Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Amazon (unsplash.com/Bryan Angelo)
Amazon (unsplash.com/Bryan Angelo)

Intinya sih...

  • Shahrour kritik kontrak Project Nimbus Amazon dengan pemerintah Israel

  • Amazon tangguhkan Shahrour setelah kritik, investigasi internal masih berlangsung

  • Kasus serupa terjadi di perusahaan teknologi lainnya, termasuk Google dan Microsoft

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Amazon memutuskan menangguhkan seorang insinyur perangkat lunak bernama Ahmed Shahrour setelah ia menyampaikan kritik terkait kerja sama perusahaan dengan pemerintah Israel di Slack internal. Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Amazon pada Kamis (11/9/2025) melalui pemberitahuan resmi kepada media.

Langkah ini menyita perhatian publik karena Shahrour, yang diketahui adalah insinyur berdarah Palestina di lini bisnis Whole Foods Amazon Seattle, kerap menyuarakan isu kemanusiaan Palestina secara terbuka lewat kanal komunikasi internal perusahaan.

1. Kritikan Shahrour atas kontrak Project Nimbus

Shahrour menyebarkan pesan kritis pada Senin (8/9) di beberapa kanal Slack internal Amazon terkait keterlibatan perusahaan dalam Project Nimbus, kontrak cloud computing bernilai 1,2 miliar dolar AS (Rp19,6 triliun) yang juga melibatkan Google dan pemerintah Israel.

"Setiap hari saya menulis kode di Whole Foods dan mengingat saudara-saudara saya di Gaza yang terkena dampak kebijakan perusahaan," tulis Shahrour dalam suratnya ke manajemen, dilansir CNBC.

Pesan tersebut juga ditujukan kepada CEO Andy Jassy, sebagai bentuk seruan agar Amazon mundur dari kontrak Project Nimbus dan meninjau kembali posisinya dalam konflik Israel-Palestina.

"Saya tidak bisa diam, apalagi ketika hasil kerja saya berkontribusi pada keuntungan dari penderitaan rakyat saya," kata Shahrour.

Shahrour telah bekerja di Amazon selama tiga tahun dan dikenal aktif menyuarakan isu kemanusiaan, yang dipicu oleh terus berlanjutnya konflik di Gaza serta kebijakan perusahaan besar teknologi yang diduga terlibat dalam penyediaan kecerdasan buatan dan infrastruktur data bagi pemerintah Israel.

2. Kronologi suspensi dan investigasi internal Amazon

Shahrour menerima pemberitahuan resmi dari HR Amazon pada Senin (8/9) dirinya dinonaktifkan sementara dengan status paid suspension sampai waktu yang belum ditentukan.

"Kami tidak menoleransi pelecehan atau bahasa yang mengandung ancaman dalam lingkungan kerja, dan setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai kebijakan," ujar Brad Glasser, juru bicara Amazon.

Pada saat yang sama, akses Shahrour ke email dan alat internal perusahaan dicabut, serta pesan-pesan yang ia unggah ke Slack dihapus dari kanal yang bersangkutan. Namun, hingga Kamis (11/9), Amazon masih menunda penyampaian detail mengenai pelanggaran spesifik yang dilakukan Shahrour, dan tidak menjawab pertanyaan media tentang kebijakan posting karyawan di platform internal maupun detail terkait keterlibatan dengan Israel.

"Amazon menghapus postingan pro-Palestina di kanal Slack kami, tetapi membiarkan kritik terhadap Palestina tetap ada di kanal lain," kata Shahrour.

3. Reaksi publik dan kasus serupa di perusahaan teknologi lainnya

Kasus Shahrour bukan fenomena pertama di lingkup perusahaan teknologi besar. Pada Agustus 2025, Microsoft memecat dua karyawannya yang melakukan protes di lokasi kerja, sementara Google pada 2024 memecat 28 pekerja sebagai buntut demonstrasi terkait Project Nimbus.

"Kami ingin penghentian proyek ini, kami menolak pemanfaatan AI dan mesin pembelajaran untuk mendukung program pemerintah yang dianggap menindas warga sipil," kata Tariq Ra’ouf, penggerak aksi dan pegawai Apple dalam unjuk rasa di Seattle pada April 2024, dilansir Geekwire.

Tekanan serupa juga dilaporkan terjadi di konferensi perusahaan, di mana terdapat upaya memperketat keamanan menyusul meningkatnya protes atas kerja sama bisnis dengan militer Israel. Baik Amazon, Google, maupun Microsoft masih menghadapi desakan untuk transparan terkait kontrak mereka dengan pemerintah Israel.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team