DPR Setuju Rp11,5 T Dana Talangan hanya bagi Garuda dan Krakatau Steel

2. Belum ada keputusan final mengenai pemberian dana talangan

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan belum ada keputusan final mengenai pemberian dana pinjaman tersebut hingga saat ini. Tapi, kata dia, dasar hukumnya tetap mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2020, dalam pasal 11 disebutkan pemerintah punya tiga pilihan yakni pemberian PNM, kucuran investasi dari pemerintah, dan pemberian jaminan.

Dari UU tersebut, terbit PP 63 Tahun 2020 untuk investasi dari pemerintah. Sebagai contoh, kata dia, nantinya PT SMI (Persero) menjadi BUMN di bawah Kementerian Keuangan memberikan dana pinjaman ke KAI dan membeli MCB Garuda Indonesia.

"Jadi itu step loan dan ini belum final, masih proses. Harapannya BUMN di bawah Kementerian BUMN dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan bisa dilakukan business to business. Ini prosesnya masih berjalan terus, nanti kalau sudah ada skemanya kami laporkan," ujarnya.