Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Akan Timbulkan Ketimpangan Baru
Kriminal di ibu kota baru dinilai akan lebih mengerikan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times -Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Terutama karena pendapatan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) di ibu kota baru dengan masyarakat sekitar ibu kota baru, dinilai cukup berbeda.
"Karena sebenarnya ada gap pendapatan, ASN itu sebagian besar kelas menengah atas, nah rata-rata dari sisi upah minimumnya di atas. Sementara penduduk lokal ibu kota baru, sebagian besar kerja di komoditas, sekarang kondisinya ada harga komoditas yang rendah, sehingga menekan pendapatan mereka," kata Bhima di Gedung Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).
Baca Juga: INDEF: Millennial Terancam Tidak Punya Rumah di Ibu Kota Baru
1 . Bisa mengancam rasio gini
Apabila ibu kota dipindahkan, lanjut Bhima, justru akan membuat jurang pendapatan antara pendatang dan penduduk sekitar menjadi lebih luas. Potensi tersebut tentu bisa mengancam indeks rasio gini yang bisa ikut meningkat.
"Itu bisa menimbulkan ketimpangan nanti, rasio gini bisa meningkat, bahkan selama pembangunan ibu kota baru itu akan meningkat juga rasio gini," tuturnya.
Baca Juga: Rekor sebagai Jembatan Terpanjang di Indonesia Ada di Ibu Kota Baru!