit pribadi untuk kepentingan kantornya," kata Ahok.

Saat ini, ada enam direktur Pertamina dan enam komisaris. Berdasarkan data Ahok, gaji tambahan bagi 12 dewan direksi dan dewan komisaris selama setahun bisa mencapai Rp28,8 miliar. Angka itu belum termasuk pemakaian kartu kredit.

3. Perlu sistem kontrol agar tidak main curang

Ilustrasi Kartu Kredit (IDN TImes/Umi Kalsum)

Meski sudah menerapkan kebijakan baru ini, Ahok belum tahu nantinya uang dari penghapusan kartu kredit dan uang representatif akan dialihkan ke mana. Ahok mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk suatu kontrol dalam sistem perusahaan.

"Orang baik tanpa adanya kontrol bisa menjadi orang berperilaku jelek. Tapi orang atau oknum dengan kontrol sistem yang baik, maka kesempatan jeleknya tidak mudah atau tidak bisa berkembang untuk merugikan perusahaan," kata Ahok.