Ajak Dunia Menuju Net-Zero Emissions, Taiwan Mau Berkontribusi Global

Menempati ekonomi terbesar ke-21, kata Chang, Taiwan memiliki pengaruh penting terhadap kemakmuran dan stabilitas ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Terlebih lagi, industri semikonduktor negara ini telah menduduki posisi penting dalam rantai pasokan internasional.

Sektor industri tersebut mampu mengurangi penggunaan sumber daya energi, dalam memproduksi dengan mengembangkan teknologi dan metode baru.

"Inovasi semikonduktor yang terus berkembang di Taiwan telah menawarkan banyak aplikasi pintar melalui perangkat elektronik dan mempromosikan penghematan energi global," ujar Chang Tzi-chin.

Kini, Taiwan tengah gencar memajukan transisi energi dan upaya iklim yang substansial. Hingga Mei 2022, kapasitas energi terbarukan secara kumulatif telah menyentuh 12,3 GigaWatt (GW), meningkat sebesar 60 persen dari tahun 2016.

Chang Tzi-chin juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi telah terpisahkan dari emisi gas rumah kaca.

"Dari tahun 2005 hingga 2020, PDB (produk domestik bruto) Taiwan tumbuh sebesar 79 persen. Dalam periode yang sama, intensitas emisi gas rumah kaca turun 45 persen, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah terpisahkan dari emisi gas rumah kaca," jelas Menteri Lingkungan Hidup Taiwan.

Guna mencapai net-zero emissions di tahun 2050 mendatang, pemerintah Taiwan telah menerbitkan pedoman 'Langkah Taiwan menuju Emisi Nol Bersih pada tahun 2050'. Pedoman yang diluncurkan pada Maret 2022 tersebut menguraikan empat strategi transisi utama di sektor energi, industri, gaya hidup, dan masyarakat.

Empat strategi itu berdasarkan dua tata kelola yakni, research and development (R&D) dan undang-undang iklim. Dalam membangun fondasi R&D, Taiwan akan fokus terhadap lima bidang yaitu, energi berkelanjutan, rendah karbon, sirkularitas, negativitas karbon, dan pengetahuan sosial.

Karena itu, saat ini Taiwan mengamandemenkan Undang-Undang Penanganan Perubahan Iklim, yang akan menjadikan emisi nol bersih pada tahun 2050 sebagai target nasional jangka panjang.

UU tersebut nantinya juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tata kelola iklim dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat keterbukaan informasi dan partisipasi publik, serta memperkenalkan mekanisme penetapan harga karbon.

Chang Tzi-chin mengungkapkan penerapan NZE tidak hanya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Taiwan juga mampu mendorong investasi swasta, menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan, dan mempromosikan kemandirian energi, bahkan meningkatkan kesejahteraan sosial. 

"Hal itu dilakukan melalui strategi transisi dan tata kelola pemerintahan yang kompetitif, sirkular, berkelanjutan, tangguh, dan aman," imbuhnya.

Meski demikian, dia menyayangkan bahwa Taiwan dikeluarkan dari organisasi internasional karena faktor politik. Hal itu membuat Taiwan tidak bisa berdiskusi secara menyeluruh soal iklim global.

Padahal, negara ini memiliki sumber energi mandiri yang terbatas dan sistem ekonomi yang berorientasi pada perdagangan luar negeri. 

"Jika tidak dapat terhubung dengan mulus dengan mekanisme kerja sama internasional di bawah Perjanjian Paris, ini tidak hanya akan mempengaruhi proses industri hijau Taiwan, tetapi juga akan merusak stabilitas rantai pasokan internasional," katanya.

Efektivitas kerja sama internasional Taiwan terancam dapat melemahkan perekonomian global, apabila negara ini berkontribusi secara tidak adil.

Namun, dengan semangat pragmatis dan profesional, Taiwan bersedia memberikan kontribusi nyata untuk mengatasi perubahan iklim global. Menurut Chang Tzi-chin, pandemik COVID-19 yang membawa negaranya mampu membantu dunia dalam menanggapi perubahan iklim.

"Kami berharap komunitas internasional bisa mendukung Taiwan untuk berpartisipasi secara cepat, adil, dan bermakna," tutupnya.