Airlangga Targetkan PDB RI Naik 1 Persen jika Gabung OECD

Dia menjelaskan Indonesia sedang dalam tahap aksesi untuk menjadi anggota OECD. Menurutnya, diskusi aksesi berjalan hanya 7 bulan, sangat cepat dibandingkan negara aksesi lain yang membutuhkan waktu tahunan.

Presiden Joko "Jokowi" juga sudah membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD di mana Airlangga ditunjuk sebagai ketua. Hal ini tertuang dalam menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024.

Airlangga menyebut berbagai negara berproses lebih panjang untuk memperoleh aksesi OECD. Salah satunya Argentina yang memakan waktu lima tahun mulai dari mengirim surat sampai aksesinya diterima. Sedangkan aksesi Indonesia diterima dalam tujuh bulan.

"Kami berterima kasih padaSekjen OECD Mathias Cormann yang telah membantu percepatan di proses Indonesia. Tentu saya optimis dengan OECD kita berada dalam track yang benar," tegas Airlangga

Kendati demikian, Airlangga mengatakan ada sejumlah tantangan untuk menjadi anggota OECD.

"Tantangannya tentu benchmarking regulasi kepada best practice. Dan tentu saja untuk membawa seluruh kementerian berada dalam frekuensi yang sama. Dan itu tentu selama ini kita melakukan sinkronisasi dari harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implikasi operasionalisasinya," katanya.

Pemerintah pun menargetkan Indonesia mampu menjadi anggota resmi dari OECD dalam tiga tahun mendatang. Hingga saat ini, sudah ada 38 negara yang mendukung Indonesia masuk dalam OECD.

Untuk itu, segala perencanaan teknis harus dipersiapkan termasuk mengintegrasikan standar-standar OECD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bekerja sama dengan pelaku usaha.

“Tetapi itu adalah target internal agar seluruh stakeholder bisa bekerja bersama-sama, dan terlibat untuk dalam proses aksesi, baik itu dalam standar praktis dan juga akan melibatkan pihak Kadin, Apindo, dan pihak swasta dan seluruh stakeholder,” kata Airlangga.

Indonesia saat ini pun tengah berfokus untuk menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar dan syarat keanggotaan penuh OECD. 

Initial Memorandum mencakup 26 sektor dalam steering commitee OECD. Memorandum yang disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga kebijakan teknologi.

“Kami mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional. Dan tentunya implementasi OECD ini akan melanjutkan reformasi struktural yang dilakukan Indonesia yang diawali dengan Omnibus Law of Job Creation. Di dalam implementing regulation-nya tentu kita melihat best practice yang dilakukan berbagai negara termasuk di dalam OECD,” ujarnya.

Airlangga mengatakan aksesi OECD juga penting agar Indonesia bisa lepas dari negara middle income trap. Bila,  Indonesia menjadi anggota OECD, Indonesia bisa menjadi negara maju atau berpenghasilan tinggi.

"Dalam roadmap pemerintah sekarang, dalam 10 tahun ke depan kita targetnya di atas 10 ribu dolar AS. Tentu kita bisa kalau target yang lebih tinggi di 12 ribu dolar AS dalam 10 tahun ke depan. Kemudian dalam 20 tahun ke depan kita tingkatkan lagi menjadi 24 ribu dolar AS sampai dengan 30 ribu dolar AS," jelasnya.