Jokowi Bertemu Sekjen OECD, Indonesia Siap Jadi Anggota Penuh?
- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pertemuan kedua Presiden Jokowi dan Sekjen OECD membahas proses aksesi Indonesia ke OECD.
- Mathias Cormann dijadwalkan bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan DPD RI, Tim Nasional Aksesi OECD, Kadin Indonesia, dan Apindo.
- Presiden Jokowi telah menetapkan Keppres membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD untuk menjadi anggota dalam tiga tahun.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann telah bertemu untuk kedua kalinya. Pertemuan itu membahas proses aksesi Indonesia ke OECD.
OECD merupakan singkatan dari Organisation for Economic Co-operation and Development atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.
Airlangga menjelaskan pertemuan pertama diadakan pada Agustus 2023. Tujuan utama pertemuan tersebut adalah memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan proses aksesi serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia.
Aksesi Indonesia ke OECD adalah proses di mana Indonesia berusaha memenuhi berbagai persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh OECD agar dapat diterima sebagai anggota penuh organisasi tersebut.
“Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Bapak Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris General OECD Cormann terkait dengan proses aksesi Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).
1. Sekjen OECD juga akan bertemu dengan Prabowo Subianto
Dalam kunjungannya, Mathias Cormann juga dijadwalkan bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju.
“Sekjen Mathias Cormann juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Pak Menhan,” ujar Airlangga.
Mathias Cormann juga akan bertemu Ketua DPR RI, pimpinan DPD RI, Tim Nasional Aksesi OECD, Kadin Indonesia, dan Apindo. Mathias Cormann juga akan membuka workshop teknis mengenai proses aksesi OECD bersama kementerian dan lembaga terkait.
2. Indonesia menargetkan jadi anggota penuh OECD dalam tiga tahun
Jokowi telah menetapkan keputusan presiden (Keppres) membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. Airlangga Hartarto menjabat sebagai ketua, dibantu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
“Dan Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam tiga tahun,” sebut Airlangga.
Airlangga juga menggarisbawahi komitmen dari berbagai negara terhadap OECD, seperti Australia, Belanda, dan Jepang, ditunjukkan melalui dukungan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan pendanaan. Jepang secara khusus mendorong bantuan teknis melalui JICA.
Proses selanjutnya melibatkan self-assessment dan penyusunan memorandum dalam waktu sekitar 250 hari. OECD juga akan mendukung pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia dan belajar dari ASEAN mengenai Digital Economy Framework Agreement.
“OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia. Dan ini salah satu bentuk daripada support OECD terhadap bagaimana meningkatkan iklim investasi dan bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan regulasi, sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia,” tuturnya.
3. Indonesia siapkan dokumen awal untuk proses gabung ke OECD
Wamenkeu Suahasil Nazara menambahkan, partisipasi Indonesia di OECD telah berlangsung lama. Sejak 2007, Indonesia menjadi key partner dan sejak 2014 menjadi koordinator Southeast Asia Regional Program bersama Jepang. Tahun ini, Indonesia memulai proses untuk menjadi anggota penuh OECD.
“Nah, kemudian tahun ini kita akan memulai menjadi anggota penuh. Jadi ini adalah continuation, kelanjutan. Untuk itu kita akan bekerja dengan OECD di bawah arahan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Pak Menko untuk menyusun initial memorandum yang isinya adalah assessment Indonesia terhadap situasi Indonesia,” ujar Suahasil.
Initial memorandum adalah dokumen awal yang disusun sebuah negara sebagai bagian dari proses aksesi ke organisasi internasional atau perjanjian internasional.
Suahasil optimistis langkah tersebut akan menambah kebanggaan tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi OECD. Initial memorandum yang disusun akan menjadi alat untuk menyampaikan capaian reformasi ekonomi Indonesia kepada dunia.
